Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabuoaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputrusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, di setiap Kabupaten/Kota diharapkan mempunyai laboratorium kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, imunologi dan patologi untuk menunjang diagnose penyakt; dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan sebagai laboratorium rujukan wilayah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.29 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Eselonering; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Laboratorium Kesehatan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 37 Tahun 2018
pengaduan masyarakat - penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, LD.2018/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Pengaduan Masyararat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik, dipandang perlu melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara tertib, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat. tentang peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; dan dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik perlu diatur penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Pemalang; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor:
PER/ 05/ M. PAN/ 4/ 2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa istilah baru yang digunakan dalam Peraturan Bupati ini, ruang lingkup laporan pengaduan, prinsip penanganan pengaduan, pelayanan penanganan pengaduan, hak dan kewajiban pengadu, sarana pengaduan, petugas penerima pengaduan, tata cara penyelesaian pengaduan, laporan penanganan pengaduan, tim pelaksana penanganan pengaduan, dan teknis pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 37 Tahun 2018
PENETAPAN-PENGGUNAAN LABA BERSIH-PERUSAHAAN DAERAH AIR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2016 dan Tahun 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pembagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, perlu menetapkan pembagian laba perusahaan daerah dimaksud.
1. UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 54 Th 2017; Permendagri No 47 Th 1999; Permendagri No 2 Th 2007; Perda Kab Lebak No 33 Th 2001.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis dinas Kabupaten dapat
dibentuk unit pelaksana teknis dinas Kabupaten untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu dan untuk
menyederhanakan mekanisme pelayanan terhadap
masyarakat miskin dalam satu wadah yang repesentatif,
kredibel dan profesional
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang nomor 13 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 166 Tahun
2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
PEMBENTUKAN ;
BAB III
SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ;
BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JAI3ATAN
PADA UPT SISTEM IAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)
DINAS SOSIAL ;
BAB V
KELOMPOK JABATAN ;
BAB VI
TATA KERJA ;
BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON;
BAB VIII
PEMBIAYAAN ;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pernbentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pandu Gempita
Pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan dan memberikan manfaat bagi pengelolaan kas Badan Layanan Umum Daerah, terdapat pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkan, sehingga perlu adanya Regulasi Daerah yang mengatur . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2014 .
Peraturan Bupati Tentang Penggunaan Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Banjar , Meliputi : Ketentuan Umum ; Pola Pengelolaan Keuangan BLUD ; Surplus ; Prosedur Penggunaan Surplus ; Pemantauan dan Evaluasi ; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 37 Tahun 2018
PERBUP Kab. Barito Selatan No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagai
landasan operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun
2008; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun
2018.
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 37 Tahun 2018
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2018
PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORT KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI YANG BERTUGAS DI KELURAHAN KUTAWARU KECAMATAN CILACAP TENGAH DAN KECAMATAN KAMPUNGLAUT KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Transport Kepada Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Yang Bertugas Di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Dan Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil yang bertugas di daerah terpencil dan memiliki tingkat kesulitan tinggi yaitu di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap, maka dipandang perlu memberikan bantuan transport yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Bantuan Transport Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Yang Bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap Tahun 2018;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pasal 1 sampai Pasal 6 Pemberian bantuan transport kepada pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil pada sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri yang bertugas di kelurahan Kutawaru kecamatan Cilacap Tengah dan kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 37 Tahun 2018
POLA PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MELALUI SUMBANGAN ATAU PUNGUTAN PADA PESERTA DIDIK DAN ORANG TUA/ WALI PESERTA DIDIK
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Pendanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Melalui Sumbangan Atau Pungutan Pada Peserta Didik Dan Orang Tua/Wali Peserta Didik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Sumbangan atau Pungutan oleh satuan pendidikan, dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik dan orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu disusun pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Sumbangan atau Pungutan oleh Satuan Pendidikan
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Permendikbud No. 44 Tahun 2012; Permendikbud No. 75 Tahun 2016; Permendikbud No. 30 Tahun 2017; Perda No. 1 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pola Pendanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Melalui Sumbangan Atau Pungutan Pada Peserta Didik Dan Orang Tua/Wali Peserta Didik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
