Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perbup Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
Diubah dengan
Perbup Kab. Bekasi No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
Mengubah
Perbup Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
Perbup Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD Kab Bekasi Tahun 2023 No 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang beroriantasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;bahwa arah kebijakasan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas juga selaras dengan Visi Kota Kotabaru "Terwujudnya Masyarakat Kotabaru yang Semakin Mandiri dan Sejahtera melalui Peningkatan Agrobisnis dan Pariwisata" yang berkaitan dengan urusan pendidikan dijabarkan pada Misi kedua yaitu "Meningkatkan Kualitas Masyarakat yang Relegius, Lebih Sehat, Cerdas dan Kreatif serta Terampil";bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data, perlu menetapkan Peraturan Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kotabaru Nomor 7 Tahun 2020;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD DAN TUJUAN;SASARAN;PELAKSANAAN DUKUNGAN;PENDAMPINGAN TUGAS;MONITORING DAN EVALUASI;CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN;ALOKASI ANGGARAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk menyesuaikan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kabijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
(1) Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah sebagai berikut:
a. Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 3 Huruf O sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ditambahkan Huruf R, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c. Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 5 Huruf O sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d. Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 6 Huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
e. Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 8 Huruf E sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
f. Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 19 Huruf U sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; serta
(2) Ketentuan Kebijakan Akuntansi Lampiran II Nomor 2 Batasan Minimal Kapitalisasi diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2023.
24 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2032 NOMOR 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ABSTRAK:
a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu di tindak lanjuti dengan Pembentukan Susunan Orgarnisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan, b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pom a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Orgarganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menten Lmgkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P 74/MENLHK/SETJEN/KUM 1/8/2016 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016.
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 [Tujuh] Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
16 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD Tahun 2023 No. 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jaring Pengaman Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian bantuan Sosial yang tidak direncanakan kepada masyarakat maka perlu pengaturan tentang jaring pengaman Sosial;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 3Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sinergitas Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Kabupaten Pesawaran
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Kabupaten
Pesawaran;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Pesawaran, Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II
Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang
dasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor
6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang
Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 47 Tahun 2022 tentang
Sistem Perhitungan dan Besaran Jasa Pelayanan Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Pesawaran Kabupaten Pesawaran;
12. Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor:
411/IV.01/HK/2021 tentang Penetapan Badan Layanan Umum
Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran.
Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta
pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya,
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi;
bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan eilsiensi
sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan
tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentangTelekomunikasi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3881);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5475);4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 251, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapakali terakhirdengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6841);9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6573);10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6400);12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentangGrand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentangSatu Data Indonesia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 112);14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentangSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentangSatu Data Indonesia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 112);16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data PribadiDalam Sistem Elektronik (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 1829);17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentangPedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 154);18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis InstansiPemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 411);19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020Tentang Pemantauan dan Evaluasi SistemPemerintahan Berbasis Elektronik (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
Halaman : 28
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD Tahun 2023 No 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan
pelayanan, maka perlu mengatur pola koordinasi
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Vertikal di daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Barlto Selatan.
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 05, BD Tahun 2023 No. 138
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.
Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelaksanaan tata cara pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah yang meliputi :
a. Kewenangan penyelesaian kerugian daerah;
b. Informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah;
c. Penyelesaian kerugian daerah; dan
d. Penagihan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
31 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
