Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri TA 2016
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96
ayat (7)
dan
Pasal 99
ayat
(2)
Peraturan
Pemerintah Nomor
47 Tahun 2014
tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor
43 Tahun 2014
tentang
Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014
tentang
Desa,
Nota
Dinas
Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa
Kabupaten Kediri
tanggal
6
Januari
2016, Nomor
412.61
38 1418.63 I 2016,
perihal
Rencana Pelaksanaan Alokasi
Dana Desa
(ADD)
di Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran 2016
dan
Berita Acara
Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Desa
dari
APBN
dan
Alokasi
Dana Desa
(ADD)
di
Kabupaten Kediri Tahun
Anggaran 2016 Nomor
412.611711418.63
12016 tanggal 19
Januari
2016,
perlu
mengatur Alokasi
Dana
Desa
(ADD)
Pemerintah Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran 2016
b. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam
huruf
a,
perlu
menetapkan Peraturan
Bupati
tentang
Alokasi Dana Desa
(ADD)
Pemerintah
Kabupaten Kediri
Tahun
Anggaran
2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004
tentang
Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 4438)
; 2. 7.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentzng Desa
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 5495).; 3. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor
113 Tahun
2014
tentang
Pengelolaan
Keuangan Desa ; 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik
lndonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang
Pedoman
Kewenangan
berdasarkan
hak
asal usul dan kewenargan lokal berskala
desa
; 5. Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2008
tentang
Organisasi
dan Tata Ke{a Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
(kmbaran
Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2008
Nomor
31, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 65) ; 6. Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14
Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Angg
arall.
2016;
peraturan ini mengenai alokasi dana desa (ADD) pemerintah kabupaten kediri TA 2016. Peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; maksud , tujuan , dan prinsip ; pengalokasian ; penggunaan alokasi dana desa ; penyaluran ; pengelolaan ; pembinaan / fasilitasi dan pengawasan ; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai
berlaku,
maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 13
Tahun 20 15
tentang Alokasi Dana
Desa
(ADD)
Pemerintah Kabupaten Kediri dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 8 halaman + lampiran 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 03 Tahun 2016
PERBUP Kab. Pati No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa di Kabupaten Pati Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa di Kabupaten Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa di Kabupaten Pati perlu disesuaikan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa di Kabupaten Pati;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendes No 21 Tahun 2015; Permenkeu No 247/PMK.07/2015; Perda Kab Pati No 23 Tahun 2007; Perda Kab Pati No 3 Tahun 2008; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur Perubahan Tata Cara Pembagian Dana Desa yang menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Mengatur tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa, Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan dan PTPKD, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun No. 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara perlu diatur dalam Peraturan Bupati
Dasar Hukum: UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2015; Pepres No. 36 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda Sarolangun No. 12 Tahun 2011; Perda Sarolangun No. 11 Tahun 2015.
Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa. Penyaluran dana desa dilakukan sebanyak III tahap atau dilakukan sebanyak II tahap
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
6 halaman, Lampiran 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/016909 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Kendal dan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah desa, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2016.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 diubah
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat dengan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat perdesaan perlu di dukung dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Timur, sehingga dibutuhkan adanya pedoman pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni (PDPM-MPd-PRLH); Untuk tertibnya pengelolaan dan administrasi keuangan pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana program daerah pemberdayaan masyarakat perdesaan pembangunan rumah layak huni kabupaten Kutai timur.
Dasar Hukum: UU No.28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.46 Tahun 2009; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014; PERPRES No.15 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.39 Tahun 2012; Perda No.5 Tahun 2013; PERBUP No.46 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No.47 Tahun 2013; PERBUP No.8 Tahun 2015.
Maksud Pedoman Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni (PDPM-MPd-PRLH) dibuat guna membantu kelancaran pencairan dan penyaluran dana BLM-PDPM-MPd-PRLH dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya di bidang perumahan. Tujuan dibuatnya Pedoman Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni (PDPM-MPd-PRLH) adalah sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pencairan dan penyaluran keuangan. Sasaran Pedoman Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni (PDPM-MPd-PRLH) adalah terciptanya pengelolaan administrasi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, efisien dan transparan. Mekanisme Penyaluran Dana dari BKAD, adalah proses penyaluran dana dari rekening (PDPM-MPd-PRLH) yang dikelola oleh BKAD kepada Kelompok Perumahan (KP). Dana dari Kas Daerah di transfer langsung ke dalam rekening PDPM MPd PRLH, BKAD Kecamatan sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat. Pengelolaan Dana dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali serta taat azas. Jika terjadi penyimpangan penyalahgunaan dana BLM, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tinkgat desa, kecamatan dan kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2016.
Peraturan yang Dicabut: PERBUP No.11 Tahun 2014. Peraturan yang Diubah: UU No.28 Tahun 1999 ; UU No.47 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 ; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.32 Tahun 2011; PERBUP No.46 Tahun 2011.
32 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 3 Tahun 2016
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2016/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Peraturan Presiden No. 136 Tahun 2015; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 15 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015; Perbup Kabupaten Bone Bolango No. 28 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan No. 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan Bupati
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa
diwilayahnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13
Tahun 2015; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RINCIAN DANA DESA;
BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA;
BAB IV
PENYALURAN DANA DESA;
BAB V
PENGGUNAAN DANA DESA;
BAB VI
PELAPORAN DANA DESA;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2016.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2016
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KAUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 400
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan ekonomi desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat masyarakat, perlu memberikan kewenangan lokasl berskala desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayau (2) PP No. 43 Tahun 2014, PermendesPDTT No. 1 Tahun 2015, perlu disusun daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, oleh karena itu ditetapkan Perbup tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokasl berskala desa di Kab. Kaur.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, PermendesPDTT No. 1 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kaur NO. 1 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokasl berskala desa di Kab. Kaur. Dimuat tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penetapan kewenangan desa, pungutan desa, penetapan kewenangan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
Pelaksanaan kewenangan desa dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan pelaksanaan kewenangan untuk dikoordinasikan kepada Bupati Kaur.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan ini terdiri atas 10 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2016
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 DI WILAYAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
2. UU No. 24 Tahun 2008
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. UU No. 23 tahun 2014
5. PP No. 43 Tahun 2014
6. PP No. 60 Tahun 2014
7. Permendagri No. 113 Tahun 2014
8. Permenkeu No. 93/PMK.07/2015
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015
10. Perda No. 07 Tahun 2015
Pasal 2 :
Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :
a. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
b. Sebagai acuan bagi Pemerintah daerah dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
c. Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
28 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
