Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.143 peraturan dalam 0,1 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 36 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NO.36 TTG KEDUDUKA...DAN TENAGA KERJA.pdf

KEbijakan pemerintah

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/No.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah hanya mengatur tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka perlu mengatur kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerjanya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016;
Peraturan Ini Mengatur Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dan Tenaga Kerja, Yang Terdiri Atas: 1.Ketentuan Umum; 2. Kedudukan Dan Susunan Organisasi; 3. Tugas Dan Fungsi; 4. Unit Pelaksana Teknis; 5.Jabatan; 6. Tim Teknis; 7. Tata Kerja; 8.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2018.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 29 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah
21 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pencabutan atas Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kab Kolaka

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Kolaka No. 36 Tahun 2018.pdf

pencabutan-sotk

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kab Kolaka Tahun 2018 No 36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kab Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dimana untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu pada jenis kewenangan dan tugas-tugas yang dilaksanakan maka pembentukan beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pencabutan atas Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksanan Teknis Badan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubimgan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498); 7. Peratxiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum. 1 /8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Pemanjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 10 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan F\mgsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota; 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5).
Pencabutan Atas Peraturan Bupati Tentang Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Kabupaten Kolaka.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Mencabut : a. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka; b. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka; c. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka; d. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kecamatan Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka; e. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana Kecamatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kolaka; f. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XI Mekongga Selatan (MEKSEL) Kabupaten Kolaka.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

36. PERBUP KAB.HSU TAHUN ...6 TTG TUSI BPKAD.pdf

struktur organisasi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/No.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2016; Perbup HSU No. 52 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri atas 7 Bab dan 11 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
60 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 36 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Pinrang Nomor 36 Tahun 2018.pdf

PE\IBENT\IIV,..'l l,:,it'l' ?£t.AKSA.'1;.\ n':K.."ll'S SATl.AN PE:.DIDIKA'I FORMAL ';EKOU..H DASAR '<EGER! PAOA [l'.',',S Pf:'>0!0\IU, DA:>! K£BLDAYMf>

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/No.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ABSTRAK:

bah- "-"''-" t'nC'l•k•er.u.iJ &C"-enruan Pua.I \4 ��•! 1�, �r..nn 08.crah Kabu,>&1e1. P-.nran, ,omor 6 Tah�n 2010 ·•nt.o.nc Pcmben1w<MI «.r, Su.1..r;an P<f1lnl"•t Dao,ah � d..Jam � �lal<- t..p1 e,,rlu-.,1 Opcra!f\On.al po.da Om�• hn<'>d.tka,, .!.o&<' Kebudayaan ;,tl"u i:ne,, aplciin ""'"''urw, B .. po.:, wntanc f'ffnbenn • ..an llnn Po�,,. .... ,,,. Teknts SatU&J", P,:ndielllan F<>nnal Soo<ola."i DaNr '•�•n pacla 0,.,... Pct t1,�on da, �· uda,aae,·
ct t1,�on da, �· uda,aae,· ,h Tm1,1<ot ll di Sulawesi ll.nrll>o.ran \cpta. Rcpubu,t lnd=,:s.a Tahun 1959 r-,><n<iT 7•. T:omblhar. ta,, ,ti.ran 'l� Rq,ubl.• :ndonn.LJO N"mo, 1822), Undani·I.� ',o,:,..:,, l2 Tah'-'n 2011 con-a Pcmbcntukan Pc"'1..ran Penandan&·,..ndanpn 11..etni.tan l\epra RepubWt !ndorne ..... Tahun '2011 So,:nor 82 Tambalw..., Le"'i.tan Septa. Rtp1,1bt1k lndonr•ia Somo, 5234 l:nc!Ang·Ur.du.g Sum<>< 5 ·,>.hun llJI& tent.a,.,.,..,.., • ...,, S;p:l ',qp,.n. ...cmb&:In :-.cpn Repubhk lndone•·• T;ohun 201• '\omot b. Tam� l.crr.ba:In ,. • .,.,.., Rrpul>lilt lndonesi.w. N<>moc 5•9•, • .;nda.'ll·Cnd&r,& l>cmor :i3 Tllhun 2014 <<ntan& Pcir.enr.:.han �llh tl.cr:1t.cin '•p.n Repu.b.,lt -;i,:,nn,i�Jllhun 201� -..;omor 244 Tamb&han Lemt.cin Nq;t.-. R� h,4onn.,a :-.omor 5587: se�m,u,a icla.', d,,._bah bo;t,c,.-•p& kal.i te!"Ilth:r dmga:, Cnda:li 1:1",J.ill'lg 'i<1n;or 9 Tllhun 2015 tentan& Pcn...b&h•r Ked,..._ •ta� c-.1-u, � Somo, 13 Tat.1.n 2014 tcnan1 'frr.cr.n:al--"' )ae-.1 ...cmbatal\ ',cpa Rqn;bi,k ·•tnt Tv.c., 20:s \J·,o, � Tun:.t.han Lcraban.& ,epra lle,>..Ibbil lllQO-.tW, ·- ...- 56'"9); � &r11· N< =· ,·.-" i::n,; . ·.iu-.1 ' ,.�,r� .� ...._ , ... Tar,c..ti.. !.< .. ...- _. .. • a • bah- "-"''-" t'nC'l•k•er.u.iJ &C"-enruan Pua.I \4 ��•! 1�, �r..nn 08.crah Kabu,>&1e1. P-.nran, ,omor 6 Tah�n 2010 ·•nt.o.nc Pcmben1w<MI «.r, Su.1..r;an P<f1lnl"•t Dao,ah � d..Jam � �lal<- t..p1 e,,rlu-.,1 Opcra!f\On.al po.da Om�• hn<'>d.tka,, .!.o&<' Kebudayaan ;,tl"u i:ne,, aplciin ""'"''urw, B .. po.:, wntanc f'ffnbenn • ..an llnn Po�,,. .... ,,,. Teknts SatU&J", P,:ndielllan F<>nnal Soo<ola."i DaNr '•�•n pacla 0,.,... Pct t1,�on da, �· uda,aae,· ,
BAB 1 KETENTYUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
<OMOR wc TAHl:', 2018
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 36 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora

