Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 13.251 peraturan dalam 0,055 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 3b Tahun 2015

Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
5845_PERWALI_NO_3-B_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN - PEDOMAN

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3b, BD.2015/No. 12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa agar pelaksanaan dan penatausahaan Dana Pembangunan Kelurahan dapat berjalan dengan ertib, tepat guna, tepat sasaran dan tepat manfaat sesuai rencana yang telah ditetapkan, perlu adanya pedoman pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan TA 2015;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; PP No 2 Tahun 2012; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2009; Perda Kota Surakarta No 11 Tahun 2011; Perda Kota Surakarta No 8 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan, sasaran dan penggunaan, penatalaksanaan, indikator besaran alokasi DPK, biaya operasional, pencairan, evaluasi pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban, pengelolaan aset, pajak.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2015.
32 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/14/PBI/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 18/19/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 17/16/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing

Mengubah :

Peraturan BI No. 17/7/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing
Peraturan BI No. 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing

Download :
Peraturan BI No. 17-14-PBI 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/3/2015 Tahun 2015

Pedoman Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian

Mencabut :

eraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian
Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor KP.510/77/B/I/1995 tentang Pedoman Izin Belajar Atas Biaya Sendiri Bagi Pegawai Negeri Departemen Pertanian

Download :
Permentan Nomor 10 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 258A Tahun 2015

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perbup Muna Barat No.258a Tahun 2015.pdf

Abstrak

tata cara-hibah-bantuan sosial

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 258A,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012, perlu dengan peraturan bupati; Bahwa untuk kelancaran pelaksanan pemberian hibah dan bantuan sosial perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 766 Tahun 2014; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 07 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Bentuk, Penggunaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 8A Tahun 2015

Rekening Tabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27A Tahun 2014

Download :
22Perwal No. 8 A Tahun 2015.pdf

Abstrak

REKENING TABUNGAN

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8A, 8A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rekening Tabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Pekalongan, dan untuk menampung rekening tabungan BLUD Rumah Sakit Bendan dan Puskesmas serta rekening Rusunawa, Bendahara Umum Daerah berwenang untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka pemantauan pelaksanaan APBD, Rekening Tabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kata Pekalongan, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelaksanaan APBD.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2015.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27A Tahun 2014 dicabut.
7 hal

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/6/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 71/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Mengubah :

Permendag No. 47/M-DAG/PER/8/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
Permendag No. 16/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Download :
Permendag No. 40 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 27A Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
BD Perwal Nomor 27_A Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 Tahun 2015

Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengairan

Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PermenPUPR06-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 /POJK.03/2015 Tahun 2015

Penetapan Systemically Important Bank dan Capital Surcharge

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
SALINAN-POJK D-SIB F.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen PUPR No. 11/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Mengubah :

Permen PUPR No. 15/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Download :
PermenPUPR33-2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.