PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Makmur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Menimbang :
a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasipemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas DesaSumber Makmur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Sumber Makmur secara pasti di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, BupatiWalikota Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/ Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 43 Tahun 2008
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 38 Tahun 2007
8. PP No. 78 Tahun 2007
9. Permendagri No. 76 Tahun 2012
10. Permendagri No. 56 Tahun 2015
11. Permendagri No. 45 Tahun 2016
12. Keputusan Menhut No. SK.784/Menhut-II/2012
13. Perda kab. Seluma No. 7 Tahun 2005
14. Perda kab. Seluma No. 9 Tahun 2009
15. Perda kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2
Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :
Penetapan dan Penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka Peraturan Bupati
Pati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang/jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Wali
Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang/jasa di Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 761);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1455);14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2015
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 2015 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 84);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015
tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Pati (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 94);
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Kabupaten Pati
Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk
mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan
atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk
mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum;
b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya;
c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi
mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui
secara luas oleh masyarakat dan penyedia yang berminat;
d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua
Penyedia yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus
dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat
untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
f. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di
Desa;g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui
persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia
yang setara dan memenuhi persyaratan;
h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua
calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu; dan
i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang terkait dengan Pengadan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.
Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang
kegiatan dan anggarannya bersumber dari APBDesa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pati
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014
Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
47 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA SARILABA A KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 137 Tahun 2017; Permendagri No. 141 Tahun 2017; Perda Kab.Sambas No. 1 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Luas Wilayah Desa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
15 Halaman dan 5 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 80 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERCEPATAN PENINGKATAN STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN MELALUI KETERLIBATAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah yaitu Desa Mandiri, perlu dilakukan upaya pemerataan pembangunan melalui strategi percepatan peningkatan status desa;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendes PDTT No.2 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.56 Tahun 2017, Pergub No.1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Sasaran, Pembagian Tugas, Peran, Dan Tanggung Jawab, Program Dan Kegiatan Interversi, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan, Evasluasi Dan Pelaporan, Sistem Reformasi dan Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 15 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan
ketertiban dalam pelaksanaan, Pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa
perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 17, penyisipan Pasal 17A dan pasal 17B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 80 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan khususnya , Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Menara Telekomunikasi sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2013.
Dalam Perturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2013 Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah Kabupaten Purwakarta.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014.
Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2013
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga di
Lingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019; Permendagri Nomor 20
Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa dan Penutup. Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Balangan untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
46 halaman; Lampiran 41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Perpres Nomor 78 Tahun 2019; Permenkeu Nomor193/PMK.07/2018; Permendagri Nomor20 Tahun2018; Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019; Perda Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2019; Perbup Banjar Nomor 64 Tahun 2017; Perbup Banjar Nomor 15 Tahun 2018; Perbup Banjar Nomor 52 Tahun 2018; Perbup Banjar Nomor 54 Tahun 2018; Perbup Banjar Nomor 35 Tahun 2019; Perbup Banjar Nomor 75 Tahun 2019.
Peraturan ini memuat Ketentuan Umum; Penetapan Rincian Dana Desa; Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Sanksi; Dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 150 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Sanksi Administratif Aparatur Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 150 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Sanksi Administratif Aparatur Pemerintah Desa belum mengatur ketentuan mengenai pendaftaran calon Perangkat Desa yang telah diberhentikan, maka perlu disesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 150 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Sanksi Administratif Aparatur Pemerintah Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 150 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Sanksi Administratif Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 150), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 19, Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 16 diubah; Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 150 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Sanksi Administratif Aparatur Pemerintah Desa.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
