Dukungan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Program Merdeka Belajar
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 2, BD 2024 (2)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Dukungan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Program Merdeka Belajar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan peningkatan mutu
pendidikan melalui program Merdeka Belajar bagi SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa di Daerah, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
pembagian urusan pemerintahan bidang Pendidikan Menengah dan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 20 Tahun 2003, UU No 14 Tahun 2005, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 18 Tahun 2022, PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010, PP No 57 Tahun 202 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 4 Tahun 2022, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendikbudristek No 40 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Dukungan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Program Merdeka Belajar termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, sasaran, pendampingan tugas, capaian keberhasilan, monitor dan evaluasi, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Terdiri dari 11 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Dan Swasta
ABSTRAK:
Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dan Swasta perlu dikelola secara fleksibel,efektif,efisien,akuntabel dan transparan.
Dasar Hukum Pergub ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945; ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini berisi 8 (Delapan) bab dan 27 (Dua Puluh Tujuh) pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pengelolaan Dan Penerima;Alokasi Anggaran; Penatausahaan; Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bosda;Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 14) dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 105 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pencapaian target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, diperlukan langkah-langkah operasional dan pedoman yang disusun dalam Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan SPM daerah Provinsi mengoordinasikan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pedidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi No. 32 Tahun 2022; Pergub No. 32 Tahun 2022;
Dalam Pergub ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027. Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM meliputi:
a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
c. tahun dasar pelaksanaan;
d. pencapaian SPM;
e. inisiasi;
f. sumber pendanaan; dan
g. instansi pelaksana
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2023
PERGUB No. 17 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
Mencabut
Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2020
tentang Tarif Layanan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
Sewon
TARIF LAYANAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62, BD.2023/NO.62
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui pendidikan kejuruan, Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon dituntut mampu
memberikan layanan secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel;
b. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kepada masyarakat
diperlukan kepastian tarif layanan yang diberikan Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon untuk tujuan peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sarana dan
prasarana;
c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
123 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pada Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri 1 Sewon sudah tidak sesuai dengan indeks
harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu diganti;
d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 83 ayat
(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan perlu
diatur dengan Peraturan Gubernur;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pada Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
PERGUB No. 17 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
TARIF LAYANAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJUARUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BD.2023/NO.61
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan pada Sekolah Menengah Kejuaruan Negeri 5 Yogyakarta
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas
pelayanan, memajukan kesejahteraan umum, dan
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan
kejuruan, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5
Yogyakarta dituntut mampu memberikan layanan secara
cepat, tepat, akurat dan akuntabel;
b. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kepada
masyarakat diperlukan kepastian tarif layanan yang
diberikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5
Yogyakarta untuk tujuan peningkatan kualitas sumber
daya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana;
c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan
kepastian hukum mengenai tarif layanan yang diberikan
oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta;
d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 83
ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif
layanan perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif
Layanan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5
Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PROGRAM DUAL TRACK PADA PENDIDIKAN MENENGAH
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan akademik yang bagus, perlu dilakukan program khusus bagi lulusan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan di daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Dual Track pada Pendidikan Menengah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 41 Tahun 2011; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Perpres No. 68 Tahun 2022; Perda Prov. Kaltim No. 16 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pemetaan Peserta Didik dan Pemetaan Sekolah: Materi Pelatihan dan Pengembangan Program Dual Track; Pendidik, Tenaga Pelatih (Trainer), serta Sarana dan Prasarana; Sertifikat; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
8 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kurikulum Muatan Lokal
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 54, BD 2023 (54)
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kurikulum Muatan Lokal
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal 6, ayat (9) Pasal l 0, dan Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kurikulum Muatan Lokal perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kurikulum Muatan Lokal
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU NO 38 Tahun 2000, UU No 20 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 24 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010, PP No 57 Tahun 2021, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendikbudristek No 5 Tahun 2022, Permendikbudristek No 7 Tahun 2022, Permendikbudristek No 16 Tahun 2022, Permendikbudristek No 21 Tahun 2022, PERDA Prov Gorontalo No 7 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kurikulum Muatan Lokal termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan, penilaian, pendidik, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pendanaan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 49 Tahun 2023
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PROVINSI LAMPUNG
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 49,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi
Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tarif Layanan Badan Layanan
Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Lampung
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Permendikbud No. 40 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2005; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Pergub No. 35 Tahun 2020
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
47 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 avat (4), Pasal 25, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
Dasar Hukum Pergub ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Pcraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020; Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020; Peraturan Mentcri Agama Nomor 32 Tahun 2020; Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Dacrah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (Enam) Bab Dan (Dua Puluh) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; Tata Cara Pelaporan; Pengawasan; Pendanaan; Ketentun Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2023
Pendidikan - Perizinan, Pelayanan Publik - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 54003
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum di sekolah menengah kejuruan negeri yang akan dan telah menerapkan badan layanan umum daerah, berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; Permendikbud No. 32 Th. 2018; Permendagri No. 79 Th. 2018; Pergub No. 165 Th. 2012
PERGUB ini mengatur mengenai jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian; pelaksana; pemantauan dan evaluasi; pelaporan; serta pembiayaan pelaksanaan kebijakan umum penyelenggara pelayanan SMKN
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017
68 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
