Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 17.784 peraturan dalam 0,094 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NO. 6 TAHUN 2023 R...PERMUKIMAN KUMUH.pdf

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, TambahaN Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6573); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang berubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 19. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6631); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854); 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembar Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 34); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 42).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI BAB III : PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB IV : RUANG LINGKUP BAB V : KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAB VI : PROFIL KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB VII : PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB VIII : KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB IX : RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB X : RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB XI : RENCANA PENYEDIAAN TANAH BAB XII : RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH BAB XIII : PEMANGKU KEPENTINGAN BAB XIV : LINGKUP MATERI RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB XV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAA BANTUAN HUKUM

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAA BANTUAN HUKUM

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, SERITA OAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAA BANTUAN HUKUM

ABSTRAK:

behwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (31, Pasal 27 ayal 13), dan Pasal 28 ayat (51 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, pcrlu menetapkan Pcraturan Bupati tent.ang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemben1ukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Twnbehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 scbagaimana telah diubah beberape kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penet.apen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 68561; 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 l lentang Bantuan Huktun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5248); 4. Pcraturan Pcmcrint.ah Nomor 42 Tahun 2013 tcntang $ye.rat dan Tata Cara Pcmbcrian Bantuan Hukum dan Pcnyaluran Dana Banluan Hukum (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5421); 5. Peraturan Dacrah J<abupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 temang Pcmbcntukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah (Lcmbaran Oaerah Kabupatcn Pinrang Tahun 2020 Nomor 6 Tambahan Lcmbaran Daerah Nomor 6); 6. Pcraturan Oacrah K.abupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TATA CARA PENETAPAN PEMBER! BANTUAN HUKUM BAB III : BESARAN BlAYA BAB IV : TATA CARA PENGAJUAN ANGOARAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

JADWAL RETENSI ARSIP

Abstrak

Arsip

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 6 ...AL RETENSI ARSIP.pdf

JADWAL RETENSI ARSIP

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan sebagai Pedoman dalam Penyerahan serta Penyelamatan arsip pada setiap Perangkat daerah, perlu menyusun Jadwal Retensi Arsip; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan (Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahaun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 78); 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 71); 9. Surat Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor : BPK.02.09/105/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : JADWAL RETENSI ARSIP BAB III : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Pasangkayu No. 15 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023

Download file:

Perbup Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2023.pdf

STANDAR HARGA SATUAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD 2023 (6): 39 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menyusun Standar Harga Satuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu; b. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023, perlu penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023. Standar Harga Satuan Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023.
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
39 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Mamasa Nomor 6 Tahun 2023.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD 2023 (6): 5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

ABSTRAK:

a. bahwa rencana pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat; b. bahwa sehubungan dengan masa jabatan Bupati Mamasa akan berakhir pada Bulan September Tahun 2023 dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada bulan November Tahun 2024, perlu disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mengisi kekosongan hukum daerah; c. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2024-2026;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 2002; 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Perbup ini mengatur Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mamasa Tahun 2024-2026. RPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. Hal yang diatur adalah Ruang Lingkup, Pengendalian dan Evaluasi, serta Perubahan RPD

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 06 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup PPU 06-2023 ttg Pe...intah daerah (1).pdf

LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - HONORARIUM - PERUBAHAN - PERBUP

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2023/06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu dilakukan penyesuaian honorarium, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; Perbup PPU No. 5 Tahun 2022
Beberapa peraturan yang diubah/dicabut adalah Ketentuan Pasal 6; Ketentuan Lampiran

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
Perbup No. 5 Tahun 2022
8 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUB_SALINAN_6_TAHUN_2023.pdf

PENGELOLAAN KEUANGAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kab. Nganjuk Tahun 2023 No. 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 terll.arrg Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Da-lam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Mengingat: 1. Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/220; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
Pareaturan ini mengatur mengenai Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; meliputi: ketentuan umum; pengelolaan KKPD; uang persediaan KKPD; jenis dan batasan belanja; pengajuan, penerbitan dan penggunaan KKPD; pelaksanaan pembayaran; biaya penggunaan KKPD; monitoring dan evaluasi;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2023.
jumlah 45 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023

Download file:

PERBUP Nomor 6 Tahun 2023...lokasi Dana Desa.pdf

perpajakan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2023/No.6.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dan efektifitas penyalurannya ke Desa perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 69 Tahun 2020;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023 diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP. Perubahan PENJABARAN 2023 .pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah : a. bahwa untuk memenuhi norma dan kaidah dalam pengelolaan keuangan daerah serta penyesuaian dengan kebijakan anggaran perubahan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2021-2026; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ; 14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023; 15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 65) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:Pasal 3 Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 sebesar Rp1.107.923.224.126 (satu triliun seratus tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang bersumber dari a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut: Pasal 9 Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.091.222.050.906 (satu triliun sembilan puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. 3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:asal 20 Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah). 4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:(1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp11.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan. (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) 5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:. 1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang terdiri atas:a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan b. penghematan belanja. (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp1.030.000.000 (satu miliar tiga puluh juta rupiah). (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebesar Rp3.970.000.000 (lima miliar rupiah). (4) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah). (5) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah). 6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: Lampiran I dan II 7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:Pasal 26 Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021-2025

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Kubu Raya No. 54 Tahun 2021 tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021-2025

Download file:

PERATURAN BUPATI KUBU RAY...TAHUN 2021 -2025.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 54 TAHUN 2021

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2023/NO.6, LL Kab. Kubu Raya : 26 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021-2025

ABSTRAK:

bahwa untuk menyusun kebijakan dasar dalam Bidang Penanaman Modal, Kabupaten Kubu Raya telah membentuk Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021-2025 dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturari Preside Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2022 2016;
Pendahuluan; Asas dan Tujuan; Visi dan Misi; Arah Kebijakan Penanaman Modal; Peta Panduan (Roadmap); Pelaksanaan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
2 Halaman dan 24 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT