PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - pelaksanaan perjalanan dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2022 /No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 18 Tahun 2016; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PERPRES No 33 Tahun 2020; PERMENKEU No 113/PMK.05/2012; PERMENKEU No 164/PMK05/2015; PERMENKEU No 72/PMK.05/2016; PERMENKEU No 60/PMK02/2021; PERDA No 6 Tahun 2016; PERDA No 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas keluar dari/atau di dalam daerah tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, prinsip, perjalanan dinas jabatan, surat perintah tugas (SPT) dan Surat perintah perjalanan dinas (SPPD), biaya perjalanan dinas jabatan, biaya perjalanan dinas pindah, pembayaran, pertanggungjawaban, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangAlokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari HasilPajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa diKabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017, yang diambil dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 49 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPajak dan Retribusi DaerahTransportasi Darat/Laut/UdaraStandar/Pedoman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan
kinerja pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, maka apabila pemungutan Retrbusi
daerah mencapai kinerja tertentu dapat diberikan insentif;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola oleh
Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang
Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten CIlacap
ABSTRAK:
Bantuan keuangan kepada Partai Politik merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dengan adanya kenaikan besaran niai bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Cilacap dan KepGub No 210/3 Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2020, maka Perbup Cilacap No 51 Tahun 2019 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Uu No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Uu No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Darah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;Perda Kab Cilacap No 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan atas Perbup Cilacap No 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Cilacap
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
Ketentuan yang diubah Pasal 3 ayat (3)
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 49 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya kelancaran pengelolaan keuangan daerah khususnya pertanggungjawaban Belanja makanan dan minuman kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan agar dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta terwujudnya kepastian hukum perlu disusun Pedoman Pertanggungjawaban Belanja makanan dan minuman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja Makanan dan Minuman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Cakupan Belanja Makanan dan Minuman
Bab III Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
48 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud,
1. UU No. 12 Tahun 2002
2. UU No. 17 Tahun 2003
3. UU No. 1 Tahun 2004
4. UU No. 15 Tahun 2004
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 3 Tahun 2007
7. PP No. 18 Tahun 2017
8. PP No. 12 Tahun 2019
9. Perpres No. 33 Tahun 2020
10. Permendagri No. 80 Tahun 2015
11. Permendagri No. 77 Tahun 2020
12. Permendagri No. 27 Tahun 2021
13. Perda Kota Pariaman No. 7 Tahun 2016
14. Perda Kota Pariaman No. 6 Tahun 2021
15. Perwako Pariaman No. 83 Tahun 2021
16. Perwako Pariaman No. 86 Tahun 2021
17. Perwako Pariaman No. 91 Tahun 2021
18. Perwako Pariaman No. 15 Tahun 2022
Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 91) diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ASET DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Aset Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.1 Tahun 2016, Perda Landak No.5 Tahun 2016, Perda Landak No.5 Tahun 2019, Perbup Landak No.36 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pengelolaan Aset Desa, Tukar Menukar Aset Desa, Pembiayaan Aset Desa, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
Peraturan ini memiliki 21 halaman dan 20 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
