Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan lnstansi Pemerintah dan untuk mencegah terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara negara, diperlukan pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah Kabupaten Mojokerto;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Ketentuan Umum;
Maksud, Tujuan dan Manfaat;
Bentuk, Jenis dan Penyebab Benturan Kepentingan;
Penanganan Benturan Kepentingan;
Tahapan dalam Penanganan Benturan Kepentingan;
Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan;
Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan;
Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan;
Identifikasi Benturan Kepentingan;
Mekanisme Pengenaan Sanksi;
Monitoring dan Evaluasi;
Pengendalian dan Pengawasan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 22 Tahun 2019
PERBUP Kab. Mempawah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Non Pegawai Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 72 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekononii Angkutan Udara Niaga Beijadwal Dalam Negeri, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Peijalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagsdmana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Peijalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.58 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Ketiga atas Peraturan Bupati Mempawah nomor 8 Tahun 2017 tentang standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAIAPARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
3 hal dan 2 hal lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kab. Jombang Tahun 2019 No 22/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemkab Jombang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu mengatur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjangdaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pernerintah;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud, Tujuan dan Sasaran;
3. Penyelenggaraan SAKIP;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nornor 34 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 34/E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
52 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PESERTA DIDIK PINDAHAN DI KABUPATEN TANGERANG.
ABSTRAK:
Bahwa Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Peserta Didik Pindahan Di Kabupaten Tangerang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang.
Uu No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yang telah diubah PP No 32 Th 2013; PP No 17 Th 2010 yang telah diubah PP No 66 Th 2010; Permendik Nasional No 34 Th 2006; Peraturan Bersama Antara Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kebudayaan Dan Mentri agama No 2/VII/Pb/2014 Dan No 7 Th 2014; Permendikbud No 22 Th 2016; Permendikbud No 51 Th 2018; Perda Kab Tangerang No 9 Th 2011; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016; Perbup Tangerang No 87 Th 2016.
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIKBARU DAN PESERTA DIDIK PINDAHAN DI KABUPATEN TANGERANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan Dan Pengendalian Transaksi Jual/Beli Tanah/Peralihan Hak Atas Tanah
ABSTRAK:
Seiring dengan pengumuman oleh Presiden Republik Indonesia mengenai rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (Pusat Pemerintahan Nasional) dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, khususnya terkait dengan lokasi yang sebagian meliputi wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu dilakukan langkah-langkah pengawasan dan pengendalian kepemilikan tanah dan atau penguasaan tanah sebagai bagian dari upaya untuk menghindari kerugian bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah akibat terjadinya transaksi
jual/beli tanah di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan ketentuan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2002; UU No.2 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; Perda Kab. PPU No.3 Tahun 2014.
Pengawasan Dan Pengendalian Transaksi Jual/Beli Tanah/Peralihan Hak Atas Tanah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Kawasan Pasar dan Tata Tertib Pasar
ABSTRAK:
sebagai tindak lanjut dalam Perda Kab. Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 5 Tentang Pengelolaan Pasar perlu mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pasar dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Tata Cara Pengelolaan Kawasan Pasar dan Tata Tertib Pasar.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.56/MDAG/PER/97/2017; Perda Kab. Kutai Barat No.16 Tahun 2017; Perda Kab. Kutai Barat No.8 Tahun 2015; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.
TATA CARA PENGELOLAAN KAWASAN PASAR DAN TATA TERTIB PASAR
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi
ABSTRAK:
a. bahwa pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistle blowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi;
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan lnstansi Pemerintah;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS WEB PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur dalam melaksanakan sistem pengendalian intern tentang Sistem Informasi Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Berbasis Web pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Berbasis Web pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendikbud No. 1 Tahun 2018; Perda kab. Alor No. 3 Tahun 2013
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Pengelola SIM BOS; IV. Tugas Wewenang; V. Pengamanan, Pengendalian dan Pemeliharaan Database SIM BOS; VI. Instalasi Aplikasi WEB SIM BOS; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui Inspektorat diwajibkan menyususn pedoman teknis terkait pelaksanaan Penilaian Risiko sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pengendalian intert pemerintah; bahwa dalam penilaian risiko memerlukan upaya untuk mengintegrasikan antar sub unsur pengendalian intert dan mengarahkan langkah-langkah konkret sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 32A Tahun 2010
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Petunjuk Pelaksanaan
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2019.
44 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
