Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O
ABSTRAK:
Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177 /KMK.07 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun 2O2O Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-i9), perlu dilakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dengan terlebih dahuiu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 di daerah termasuk di Kabupaten Karo.
Undang-Undang Drt Nomar 7 Tahun 1956 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasai 1. Ketentuan Lampiran I dan II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2020.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
"Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 dapat berjalan dengan baik dan efisien serta untuk menjamin kepastian hukum diperlukan upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Upaya penegakan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pengendalian Corono Virus Disease 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Seram Bagian Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
Penjelasan 4 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 24 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pidie No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020
Standar Biaya Penanganan Corona Virus Disease 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD No.24/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja dan standar teknis belanja daerah dan standar harga satuan regional ditetapkan dengan Perkada;
bahwa untuk kelancaran dan efektifitas Penanganan Corona Virus Disease 2019, perlu disusun Standar Biaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Kepres No. 7 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Permenkeu No. 78/PMK.02/2019; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/278/2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum. Standar Biaya Pemerintah Kabupaten, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin jalannya roda perekonomian dan keberlangsungan sektor-sektor produktif di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Aceh Timur dan untuk menjamin aktivitas-aktivitas sektor produktif tetap aman dan bebas dari risiko penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); ;
bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Mei 2020 tentang Prosedur Standar Tatanan Baru (New Normal) Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 dan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/7810 tentang Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 Pada Kriteria Zona Merah dan Zona Hijau di Aceh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Aceh Timur;;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No 24 Tahun 1956; UU No 4 Tahun 1984; UU No. 44 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 24 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 17 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Kabupaten Aceh Timur No 3 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 24 Tahun 2020
Percepatan Penangangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2020/ No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penangangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Vims Disease 2019 di Kabupaten
Boyolali semakin meluas dan berdampak pada aspek
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan
keamanan, serta kesejahteraan masyarakat;
h bahwa percepatan penanganan Corona Vims Disease 2019,
diperlukan untuk menekan penyebaran Corona Vims
Disease 2019 secara masif melalui pembatasan kegiatan
tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan pedoman
bagi para pihak yang berkepentingan;
c bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman
dalam penanganan Corona Vims Disease 2019 di
Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan percepatan
penanganan Corona Vims Disease 2019 dengan Peraturan
Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanganan Corona
Vims Disease 2019 di Kabupaten Boyolali;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/
104/2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Percepatan Penanganan Corona
Vims Disease 2019 di Kabupaten Boyolali yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pelaksanaan Percepatan Penanganan Covid-19; Kegiatan Tertentu Yang Tetap Dilaksanakan; Hak dan Kewajiban Serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Sumber Pendanaan; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2020.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona
Virus Disease 2019 perlu dilakukan upaya penanggulangan di
berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan,
sosial, maupun ekonomi. Penanggulangan penularan Corona Virus Disease 2019
harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian
masyarakat, salah satunya dengan penerapan adaptasi kebiasan
baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor
HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020, Nomor
KB/1/UM.04.00/M-K/2020; Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020; Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
Hk.01.07/MENKES/382/2020; Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
Hk.01.07/MENKES/413/2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pelaksanaan;
b. pencegahan dan/atau penanganan COVID-19;
c. pentahapan;
d. pendanaan;
e. monitoring dan evaluasi;
f. sanksi; dan
g. sosialisasi dan partisipasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
44 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2020
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENYEDIAAN TEMPAT CUCI TANGAN DALAM RANG KA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN BENGKULU UTARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penyediaan Tempat Cuci Tangan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat
(11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Republik Indonesia Nomor: 13.A Tahun 2020
tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana
Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di
Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkulu Utara tentang Penggunaan Belanja
Tidak Terduga Untuk Penyediaan Tempat Cuci Tangan
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6
Tahun 2019 11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2012 12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun
2019
MEHNGATUR PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA UNTUK PENYEDIAAN TEMPAT CUCI TANGAN DALAM
RANGKA. PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN BENGKULU UTARA, DIATUR JUGA TERKAIT PENDANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
bahwa penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Kabupaten Bogor semakin meluas dan
menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak
psikologis serta mengancam dan mengganggu kehidupan
dan penghidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
b. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial
terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor,
diberikan jaring pengaman sosial (social safety net)
diantaranya berupa pemberian bantuan sosial non tunai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai
kepada Masyarakat yang Terdampak Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 , Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
Menkes/104/2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016,Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2020
Terdiri dari 13 pasal 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, Sasaran Bantuan Sosial Non Tunai, Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai, Pengawasan dan pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
mengatur mengenai Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai Kepada Masyarakat Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bogor
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto No 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penangangan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
a. bahwa · dalam rangka menunjang kelancaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaah Belanja Tidak Terduga (B'IT) untuk Penanganan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan · Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2020;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diubah sebagai berikut:
A. Ketentuan Pasal 1 diubah;
B. Pasal 9 diubah;
C. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu Pasal baru, yakni Pasal 9A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PELAKSANAAN NORMA PERILAKU BARU DI KABUPATEN GORONTALO
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2020/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Norma Perilaku Baru di Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendisiplinan Protokol Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menuju Tatanan Normal Baru Di Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 1970; UU RI No.4 Tahun 1984; UU No.24 Tahun 2007; UU RI No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2018; PP No.30 Tahun 1979; PP No.40 Tahun 1991; PP No.50 Tahun 2012; PP No.12 tahun 2019; PP No.88 Tahun 2019; Peraturan Presiden No.17 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenhub No.PM 18 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020; Keputusan Menkes RI No.Hk.01.07/Menkes/328/2020; Keputusan Mendagri No.440-830 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.440-842 Tahun 2020; SE Gugus Tuas Percepatan Penanganan Covid-19 No.6 Tahun 2020; SE Menkes No.HK.02.01/Menkes/335/2020; SE Menpan RB No.58 Tahun 2020; SE Menag No.15 Tahun 2020; SE Kemenhub No.11 Tahun 2020; Keputusan Menkes RI No.Hk.01/07/Menkes/382/2020; Perda Kab Gorontalo No.7 Tahun 2019; Pergub Gorontalo No.23 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Norma Perilaku Baru Di Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
