Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 9, BN 2019/NO 236; PERATURAN.GO.ID 155 HLM
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS UPT PADA PERANGKAT DAERAH KOTA METRO
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 9, LN.2021/No.60, jdih.setneg.go.id : 31 hlm.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 20 Tahun 2011; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021; dan PP Nomor 13 Tahun 2021.
Perpres ini mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, fungsi, dan tugas Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Selain itu diatur pula mengenai organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian, hak keuangan dan fasilitas, serta aset dan pendanaan BP3. BP3 merupakan lembaga non struktural untuk mendukung percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BP3 bersumber dari APBN; Dana Konversi Hunian Berimbang; hasil pengelolaan aset dan pelaksanaan kerja sama pengelolaan; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2017
PERWALI Kota Samarinda No. 4 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Dan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA Kota Samarinda No. 3 tahun 2016; PERDA Kota Samarinda No. 4 tahun 2016; PERWALI No. 23 Tahun 2016; PERWALI Samarinda No. 24 Tahun 2016; PERWALI Samarinda No. 29 Tahun 2016; PERWALI Samarinda No. 34 Tahun 2016; PERWALI Samarinda No. 36 Tahun 2016; PERWALI Samarinda No. 48 Tahun 2016; PERWALI Samarinda No.52 Tahun 2016.
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/NO.9, TLD NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindak lanjuti kerentuan sebagaimana dimaksud pada peraturan pemerintahan nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah pada pasal 17 ayat (1) disebutkan bahea kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota, pada pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagaimana perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan
b. bahwa berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintahan nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas maka penataan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah perlu diatur dengan peraturan daerah
1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang oembentukan daerah-daerah tingkat i di sulawesi
(lembaran negara reoublik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1822),
2. undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 53 tambahan lembarannegara republik indonesia nmor 4389);
3. undang-undang nomor 32 tahuun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, temabahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua aras undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844)
4. persruran pemerintahan nomor 79 tahun 1005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan derah (lembaran nrgara republik indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4533)
5. peraturan pemerintahan nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007-Nomor 82, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia
AN onöt 4737)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daérah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones, a Nomor 4741);
7. Peraturan
Menter Dalam Negeri
Nomor 15. Tahun 2006 tentang Jenis dan B entuk/Produk HukumDaerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 158
Tahun 2004 tentang
Ped oman Organisasi Kecamatan;
9. Keputusan Mentert Dalam Negeri
No mor 159 Tahun 2004 tentang
P'edoman Organisasi Kelurahan;
10. Peraturan, Menter i Dahm
Nomor STa hun
Negeri
20 0
tentang
Petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3-Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten gowa
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
BAB III : KECAMATAN
BAB IV : KELURAHAN
BAB V : TATA KERJA
BAB VI : KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2008.
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
