Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Eliminasi Malaria di Kota Kupang
ABSTRAK:
bahwa malaria merupakan penyakit menular yang menimbulkan kesakitan, kematian, mengurangi produktivitas dan menjadi faktor penghalang dalam pembangunan yang harus dicegah dan ditanggulangi sehingga masyarakat dapat terhindar dari penularan malaria; bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu serta menjaga kesinambungan penanggunglangan penyakit malaria yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan, perlu untuk mencapat target eliminasi malaria; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Eliminasi Malaria di Kota Kupang
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014; Permenkes No 5 Tahun 2013; Perda kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang : I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; III. Kelembagaan; IV. Upaya Penanggulangan Malaria; V. Kebijakan dan Strategi; VI. Penemuan dan Tata Laksana Penderita Malaria; VII. Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko; VIII. Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah; IX. Penanggulangan Penyakit Malaria Berbasis Masyarakat; X. Pembentukan, Kedudukan dan Organisasi Tim Koordinasi Eliminasi Malaria; XI. Tugas dan Tanggungjawab Tim Koordinasi Eliminasi Malaria; XII. Peran Serta Rumah Sakit dan Masyarakat Akademis dalam Eliminasi Malaria; XIII. Pembiayaan; XIV. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Pagar Alam Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 perlu ditinjau kembali.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 22 Tahun 2018; Perda Kota Pagar Alam No. 6 Tahun 2007; Perda Kota Pagar Alam No. 2 Tahun 2009; Perda Kota Pagar Alam No. 8 Tahun 2016; Perda Kota Pagar Alam No. 1 Tahun 2019; Peraturan Walikota Pagar ALam No. 16 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2018 meliputi Penambahan Pasal 2A yang disisipkan antara Pasal 2 dan Pasal 3 dan Penambahan Pasal 3A yang disisipkan antara Pasal 3 dan Pasal 4
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Mengubah Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Pagar Alam Tahun 2019
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, Berita Daera Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun berjalan perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan/keadaan dalam tahun berjalan antara lain berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 perlu ditinjau ulang;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Jo Pasal 355 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya kesesuaian dengan perkembangan keadaan, dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini memuat 4 Bab dan 6 Pasal yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2020.
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Walikota Binjai Nomor 51 Tahun 2018.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 016 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2019 No. 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 8 tahun 2008, Permendagri No. 8 Tahun 1970, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 31 Tahun 2019, Perda Kota Solok No. 2 Tahun 2005, Perda Kota Solok No. 3 Tahun 2016
Sistematika Perwako ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
20 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daera Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 merupakan landasan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini memuat 5 Bab dan 6 Pasal yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020; Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 15 Tahun 2019
PROGRAM GERAKAN MEMANGUN BUMI SAI WAWAI KOTA METRO
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15,
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MEMANGUN BUMI SAI WAWAI KOTA METRO
ABSTRAK:
1.meningkatkan peran serta dan
partisipasi tmasyarakat, dalam menciptakan keindahan,
keamanan dan keschatan lingkungan permukiman,
Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan Program Gerakan
Membangun Burni Sai Wawai;
2. Peraturan Walikota Metro Nomor 19 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Program § Gerakan
Membanpun Bumi Sai Wawaei Kota Metro, perlu disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kondisi masyarakat di Kota Metro;
1.Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1999 ~~ tentang
Pembentukan Kabupaten Dati I Way Kanan, Kabupaten Dati
Tl Lampung Timur dan Kotamadya Dati Tl Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noemor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Namor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};
3.Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharsan Negara |[Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 42355),
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ([Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomoer &2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indencsia Nomor
234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ~~ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 WNomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5675);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ([Léembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Induncsia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6822),
11.Peraturan Pemerintah Nemor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggarasn Pemennieah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggzungjaawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, dan Informasi
Laporan FPenyelenggsraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Noamer 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomer 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keusngan Dacrah
sebagairana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tatan 2011;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Normmoar 7 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukurm Daerah (Lembaran Daerah
Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Metro Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Metro Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Mctro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan
Peraturan Walikota Metro Nomor 7 Tahun 20148 [Benita
Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 7);
Perwali ini mengatur mengenai PROGRAM GERAKAN MEMANGUN BUMI SAI WAWAI KOTA METRO dalam rangka membangun kesehatan pemukiman di lingkungan kota Metro
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis daerah Pemeliharaan Bangunan Pada Dinas bangunan dan Penataan Ruang.
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Bangunan
pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang.
Pasal 18 Ayat 6; UU No 51 Th 2008; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Pemendagri No 12 Th 2017; Perda Kota Tangerang Selatan No 5 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perwal Kota Tangerang Selatan No 53 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas; 4. Jabatan Fungsional; 5. Tata Kerja; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 No 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 22
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk menyikapi perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah
ditetapkan sebelumnya, keadaan yang menyebabkan harus
dilakukan pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar
kegiatan dan adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
yang harus digunakan untuk tahun berjalan, maka perlu
dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun
2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2019;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun
2013 Nomor 13); 15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri
Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Kediri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun
2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 54);
16. Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah
Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 22);
mengatur perubahan Beberapa ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun
2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah
Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 22)
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
merubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun
jumlah 5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
