PERBUP Kab. Sumedang No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2020/NO.25, LL Kab. Kubu Raya : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN KESIAPSIAGAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
Bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia termasuk di Kabupaten Kubu Raya yang perlu diantisipasi dampaknya terhadap masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU No.4 Tahun 1984, UU No.24 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, Uu No.23 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2018, Perpres no.17 Tahun 2018, PMK No.139/PMK.07/2019, keputusan Menkes No. HK.01.07/MENKES/104/2020, Keputusan BNPB No.13A Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sasaran; Persyaratan Pembebasan Jasa Layanan; Jenis Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019; Pendanaan; Penganggaran; Mekanisme Pencairan; Penatausahaan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK FASILITASI
ONLINE PEDAGANG PASAR, PENGUATAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN
PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH AKIBAT
DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE2019 (COVID-19)
TAHUN 2020
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka
pelaksanaan fasilitasi pemasaran online pedagang
pasar, penguatan Industri Kecil Menengah, dan
penguatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah
akibat Corona Vints Disease 2019 (Covid-19) di
Kabupaten Tuban, perlu didukung Anggaran Belanja
Tidak Terduga untuk Keperluan Darurat Bencana
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak
Terduga untuk fasilitasi online pedagang pasar,
penguatan Industri Kecil Menengah dan penguatan
ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah akibat
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun
2007; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun
2019; 16. Peraturan Bupati Toban Nomor 1 Tahun 2014; 17. Peraturan Bupati Toban Nomor 46 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai Penggunaan
Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Tertentu
Darurat Bencana lnfeksi Corona Virus Disease (Covid-19)
sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan
upaya penanggulanggannya sebesar Rp.1.809.460.000,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2020.
Jumlah 6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat
Yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) telah berdampak pada masyarakat khususnya
di sektor ekonomi masyarakat;
b. bahwa untuk mengantisipasi resiko sosial akibat C rona
Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu memberikan
perlindungan sosial melalui jaring pengaman sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim' s:ud
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Bagi
Masyarakat Yang Terdampak Corona Virus Disease 2019
(Covid-1 9 )
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor
15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-U dang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana. telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019; Pera.turan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun
2019; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur Bantuan Sosial dalam bentuk
tahan pangan pokok yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Wono obo
yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 secara
bertahap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu mengatur penggunaan Belanja Tidak Terduga dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (Lima) bab dan 8 (delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; BTT Untuk Penanganan Covid-19; Tata Cara Penyaluran, Pengunaan dan Penatausahaan; Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD TAHUN 2020 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI
KEBUTUHAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN NGANJUK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja tidak terduga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Nganjuk bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 12);
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; UMUM; TATA CARA; PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA; PERLAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
10 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2020
TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GOWA,
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2020/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1. Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid 19), di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka Corona serta mengantisipasi meluasnya penyebaran Virus Disease 2019 (covid 19), maka perlu mewajibkan penggunaan masker;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penggunaan Masker dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Negara Wabah Penyakit Menular (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723):
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 3. Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4723;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 114, Tambahan Lembaran 4. Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 5. Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 6. Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 292, iTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Negara 7. Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Dantua bencana (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 43 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4829)
10. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan covid - 19 (lembaran negara republik indonesia tahun 2020 nomor 91, tambahan lembaran negara republik indonesia 6487);
11. peraturan presiden nomor 17 tahun 2018 tentang penyelanggaraan penanggulang bencana dalam keadaan tertentu (lembaran negara republik indonesia tahun 2018 nomor 34);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona vius disease 2019 (covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326)
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Vinus Disease 2019 (covid 19)
14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
1. Ketentuan umum
2. Maksud dan tujuan
3. Ruang lingkup\
4. Jenis dan penggunaan masker
5. Kewajiban penggunaan masker
6. Pembinaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Penundaan Pembayaran Pajak Untuk Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali
Pemberian Insentif dan Penundaan Pembayaran Pajak Untuk Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD 2020/ No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pemberian Insentif dan Penundaan Pembayaran Pajak
Untuk Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Terdampak
Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan
ekonomi yang secara nyata telah mengganggu aktivitas
ekonomi dan membawa implikasi bagi perekonomian
di Kabupaten Boyolali;
b. bahwa Pemerintah Daerah berupaya melakukan
penyelamatan kesehatan dan perekonomian serta
pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia
usaha dan masyarakat yang terdampak Corona Virus
Disease 2019 {COVID-19), dengan memberikan
perpanjangan terhadap pemberian insentif dan
penundaan pembayaran pajak dalam rangka
menghadapi kehidupan normal baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pemberian Insentif dan Penundaan Pembayaran Pajak
Untuk Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Terdampak
Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Boyolali;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pemberian Insentif dan Penundaan Pembayaran Pajak
Untuk Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Terdampak
Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Boyolali.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kuningan No. 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020
ABSTRAK:
Dengan PERBUP No. 4 Tahun 2020 telah ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dalam Kabupaten OKU TA 2020. Dengan telah ditetapkannnya PERMENKEU No. 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan PERMENKEU No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PERMENKEU No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam PERBUP No. 4 Tahun 2020. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum dari peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; PERPRES No. 78 Tahun 2019; PERMENKEU No. 205/PMK.07/2019; PERMENKEU No. 35/PMK.07/2019; PERMENDESDTT No. 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDESDTT No. 6 Tahun 2020; PERDA No. 7 Tahun 2019; PERBUP No. 80 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No. 24 Tahun 2020; PERBUP No. 4 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan pada ketentuan umum, penyaluran, penggunaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020
14 hlm, Lampiran : 3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
