Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 20 Tahun 2017

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN BAB IV MEKANISME PELAYANAN BAB V PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI BAB IX URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BAB X KEPENGURUSAN BAB XI TATA KERJA BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

03 Juli 2017

Tanggal Pengundangan

04 Juli 2017

Tanggal Berlaku

04 Juli 2017

Sumber

BD.2017/No.20

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 340 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No.20 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pusat
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
ABSTRAK:	a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia khususnya perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan dengan mendapatlan pelayanan yang memadai; b. bahwa agar perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana, perlu keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Konawe Selatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak; 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Dislcriminasi Terhadap Wanita (Conuention on TIE Eliminition of All Forms of Disoiminotion Againts Womenl (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manueia (Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OOO tentang Pengesahan Il,O Convention No.l82 Conceming the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 3O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 5. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2O03 tentang Pembenh.rkan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24,Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267 l; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 64, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 8. Undang-UndangNomor 21 Tahun 2OO7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan kmbaran Republik Indonesia Nomor 5063); 1O. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah L kmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 terrtang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46O6); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 20O8 tentang Tata cara dan mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/ atau korban Tindak pidana Perdagangan Orang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 22,Tanbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818 ). 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengamsutamaan Gender ( PUG )di Daerah; 16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor I Tahun 2OlO tentang Pelayanan Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036); 19. Peraturan Kapotri Nomor 759 Tahun 2003 tentang Pusat Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit Kepolisian Tingkat Pusat dan dan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II,III, dan IV seluruh Indonesia. 20. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( Unit PPA ) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 21. Keputusan Kapolri Nomor 3 Tahun 2OO8 ,tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tatacara Pemeriksaan saksi dan /atau korban tindak pidana. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN BAB IV MEKANISME PELAYANAN BAB V PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI BAB IX URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BAB X KEPENGURUSAN BAB XI TATA KERJA BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521