Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, SERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 457
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.1.7 /2097/SJ tentang Perepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar di Daerah, Kepala Daerah melakukan optimalisasi anggaran APED untuk melaksanakan percepatan capaian target numerasi sekolah dasar di Kabupaten/Kota;
b. bahwa alokasi anggaran untuk percepatan capaian numerasi sekolah dasar belum tersedia dalam APED, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran dengan menggunakan sebagian alokasi anggaran belanja tidak terduga sesuai dengan kebutuhan melalui mekanisme pergeseran anggaran yang ditetapkan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APED;
c. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
9. Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 186);
PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANATASPERATURANBUPATIBUTON NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENBUTON TAHUN ANGGARAN 2023.
Pasal I
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
Peraturan Bupati Buton Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023
87 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 525
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Seleksi Tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam hal jumlah bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak dan bakal cal on kepala desa le bih dari 3 ( tiga) Calon bagi Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu, perlu dilaksanakan seleksi tambahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman seleksi Tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratutan Pemerintah Nomor 11 tahun 20219 tentang perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ( Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 41
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014t entang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 Nomor1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72); 7. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 Tentang (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor 295); 8. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 61 Tahun 2019 ten tang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 296);
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Pedoman Seleksi Tambahan Calon Dalam Pemilihan Kepala Desa
BAB III Ketentuan Khusus
BAB IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
10 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2023
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BD 2023 (7)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan merujuk pada ketidaksesuaian Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2022 dengan kondisi terkini, diperlukan penetapan Peraturan Bupati baru mengenai Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6)
UU No.27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati ini menetapkan pedoman terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di Pemerintah Daerah, mencakup ketentuan umum, besaran, penilaian, pemberian dan pengurangan, penundaan, mekanisme pembayaran, pembinaan, pengawasan, pembiayaan, serta ketentuan peralihan dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Peraturan Bupati Bulungan No. 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 3)
Peraturan Bupati tentang penggunaan aplikasi untuk laporan kinerja harian dan disiplin kerja
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2023
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 7
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa kedudukan, eueunan organisasi. tugas dan
fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah telah
ditctapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 48
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Sert.a Tata Kerja
Sekretariat Daera.h;
b. bahwa Pcraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dinamika peratumn perundang
undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan
rungsi pada Sekretariat Daerah, sehinga perlu
diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurur a dan huruf b, pcrlu
menetapkan Peraturan Bupat:i tcntang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan F'ungsl, Sena Tata
Kerja Sekretarial Daerah;
I. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 lentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lemba.ran
Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembara.n
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pereturan Perunde.ng-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambe..han Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang·Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keclua Atas
Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143. Tambahan Lemba.ran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801 );
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik
lndonc.ia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l.bnbaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
lndon�a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
,ebap.imana tclah dsubeh beberapa kali, tcrakhir
dcngan Peraturan Pcmerin1ah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 684 );
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcnta.ng
Adminiatraai Pemerintahan (Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, tcrakhir denpn Peraturan Pemerintah Pcngganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta
Kcrja (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tamba.han Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68411;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangka.1 Oaerah (Lcmbaran Negara Repubhk
lndonesla Tahun 2016 Nomor 114. Tamba.han
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
!Cbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
At.as Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016
tentang tingkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402):
7. Peratura.n Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemcn Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagairnana telah diubah dengan
Pera1ura.n Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Pe.rubahan Ataa Pe.raturan Pe.mcnntah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Da1a.rn Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembc:ntukan Produk Hukum Oaerah
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), 19Cbagaimana telah diuba.h dengan Peraturan
Menteri Da.lam Negen Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Peruba.han Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022
tentang Sistem Kerja pada lnstansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
10. Peraturan Daerah Nomor
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
[Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen Sinjai
Tahun 2019 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 1251;
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : KEDUDUKAN
BAB III : SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAl. DAN PELAKSANA
BAB VI : TATA KERJA
BAB VII : KETENTUAN PERALIlHAN
BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraruran Bupati Nomor ini 48 TAHUN 2021tentang Kedudukan. Susunan Organiaasi, Tugu dan Fungsi Serta Tata Kerja Sektttariat Oaerah (Benta Oaerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2021 Nomor 48), dicabut dan dinyetakan tidak berlaku.
53
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2023
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perbup Kab. Tojo Una-Una No. 3 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BD.2023/NO.7
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah;
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 ;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tata cara pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki peranan dan kontribusi nyata dalam efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah; bahwa Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, diantaranya melalui pembelanjaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah; bahwa untuk meningkatkan pembelanjaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Pemerintah Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 , Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Pemberian Tunjangan Hari Raya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
Jumlah halaman : 4 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2023
Pengelolaan Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, bahwa BLUD dapat melakukan investasi sepanjang
memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas
keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Pesawaran;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang PembentukanKabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4749);5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6398);8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6865);9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5340);10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6322);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan BerbasisAkrual pada Pemerintah Daerah;13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar AkuntansiPemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang PenyajianLaporan Keuangan Badan Layanan Umum;14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1213);15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan PusatKesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan KabupatenPesawaran;16. Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor: 411/IV.01/ HK/2021tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah pada RumahSakit Umum Daerah Pesawaran;
Tentang Pengelolaan Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Halaman : 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 7
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan yang Dijamin Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso
ABSTRAK:
bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan
yang dijamin oleh Pemerintah Dearah Kabupaten
Bondowoso, dipandang perlu menyempurnakan
Kembali beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 62 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
dan Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh
Pemerintah Daerah Ka bu paten Bondowoso
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan yang
dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Bondowoso dengan Peraturan Bupati;
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan program
Jaminan Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan
yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Bondowoso dengan Peraturan Bupati; perubahan meliputi: ketentuan umum; ketentuan perubahan status peserta; manfaat peserta; jenis jaminan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
mengubah Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 62 Tahun 2020
jumlah 11 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Tebih dan Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pematang Tebih dan Desa Sukadamai Kecamatan
Ujungbatu telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Tebih
dan Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Badan Informasi Geopasial Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun
2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Tebih dan
Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 5) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
