Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD.2009/NO.2 SERI A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana, perlu menyusun Peraturan Bupati;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2009; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Alokasi dan Sumber Dana; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2009.
Jumlah Halaman: 6 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 13 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2007;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya, dipandang perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati tersebut;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman No. 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa agar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat lebih menjamin kepastian hukum dan pelaksanaannya lebih efektif serta efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2009;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2009.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2009
BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI - PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2009/No. 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan
Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu diatur
Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati ; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang
Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Angggaran 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2009.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2009
PERATURAN BUPATI - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKRETARIAT
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2009/No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sekretariat
Sadan Pembina PD BPR BKK/BKK Kabupaten Banyumas
guna mendukung pembinaan pada PD BPR BKK/BKK
Kabupaten Banyumas, perlu disusun Anggaran dan
Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK/BKK
Kabupaten Banyumas Tahun 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan
Pembina PD BPR BKK/BKK Kabupaten Banyumas Tahun
2009.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun
2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2008; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 tahun 2003; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 148 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja sekretariat badan pembina PD BPR BKK / BKK kabupaten banyumas tahun anggaran 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2009.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Lawas No. 10 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, san sebagai tindak lanjut serta untuk efektivvitas dalam pelaksanaannya perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; UU No.2 Tahun 2008; UU No.10 Tahun 2008; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.79 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2009; Kepres No.74 Tahun 2001; Perda Kab. Kubu Raya No.2 Tahun 2008; Perda Kab. Kubu Raya No.4 Tahun 2008; Perbup No.1 Tahun 2008; Perda Kab. Kubu Raya No.5 Tahun 2008; Perda Kab. Kubu Raya No.81 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Keuangan; Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Penggunaan Bantuan Keuangan; Laporan Peratnggungjawaban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2009.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Tahun 2009/No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Wonosobo, dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah, Bupati bertanggung jawab menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan prioritas dan karakteristik masing-masing daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan agar pelaksanannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau di Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.0712/2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Bab III Rancangan Kegiatan
Bab IV Pelaporan
Bab V Pemantauan dan Evaluasi atas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Bab VI Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2009.
8 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 239 ketentuan ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dipandang perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi
Sukoharjo;
bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
dasar hukum Perbup ini adalah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
materi yang diatur dalam Perbup ini adalah tentang Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik yang spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2009.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa maka harus melalui mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; Perda Kab. Kubu Raya No.9 Tahun 2001; Perda Kab. Kubu Raya No.3 Tahun 2007; Perda Kab. Kubu Raya No.4 Tahun 2007; Perda Kab. Kubu Raya No.5 Tahun 2007; Perda Kab. Kubu Raya No.6 Tahun 2007; Perda Kab. Kubu Raya No.7 Tahun 2007; Perda Kab. Kubu Raya No.8 Tahun 2007; Perda Kab. Kubu Raya No.9 Tahun 2007;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Penetapan Alokasi Dana Desa; Perhitungan Alokasi Dana Desa; Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Dana; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 Halaman dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
