perusahaan - angkutan - umum - berbadan - hukum - di - kabupaten - bandung
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD 2016/4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perusahaan Angkutan Umum Berbadan Hukum di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 139 UU No. 22 Tahun 20098 sebagai tindak lanjut kietentuan sebagaimana dimaksud pada hrufu a, maka perlu menetapkan Perbup tentang Perusahaan Angkutan Umum Berbadan Hukum di Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1968; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebaagimana telah ebebrapa kali diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2014; Permendagri no. 101 Tahun 2014; kepmen Perhubungan No. 69 Tahun 1993; Keputusan Meneteri No. 35 Tahun 2003; Keputusan Direkstur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1186/HK.402/DRJD/2002; Perda Prov Jabar No. 3 Tahun 2011; Pergub Jabar No. 64 Tahun 2015; Perda Kab. Bandugn No. 17 Tahun 2007; Perda kab. Bandugn No. 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Bandung No. 23 Tahun 2011; Perda Kab. Bandugn No. 13 Tahun 2012; Perda Kab. Bandugn No. 15 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Prrbup Bandung No. 5 tahun 2008 sebagaimana telah diu ah dengan Perbup Bandung No. 64 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Izin Penyelnggara Angkutran Dengan Kendaraan Bermotor Umum, Pemindahtangqan Kendaraan Angkutan Umum, Kewajiban Dan Hak Perusahaan Angkutan Umum Berbadan Hukum, koordinasi, Pembinaan Perusahaan Angkutan Umum Berbadan Hukum, Pengawasan DanPengendalian Kendaraan Bermotor Umum, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
29 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Dasar Angkutan Perdesaan Dan Perkotaan Dengan Mobil Penumpang Umum Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan
keadaan, khususnya Kebijakan Pemerintah tentang
penurunan harga bahan bakar minyak dan
berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya
Mineral (ESDM) Nomor 2 K/12/MEM/2016, tanggal 4
Januari 2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar
Minyak Khusus Penugasan, dipandang perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor
80 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Angkutan
Perdesaan Dan Perkotaan Dengan Mobil Penumpang
Umum di Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Semarang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2015; Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif Dasar Angkutan Perdesaan dan Perkotaan dengan Mobil Penumpang umum di Kabupaten Semarang ditetapkan sebesar Rp.167,00 (seratus enam puluh tujuh rupiah) per kilometer per penumpang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Angkutan Perdesaan dan Perkotaan Dengan Mobil Penumpang Umum Di Kabupaten Semarang dicabut.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 3.A Tahun 2015
Pajak dan Retribusi DaerahTransportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Karanganyar No. 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
PERBUP Kab. Karanganyar No. 20 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - perubahan
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2015/No.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengantisipasi fluktuasi harga
dan meningkatkan efektifitas pemungutan Retribusi
Daerah, perlu penyesuaian tarif Retribusi Daerah
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi J a s a Umum, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi J a s a Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
Nomor 4); bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perubahan struktur dan tarif
Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 20 mengenai besar tarif retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jalur Trayek Angkutan Perdesaan Jurusan Terminal Purbalingga-Kaligodang-Pengadegan-Rembang-PP
ABSTRAK:
bahwa · berdasarkan permohonan Organisasi Angkutan Rembang Purbalingga Nomor 003/IV /2015 tanggal 14 April 2015 perihal Pemotongan Trayek Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi dan Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Mei 2015 Nomor 551.21/10.463 perihal Perubahan IzinTrayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi menjadi Angkutan Perdesaan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Jalur Trayek Angkutan Perdesaan Jurusan Terminal Purbalingga-Kaligondang-Pengadegan-Rembang pp dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jalur Trayek Angkutan Perdesaan Jurusan Terminal Purbalingga-Kaligondang-Pengadegan-Rembang PP;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 40 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2009; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jalur Trayek, Kode Jalur, dan Jumlah Kendaraan
Bab III Jenis Kendaraan
Bab IV Ketentuan Lain-Lain
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 71 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa perkembangan perekonomian dan transportasi di Kabupaten Purbalingga membutuhkan sarana transportasi yang memadai guna meningkatkan pelayanan jasa angkutan; bahwa untuk mendukung sarana transportasi yang memadai guna meningkatkan pelayanan jasa angkutan kepada masyarakat, perlu diselenggarakan angkutan orang menggunakan kendaraan umum taksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi di Kabupaten Purablingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pelayanan Angkutan Taksi
Bab IV Perizinan
Bab V Pengelolaan Taksi
Bab VI Sanksi Administratif
Bab VII Pembinaan dan Pengawasan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 50 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tatanan Transportasi Lokal Kab OKU Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencapai keseimbangan dan
pemerataan pembangunan antar daerah, meningkatkan
keterpaduan sektor transportasi dengan sektor lainnya dan
meningkatkan aspek keamanan, keselamatan dan
kenyamanan pelayanan sektor transportasi kepada
masyarakat serta meningkatkan peranan semua pihak
dalam kegiatan pembangunan sektor transportasi perlu
dikembangkan sistem transportasi lokal
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 3 Tahun 2003 ;UU No 25 Tahun 2004 ;UU No 38 Tahun 2004 ;UU No 17 Tarmn 2007 ;UU No 23 Tahun 2007 ;UU No 26 Tahun 2007 ;UU No 17 Tahun 2008 ;UU No 22 Tahun 2009 ;UU No 25 Tahun 2009 ;UU No 12 Tahun 2011 ;UU No 23 Tahun 2014 ;PP No 34 tahun 2006;PP No 26 Tahun 2008;PP No 72 Tahun 2009;PP No 8 Tahun 2011;PP No 32 Tahun 2011;PP No 37 Tahun 2011;PP No 79 Tahun 2013;Perperes No 32 Tahun2011;Perpres No 26 Tahun 2012;Permenhub No 49 Tahun2005;Peremenhub No 36 Tahun 2011;Permendagri No 53 Tahun 2011;Permendagri No 96 Tahun 2015;Perda No 38 Tahun 2007;
Materi Pokok dalam Peraturan ini antara lain : RUANG LINGKUP,ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru No. 44 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru, maka untuk menjamin kelancaran tugas perlu menetapkan uraian tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Buru. Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi untuk mencapai pelayanan yang maksimal maka perlu menyusun Uraian Tugas Jabatan Sruktural Dinas Perhubungan Kabupaten Buru. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Buru.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagajmana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana
lelah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 39 Tahun 2015
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Jndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 38 Tahun 2015
PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2015/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Jabatan Fungsional
Bab IV Tata Laksana
Bab V Kepegawaian
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
