Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menentukan nilai dan bobot suatu
jabatan di lingkungan instansi pemerintah perlu dilakukan
evaluasi jabatan guna menentukan kelas jabatan bagi
aparatur sipil negara; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan, perlu melaksanakan evaluasi jabatan
dalam rangka menentukan kelas jabatan aparatur sipil
negara; bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman untuk memberikan kejelasan nilai dan bobot jabatan yang dianggap adil
guna pemeringkatan jabatan. Peraturan Bupati ini betujuan sebagai pola dan standar dalam pemeringkatan Kelas Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Kelas Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan
dan evaluasi jabatan yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 dicabut.
50 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2023
pengembangan - kompetensi - aparatur sipil negara-sistem satu pintu
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI SISTEM SATU PINTU LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Pedoman Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Sistem Satu Pintu Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011;Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 tahun 2016
(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraanpengembangan kompetensi satu pintu yang pengelolaannya terkoordiniroleh BKDPSDA.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya keselarasan dankeserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasdan pelaporan sebagai suatu penerapan manajemen (pengelolaan)pengembangan kompetensi yang lebih terarah, terpadu, efektif, efisien,berkelanjutan dan akuntabel.
(3) Sasaran Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang efisien, efektif, dan profesional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sehingga perlu ditetapkan dengan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2017, Peraturan Bupati Bangka Nomor 62 Tahun 2021;
PERBUP ini mengatur mengenai Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka meliputi besaran tunjangan perumahan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
Peraturan Bupati Bangka Nomor 62 Tahun 2021.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi Pemuka Agama dan Pengurus Tempat Ibadah di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa pemuka agama dan pengurus tempat ibadah
memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kegiatan
peribadatan dalam rangka meningkatkan keimanan dan
ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pemuka agama
dan pengurus tempat ibadah di Kabupaten Blora,
dipandang perlu memberikan honorarium peningkatan
kesejahteraan kepada pemuka agama dan pengurus
tempat ibadah dimaksud; bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum bagi
semua pihak yang terlibat pemberian honorarium
kesejahteraan bagi pemuka agama dan pengurus tempat
ibadah, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai
tata cara pemberian bantuan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian
Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi Pemuka
Agama Dan Pengurus Tempat Ibadah Di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Hoborarium
Bab III Tata Cara Penetapan Calon Penerima
Bab IV Tata Cara Penyaluran Honorarium
Bab V Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan
berdasarkan kajian nilai sewa pasar, terdapat perubahan
tunjangan transportasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah; bahwa dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan
administratif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
47 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak
lanjut dari diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa untuk menyesuaikan nilai tunjangan transportasi
dengan nilai pasar, maka Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tunjangan Transportasi Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tunjangan Transportasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2021 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD. 2023/ No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019, Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desadan Perangkat Desa, Tunjangan Dan Belanja Operasional Bpd, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
19 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2023
ALOKASI ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a tersebut diatas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang
Alokasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara
UU No.28 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.111 Tahun 2014, Permendagri No.112 Tahun 2014, PP No.80 Tahun 2015, PERDA No.7 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tentang Alokasi Anggaran
Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Halaman 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2023
PERBUP Kab. Garut No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 223 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Garut No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 223 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
perubahan - atas - peraturan - bupati - no - 223 - tahun - 2022 - tentang - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah - tahun - anggaran - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD 2023/6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 223 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya penyesuaian belanja untuk kegiatan yang bersifat mutlak maka perlu menetapkan Perbup No. 223 Tahun 2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebgaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; Uu No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2004; Uu No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP NO. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP 05 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Permendagri No. 212/PMK.07.2022; Perda Kab. Garut No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2017; Perda Kab. Garut No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 5 Tahun 2021; Perda Kab No. 3 Tahun 2021; Perda Kab. Garut No. 15 Tahun 2022; Perbup Garut No. 223 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 223 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2023
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan;
b. bahwa dalam rangka menjadikan Perpustakaan sebagai wahana belajar, serta mengembangkan kreativitas potensi
masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar tentang tugas, fungsi dan peran Perpustakaan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
c. bahwa untuk mewujudkan transformasi Perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berbasis teknologi
informasi dan komunikasi yang berkesinambungan, diperlukan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
1052, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1043);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 36);
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2023.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kabupaten Minahasa Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2018.
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2023.
21 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
