Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Untuk Biaya Operasional Bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa / Kelurahan (PPKBD/KEL.) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi setiap warga Kabupaten Semarang khususnya yang berada di desa atau Kelurahan dalam Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, maka perlu adanya kegiatan penyuluhan, pengarahan dan pembinaan dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desai Kelurahan (PPKBD/KEL.);
bahwa dalam menunjang pielaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah kepada perorangan untuk biaya operasional bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desai Keluarahan (PPKBD/KEL.) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat tepat sasaran dan dipertahggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknisnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan-Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Petaturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Untuk Biaya Operasional Bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa / Kelurahan (PPKBD/KEL.) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampitan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 70 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Untuk Biaya Operasional Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Nasional secara keseluruhan perlu adanya kegiatan pendataan keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang;
bahwa dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah kepada Perorangan untuk biaya operasional Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknisnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Untuk Biaya Operasional Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampitan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 69 Tahun 2011
Piutang, Utang, dan Hibah Negara / DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Perbup Kab. Semarang No. 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Untuk Biaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Untuk Biaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
babwa sehubungan dengan adanya perubahan tahapan dalam mekanisme pemberian bantuan hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan untuk biaya operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSY ANDU) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 1010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peratura:n Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan untuk Biaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Untuk Biaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 yaitu perubahan pada beberapa lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2011.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Untuk Biaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 diubah.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 68 Tahun 2011
Piutang, Utang, dan Hibah Negara / DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Perbup Kab. Semarang No. 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Untuk Biaya Operasional Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Untuk Biaya Operasional Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Dikabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tahapan dalam mekanisme pemberian bantuan hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan untuk biaya operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Talnm 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekuis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan untuk Biaya Operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Untuk Biaya Operasional Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Dikabupaten Semarang Tahun Anggaran2011. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi V MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN huruf A. Tata Cara Pengajuan Bantuan diubah, Ketentuan Lampiran I Angka Romawi V MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN huruf C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan Angka 1 diubah, Ketentuan Lampiran I Anglea Romawi V MEKANISME PEMBERIAN BANTU.AN huruf D. Tata Cara Penyaluran Bantuan diubah,Ketentuan Lampiran I Angka Romawi V MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN huruf
E. Mekanisme Pertanggungjawaban Angka 2. diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Untuk Biaya Operasional Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Dikabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 diubah.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 66 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 65 Tahun 2011
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU nomor 28 Tahun 1999; UU nomor 11 Tahun 2011; UU nomor 32 Tahun 2004; UU nomor 33 Tahun 2004; UU nomor 11 Tahun 2009; PP nomor 18 Tahun 1986; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 63 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, disebutkan bahwa Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2010
Ruang lingkup penghapusan piutang Daerah adalah semua jenis piutang yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari : a. piutang Pajak Daerah; b. piutang Retribusi Daerah; dan c. piutang lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun 2011
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Bandung No. 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2011.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 62 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Para Transmigran Pada Kegiatan Pengerahan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung kehidupan sosial ekonomi transmigran Kabupaten Semarang di lokasi penempatan transmigran, maka Pemerintah Daerah melalui Kegiatan Pengerahan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi telah mengalokasikan bantuan Hibah;
bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 475.1/2362 tentang Alokasi Perpindahan dan Penempatan Program Transmigrasi Tahun 2011;
bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009
Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Para Transmigran Pada Kegiatan Pengerahan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 61 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Tahun 2011/No.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Sudah Kedulawarsa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelolaan Piutang Retribusi Daerah
Bab III Penghapusan Piutang Retribusi Daerah
Bab IV Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
