Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoraan
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang meliputi: Ketentuan Umum; Tata Nilai Pengadaan; Para Pihak; Perencanaan Pengadaan; Persiapan Pengadaan; Pelaksanaan Pengadaan; Pembayaran Prestasi Kerja; Keadaan Kahar; Pemutusan Surat Perjanjian; Sanksi; Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan dan Serah Terima; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
102 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasa 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjtu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang dan Jasa di Desa di atur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Desa adalah desa-desa yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Desa yang dibiayai dengan dana APB Desa. Sementara, untuk Pengadaan Barang dan Jasa berupa belanja modal tanah tidak termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
-
-
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 27 Tahun 2020
standar dokumen pemilihan-pengadaan pekerjaan konstruksi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2020 /No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam
pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perizinan badan usaha dan
bidang jasa konstruksi, maka berdasarkan Nota Dinas
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten
Kendal tanggal 9 Maret 2020 Perihal Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Standar Dokumen Pemilihan dalam Pelaksanaan Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Kendal, Peraturan
Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar
Dokumen Pemilihan dalam Pelaksanaan Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Kendal dipandang sudah
tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu
diadakan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun
2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan dalam
Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten
Kendal;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 33
Tahun 2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan dalam
Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten
Kendal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
738 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ yang menyatakan UKPBJ menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan UKPBJ, maka perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
UU no.10 Tahun 1999; UU no.17 Tahun 2003; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.12 Tahun 2020; Perpres no.16 Tahun 2018; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.112 Tahun 2018; Peraturan LKPBJ no.14 Tahun 2018; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 Tahun 2016;
Peraturan ini megatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip dan Etika Pengadaan; Majelis Pertimbangan Kode Etik; Pembiayaan; Penanganan dan Pelanggaran Kode Etik; Tata Cara Pemaggilan dan Pemeriksaan Terlapor; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020.
10 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD TAHUN 2020 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PEGAWAI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menyusun Kode Etik Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Madiun yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Madiun.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun;
KETENTUAN UMUM; TUJUAN KODE ETIK; KODE ETIK; PENGAWASAN; MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK; TATA CARA PERSIDANGAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
15 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode etik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagiamana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kode Etik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Pemberdayaan Mayarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan, bahwa agar pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel serta untuk melaksanakan SE Mendagri No 146/2694/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masayarakat di Kelurahan, maka perlu regulasi dalam pengelolaan kegiatan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 130 Tahun 2018; Permendagri No 18 Tahun 2018; Perbup Grpbgan No 75 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kegiatan, musyawarah penentuan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2020.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam
pelaksanaan pengadaan jasa lainnya di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perizinan, maka
berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Setda Kabupaten Kendal tanggal 9 Maret 2020
Perihal Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 32
Tahun 2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan dalam
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya di Kabupaten Kendal,
Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Standar Dokumen Pemilihan dalam Pelaksanaan Pengadaan
Jasa Lainnya di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak
sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan
perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun
2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan dalam
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya di Kabupaten Kendal;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 32
Tahun 2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan dalam
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya di Kabupaten Kendal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
306 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR 311
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik
Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN
BAB III TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA
BAB IV ORGANISASI DAN KEWENANGAN DIREKSI
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 25 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sumedang No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
