Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang aktif dan efisien, makaberdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah Wajib Melakukan Penilaian Risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 106 Tahun 2007; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. ALor No. 8 Tahun 2016; Perda kab. Alor No. 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati tersbut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Prinsip; III. Ruang Lingkup; IV. Penyelenggaraan Manajemen Risiko; V. Penyelenggara Manajemen Risiko; VI. Strategi Penerapan Manajemen Risiko; VII. Proses Manajemen Risiko; VIII. Evaluasi dan Pelaporan; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
23 halaman; 24 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2019
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2019/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko atas capaian tujuan dan sasaran yang diharapkan; dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016.
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO; PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO; STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO; PROSES MANAJEMEN RISIKO; EVALUASI DAN PELAPORAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2019
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi, sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja APBD yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi; untuk memberikan kepastian hukum dalam pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
PP No. 39 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Jenis Penerimaan dan Pembayaran c.Mekanisme Pembayaran Non Tunai d.Pembinaan dan Pengawasan e.Ketentuan Sanksi f.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2019.
7 Halaman; Lampiran: 2 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
1. Sistem Pengedalian Intern Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengedalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Mukomuko.
2. Perangkat daerah wajib menerapkan SPIP syang meliputi:
a. Lingkungan Pengendalian;
b. Penilaian resiko;
c. Kegiatan pengendalian
d. Informasi dan komunikasi; dan
e. Pemantauan pengendalian Intern
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 8 Tahun 2010
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019, perlu diatur petunjuk teknis pemberian Tunjangan hari Raya bagi pegawai Negeri Sipil Daerah, Bupati dan Wakil Bupati serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.56 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PP No.36 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2008, Perda No.12 Tahun 2018, Perbup No.60 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pembayaran Tunjangan Har Raya; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2019
PEDOMAN PENYELENgGARAAN PENGAWASAN PEMERiNTAH DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mevvujudkan pemerintahan yang
baik,berdaya guna dan berhasil guna,bersih dan
bertanggungjawab cliperlukan adanya pengawasan oleh
Aparat Pengawas lntern Pernerintah (APIP) yang
berkualitas,transparan dan akuntabel
UU No.6 Tahun 1991, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.28 Tahun 2007, Permendagri No.25 Tahun 2007, Permendagri No.4 Tahun 2008, Permendagri No.7 Tahun 2008, PermenPAN&RB No.PER/04/M .PA N/03/2008, PermenPAN&RB No.PER/05/M.PAN/03/2008, Permendagri No.52 Tahun 2011, PERDA No. 8 Tahun 2016
Pedoman Penyelanggaraan Pengawasan Pemerintah
Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.
Halaman 14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTAN STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan perjalanan dinas yang selektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimakasud dan relevan dengan substansi kebijakan pemerintah kabupaten sanggau maka perlu melakukan penyesuaian atas peraturan bupati sanggau nomor 34 tahun 2016 tentang standar perjalanan dinas dalam negeri atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sanggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan bupati nomor 82 tahun 2018
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP no.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda no.8 Tahun 2016, Perbup no.34 Tahun 2016
Dalam Peraturan bupati ini diatur tentang perubahan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 11, pasal 12 Peraturan Bupati no.34 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
Peraturan ini memiliki 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal baik bagi anggota Polisi Pamong Praja maupun Bantuan Polisi Pamong Praja;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruano Lingkup; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Penjabaran Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
13 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2010, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013
Dasar hukum peraturan ini meliputi : UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 74 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 2 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur ketentuan tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah meliputi : ketentuan umum; ruang lingkup, kriteria, dan bentuk pemeriksaan pajak daerah; standar pemeriksaan pajak daerah; kewajiban dan kewenangan pemeriksa pajak daerah; hak dan kewajiban wajib pajak; peminjaman dokumen dalam pemeriksaan pajak daerah; penolakan pemeriksaan pajak daerah dan penyegelan; dan pembahasan hasil pemeriksaan dan pemeriksaan ulang pajak daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
21 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
