Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.977 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2014

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1972

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 15 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXI, XXII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X

Download :
PP NO 7 TH 1972.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 7 Tahun 2016

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
2016_7.pdf

Abstrak

Pedagang kaki lima - penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/No. 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang kaki lima dengan kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan, diperlukan penataan pedagang kaki lima, dan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima yang merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan pedagang kaki lima, serta berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki LIma, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 125 tahun 2012; Permendagri No. 41 Tahun 2012; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2015; Perda Kab Karanganyar No. 27 Tahun 2015;
Perauran Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang definisi Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah, Pedagang Kaki Lima, dll - Ruang Lingkup dan Tujuan - Penataan PKL - Pemberdayaan PKL - Hak dan Kewajiban - Larangan - Monitoring dan Evaluasi - Pembiayaan - Sanksi Administrasi - Ketentuan Penyidikan - Ketentuan Pidana - Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2016

Penyelenggaraan Surat Izin Usaha Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2022 tentang Pencabutan empat belas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Abstrak

PERDAGANGAN - IZIN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Surat Izin Usaha Perdagangan

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan, serta memberikan kemudahan, keringanan pelayanan perizinan perlu menerbitkan surat izin usahaperdagangan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2009, Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.01.2009, Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.30/MEN/XII/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013.
Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah di bidang pengembangan usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat berupa kesadaran untuk memenuhi prosedur perizinan usaha perdagangan maupun dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat adanya pemberian izin dari Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
22 HLM; Penjelasan : 6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2013

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, pemerintahan daerah berkewajiban untuk menggali potensi daerah dan potensi badan-badan usaha.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III AZAS DAN PRINSIP; BAB IV RUANG LINGKUP; BAB V PEMBIAYAAN; BAB VI PELAKSANAAN TJSLP; BAB VII PROGRAM DAN KEGIATAN TJSLP; BAB VIII FORUM dan TIM TJSLP; BAB IX KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH; BAB X PENYELESAIAN SENGKETA; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII PENGHARGAAN DAN SANKSI; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1985

Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Mencabut :

PP No. 17 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan IV

Download :
PP NO 7 TH 1995.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014

Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Reklamasi, Penataan Pesisir

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Mencabut :

Permen ESDM No. 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang

Download :
Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 7 Tahun 2008

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_Kota_Pontianak_Nomor_7_Tahun_2008 ocr.pdf

Abstrak

PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR, DAN JASA BOGA

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/NO.7, TLD No.7, LL KOTA PONTIANAK : 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan peningkatan kwalitas restoran, rumah makan, jasa boga dan warung kopi, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar, Dan Jasa Boga.
UU No. 27 Tahun 1959, UU. No. 6 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 9 Tahun 1990, UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 67 Tahun 1996, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Perda No. 2 Tahun 1987, Perda No. 7 Tahun 1999, Perda No. 16 Tahun 2002, Perda No. 16 Tahun 2004.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pencabutan Izin Dan Penutupan Tempat Usaha, dan Ketentuan Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2008.
Merubah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tenteng Perizinan usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga
5 halaman dan 1 halaman penjelasan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2016

Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Download :
PP Nomor 7 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2007

Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia/Pameran Produk Ekspor 2007

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
Instruksi_Presiden_No_7_th_2007.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 1972.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2007.