Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Uang Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200
4 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Uang daerah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Limbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
16. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
18. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Kolaka;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pimpinan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kolaka;
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Revisi Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesatu atas Perda Nomor 37 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
BENDAHARA UMUM DAERAH
BAB III
UANG DAERAH
BAB IV
REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH
BAB V
PENUNJUKAN BADAN LAIN
BAB VI
BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO
SERTA BIAYA PELAYANAN
BAB VII
PENERIMAAN DAERAH
BAB VIII
UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA /
PERANGKAT DAERAH
BAB IX
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH
BAB X
PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS
BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN
PELAPORAN UANG DAERAH
BAB XII
PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV
SANKSI
BAB XV
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARA DAN PENGELOLAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN SISTEM REVOLVING FUND
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 18 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Program Jamkesmas Dan Jampersal Bagi Puskesmas Dan Fasilitas Kesehatan Swasta Di Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Program Jamkesmas dan Jampersal di kabupaten Balangan, perlu diatur mengenai pemanfaatan dananya agar pelaksanaannya dapat berjaian secara efektif dan efisien;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana program Jamkesmas dan Jampersal Bagi puskesmas dan Fasilitis Kesehatan swasta di Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36.Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor
631/Menkes/Per/lll/2011;Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per21/PB/2011
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pemanfaatan Dana Program Jamkesmas Dan Jampersal Bagi Puskesmas Dan Fasilitas Kesehatan Swasta Di Kabupaten Balangan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Pendanaan; Pengelolaan Dana; Perhitungan Klaim Dana; Tata Cara Klaim Dana; Pemanfaatan Dana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2011.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 18 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGADAAN JARINGAN INSTALASI LISTRIK DAN
LISTRIK TENAGA SURYA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2011
Kependudukan dan Perkawinan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2011/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PERlIII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, BAB IV PENDANAAN JAMINAN PERSALINAN huruf G Pemanfaatan Dana di Puskesmas, Bidang Praktek
dan Swasta Lainnya angka 4 dan angka 5, pembagian dana yang telah menjadi pendapatan puskesmas diatur oleh Bupati, dipandang perlu menetapkan penggunaan Dana Jaminan Persalinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menter; Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tahun
2008; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
631/MENKES/PER/III/2011; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SKlII/2004; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01.160/J/2010; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1752/Menkes/SKlXII/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pengggunaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Persalinan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Mekanisme Pelaksanaan Dan Penggunaan Dana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2011.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 17 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor : 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa guna pelaksanan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 133 ayat (3) dan 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 19 Tahun 1950; 2. UU Nomor 17 Tahun 2003; 3. UU Nomor 1 Tahun 2004; 4. UU Nomor 10 Tahun 2004; 5. UU Nomor 15 Tahun 2004; 6. UU Nomor 32 Tahun 2004; 7. UU Nomor 33 Tahun 2004; 8. PP Nomor 57 Tahun 2005; 9. PP Nomor 58 Tahun 2005; 10. PP Nomor 79 Tahun 2005; 11. PP Nomor 8 Tahun 2006; 12. PP Nomor 38 Tahun 2007; 13. PP Nomor 39 Tahun 2007; 14. Permendagri Nomor 32 Tahun 2005; 15. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 16. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008; 17. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2011; 18. Perbup Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2011.
Mengatur antara lain:
1. Belanja subsidi bantuan biaya produksi yang diberikan kepada perusahaan/lembaga agar harga jual produk dapat dinimati masyarakat;
2. Belanja hibah digunakan untuk bantuan berupa uang/barang yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sudah ditetapkan secara spesifik peruntukannya;
3. Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan kepada Organisasi/masyarakat/kelompok.
Yang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Alokasi Dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Dan Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Berpenghasilan Di Bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Di Kabupaten Kudus Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011, maka untuk
membantu desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat diberikan Dana Perimbangan Keuangan
Pemerintah Kabupaten dan tambahan penghasilan bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa untuk menciptakan sistem perimbangan keuangan
yang merata, adil, dan proporsional;
bahwa dalam rangka penggunaan dana tersebut agar berdaya guna,
berhasil guna dan tepat sasaran, perlu menetapkan alokasi dan
petunjuk operasional pengelolaan dana perimbangan keuangan
pemerintah kabupaten kepada desa dan tambahan penghasilan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpenghasilan di bawah Upah
Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2011;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Alokasi Dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Dan Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Berpenghasilan Di Bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Di Kabupaten Kudus Tahun 2011.
Penetapan Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2011.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR SATUAN BIAYA UNTUK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR, TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi sesuai dengan kebutuhan nyata saat ini, maka perlu mengganti Keputusan Bupati Ketapang Nomor 169 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 239 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Satuan Bantuan Biaya Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.28 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.101 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.59 Tahun 2007, Perda No.2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Standar satuan Biaya DIklat, Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri dan Izin Belajar, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2011.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 12 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