Abstrak

Struktur Organisasi Perumahan, Permukiman

Download file:

perbup-36-2018-UPTD-PERUMKIMHUB.pdf

UPTD DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Blora perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan UPTD, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, jabatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

Perbup MTB No. 36 Tahun 2...aian Tugas SETDA.pdf

SEKRETARIAT DAERAH - organisasi dan tata kerja

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD/36/2018, TBD 2018, LL SETDA KAB. MTB : 42 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran 1 Hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP 36 TH 2018.pdf

pembentukan organisasi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan situasi kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan peraturan bupati;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
mengatur mengenai perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pasal 3 ( daftar sekolah/satuan pendidikan), daftar UPTD puskesma, daftar UOTD air dll, pasal 5 mengenai tugas dan fungsi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
jumlah 26 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan (RPH) Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Kobar Nomor 36 Tah...mah Potong Hewan.pdf

struktur organisasi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan (RPH) Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat

ABSTRAK:

ahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas dan Badan Daerah kabupaten dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas/Badan Daerah kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 41 Tahun 2014 dan aturan turunannya sebagai unit layanan penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 61 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II PEMBENTUKAN ; BAB III SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ; BAB IV RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA UPT RUMAH POTONG HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ; BAB V KELOMPOK JABATAN ; BAB VI TATA KERJA ; BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON ; BAB VIII PEMBIAYAAN ; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 35 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Halteng No. 35 Tah...nan Kab. Halteng.pdf

kedudukan, sotk - dinas perikanan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 342

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan bupati ini, antara lain yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perda Kabupaten Halmahera Tengah No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Halmahera Tengah No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah; perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Halmahera Tengah.
Dasar hukum peraturan bupati ini, antara lain yaitu UU No. 6 Tahun 1990, UU No. 43 Tahun 1999, UU No. 46 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 18 Tahun 2016, Perpres No. 63 Tahun 2015, Permen KP No. 26/Permen-KP/2015, Perda Kab. Halteng No. 21 Tahun 2008, Perda Kab. Halteng No. 9 Tahun 2014, dan Perda Kab. Halteng No. 1 Tahun 2018.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; kedudukan; susunan organisasi; rincian tugas pokok dan fungsi; unit pelaksana teknis dinas; kelompok jabatan fungsional; eselonering, pengangkatan dan pemberhentian; tata kerja; ketentuan penutup. Peraturan bupati ini terdiri dari IX bab dan 38 pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
Peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah.
15 halaman. Lampiran: 1 halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 35 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

Perbup no. 35 thn 2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT