Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2006 yg telah diubah dg UU No 24 Th 2013; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Perpres No 25 Th 2008; Permendagri No 12 Th 2017; Permendagri No 120 Th 2017; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2018/ No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes
Nomor 015 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran,
dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/ 327/ 2014
tanggal 17 Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan dalam
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka Peraturan
Bupati Brebes Nomor 015 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 015 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Bupati Brebes Nomor 015 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan Pasal 21 huruf b dan Pasal 28 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2017 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Akta Sipil (SIAKAS) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka inovasi dan mempermudah Pelayanan Publik untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, perlu dibuat pelayanan SIstem Informasi Administrasi Kependudukan dan Akta Sipil (SIAKAS) secara online; bahwa untuk melaksanakan pertimbangan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum : UU No.23 Tahun 2002; UU No.37 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2006; UU No.24 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir denga UU No.9 Tahun 2015; PP No.37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No.102 Tahun 2012; PP No.96 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.25 Tahun 2008; Keppres No.88 Tahun 2004; Permendagri No.28 Tahun 2005; Permendagri No.19 Tahun 2010; Permendagri No.68 Tahun 2010; Permendagri No.25 Tahun 2011; PermenPan RB No.31 Tahun 2014; Permendagri No.9 Tahun 2016; Perda No.5 Tahun 2011; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2017; Perbup No.33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dngan Perbup dengan Perbup No. 8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, program layanan, persyaratan dan tata cara permohonan, pelaksana SIAKAS, sosialisasi dan mekanisme pelayanan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data, pembiayaan, ketentuan lain-lain, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah perlu adanya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender; bahwa agar terlaksana kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah diperlukan strategi pengintegrasian program dan kegiatan dari lintas sektor ; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1984; UU No 23 Tahun 2014; UU no 5 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2008; Permendagri No 15 Tahun 2008; Permenpan RB No 6 tahun 2015; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender Kabupaten Banyumas dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada seluruh OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berspektif gender.
Pedoman ini meliputi pengaturan tentang perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KRITERIA KEMISKINAN DI KABUPATEN BURU
ABSTRAK:
Bahwa untuk menentukan keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin dan tidak miskin di Kabupaten Buru, maka diperlukan Kriteria Kemiskinan, dan dalam rangka efisiensi dan efektifitas kelancaran program penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan pendataan untuk menentukan masyarakat miskin.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO 56 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahu 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan AKta Pencatatan Sipil, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Standar Operasional prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 TAhunn 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2017
Beberapa ketentuan dala Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang SOP Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diubah sebagai berikut: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 7
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
PERATURAN BUPATI NO 56 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
-
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berjalan baik dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem penyelenggaraan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu dilingkungan perangkat daerah; Bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu membentuk Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap pelaksanaan tugas; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Standar Operasional Prosedur, 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TUNTAS DI KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
a. bahwa Negara berkewajiban mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap
penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Repuhlik Indonesia;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan menjamin pemenuhan hak-hak penduduk di Kabupaten Bondowoso, perlu diselenggarakan kegiatan inovatif melalui Gerakan
Administrasi Kependudukan Tuntas.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 232), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Bondowoso (Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso
Nomor 12); 7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 82 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata KeIja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 82).
Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 30 Tahun 2018
DATA KEPENDUDUKAN - TATA CARA IZIN PEMANFAATAN DAN HAK AKSES
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2018/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Izin Pemanfaatan Dan Hak Akses Data Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka perlu diatur Tata Cara Izin Pemanfaatan dan Hak Akses Data Kependudukan berbasis NIK dengan Peraturan Bupati Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata Cara Izin Pemanfaatan dan Hak Akses Data Kependudukan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2006; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 37 Tahun 2007; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 26 Tahun 2009; Permendagri No 25 Tahun 2011; Permendagri No 61 Tahun 2015; Perda Kab Banyumas No 6 Tahun 2010; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016; Perbup Banyumas No 64 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang lingkup pemanfaatan data yang terdiri dari 18 elemen, penyelenggara dan pengguna data, tata cara izin pemanfaatan data dan tata cara pemberian hak akses dengan menggunakan web service data kependudukan berbasis NIK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
