Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah, Pemerintah Kabupaten Demak telah mengelola cadangan pangan yang dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak untuk mengantisipasi rawan pangan transien di masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak dan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak sudah tidak sesuai, sehingga perlu di ganti untuk disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah baru sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 /Permentan/OT.140/12/2010; Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Organisasi Pelaksana, Tatacara Penyediaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame masih terdapat
kekurangan dan belum dapat mengoptimalkan pemungutan
pendapatan daerah dari pajak reklame, sehingga perlu
dicabut dan diganti
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN
PELAPORAN OBJEK PAJAK;
BAB III
BENTUK, ISI, TATACARA PENGISIAN DAN PENERBITAN
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT;
BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK;
BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN;
BAB V
PENGURANGAN PAJAK;
BAB VI
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK;
BAB VII
PEMERIKSAAN;
BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN;
BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;
BAB X
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Seruyan
(Berita
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2012 Nomor 14), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup dengan suatu peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Diatur mengenai ketentuan umum, rincian tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
Mencabut lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Muara Enim, beserta perubahannya.
50
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
ABSTRAK:
a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
khususnya perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang
cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan
perlindungan dengan mendapatlan pelayanan yang memadai;
b. bahwa agar perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dapat terlaksana, perlu keterlibatan dan peran aktif masyarakat
dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak Kabupaten Konawe Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Dislcriminasi Terhadap
Wanita (Conuention on TIE Eliminition of All Forms of Disoiminotion
Againts Womenl (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manueia (Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OOO tentang Pengesahan Il,O
Convention No.l82 Conceming the Prohibition and Immediate
Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour
(Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan
Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak) (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor
3O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 5. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2O03 tentang Pembenh.rkan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (
kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor
24,Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267 l;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO6 Nomor 64, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4635);
8. Undang-UndangNomor 21 Tahun 2OO7 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O7 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan kmbaran Republik Indonesia Nomor 5063);
1O. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah L kmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2O14
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 terrtang perubahan atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan
Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO6 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46O6);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 20O8 tentang Tata cara dan
mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/ atau korban
Tindak pidana Perdagangan Orang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 22,Tanbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4818 ).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengamsutamaan Gender ( PUG )di
Daerah; 16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor I Tahun 2OlO tentang Pelayanan Bidang layanan
Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Panduan Pembentukan dan
Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah,(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036);
19. Peraturan Kapotri Nomor 759 Tahun 2003 tentang Pusat Pusat
Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak di Rumah Sakit Kepolisian Tingkat Pusat dan dan Rumah
Sakit Bhayangkara Tingkat II,III, dan IV seluruh Indonesia.
20. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( Unit PPA ) di
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Keputusan Kapolri Nomor 3 Tahun 2OO8 ,tentang Pembentukan
Ruang Pelayanan Khusus dan Tatacara Pemeriksaan saksi dan
/atau korban tindak pidana.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN
BAB IV MEKANISME PELAYANAN
BAB V PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI
BAB IX URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB X KEPENGURUSAN
BAB XI TATA KERJA
BAB XII PEMBIAYAAN
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
untuk efektifitas pelaksanaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta perencanaan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Perbup No.53 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.74 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.12 Tahun 2016; Perbup No.53 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan pada ketentuan dalam Peraturan Bupati No.36 Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
mengubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati No.36 Tahun 2016.
3 halaman, Lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 20 Tahun 2017
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti usulan kekurangan anggaran pada belanja gaji pegawai dalam belanja tidak langung dan usulan pergeseran anggaran belanja langsung di beberapa SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
UU Darurat No. 4 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2012; Perpres No. 123 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Perda No. 14 Tahun 2016; Perda No. 17 Tahun 2017; Perbup No. 85 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perbup No. 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Perbup ini, akan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2017.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
sehubungan dengan adanya pemberian bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bintan, maka perlu diberikan pedoman yang mengikat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pedoman Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.
7 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2017 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penjabaran tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek dengan substasi:
(a) maksud dan tujuan;
(b) ruang lingkup;
(c) tugas kepala dinas;
(d) tugas sekretariat;
(e) tugas bidang;
(f) kelompok jabatan fungsional;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
Jumlah 20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2017
PETUNJUK TEKNIS - PEMBERIAN INSENTIF - PIMPINAN - GURU - PONDOK PESANTREN - KABUPATEN BATANG HARI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI PIMPINAN DAN GURU PONDOK
PESANTREN DALAM KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren perlu diberi perhatian oleh Pemerintah Daerah, salah satunya dalam bentuk Pemberian Insentif sebagai upaya meningkatkan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren;
Agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud dapat mencapai sasaran dan berjalan dengan lancar, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren dalam Kabupaten Batang Hari.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2007.
Perbup ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren dalam Kabupaten Batang Hari, meliputi: sasaran; mekanisme pendataan; kriteria penerima insentif bagi pimpinan dan guru pondok pesantren; mekanisme penetapan penerima insentif bagi pimpinan dan guru pondok pesantren; waktu pelaksanaan; pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2017
TATA - CARA - PENDIRIAN - PENGURUSAN - PENGELOLAAN - PEMBUBARAN - BADAN - USAHA - MILIK - DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, LD.2017/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara pendirian ,Pengurusan,Pengelolaan,Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
dalam
rangka
meningkatkan
pendapatan
desa
dan
kesejahteraan
masyarakat
serta untuk
mewadahi
berbagai
kegiatan
usaha
ekonomi
yang
ada di
desa,
Pemerintah Desa
dapat
mendirikan
Badan
Usaha Milik
Desa sesuai
dengan
kebutuhan
dan
potensi
desa;
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 5587 sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan
UU
No
9
Tahun
2015;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana
telah
diubah
dengan
PP
No
47
Tahun 2O15;PP No 60 Tahun 2014;Permendagri No 111 Tahun 2014;Permendari No 113 Tahun 2014;Peraturan
Menteri
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal
dan
Transmigrasi
Republik
Indonesia
Nomor 2
Tahun 2Ol5;Peraturan
Menteri
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal
dan
Transmigrasi
Republik
Indonesia
Nomor
4 Tahun
2015
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain:Ketentuan Umum ,Maksud dan Tujuan,Pendirian Badan Usaha Milik Desa,Bentuk Organisasi,Organisasi Pengelolaan Bum Desa,Pengelola Bum Desa,Anggara dasa dan Anggaran Rumah tangga,Pemodalan,Kewajiban dan BumDesa,Klasifikasi jenis usaha BumDesa,Alokasi Hasil Usaha dan Kepailitan Bum Desa,Kerjasama Bum Desa Antar Desa,Pertanggungjawaban pelaksanaan Bum Desa,Pembinaan dan Pengawasan,Pembubaran Bum Desa,Ketentuan Peralihan,ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2017.
17 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat