Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri dan guna kelancaran penyelenggaraan penyiaran Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000,Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, organisasi, pengelolan aset, sumber pendapatan dan pembuatan LPPL RKS dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
21 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 45 Tahun 2020
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 338
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
ABSTRAK:
mewujudkan Pemerintahan Kota Tarakan yang berintegritas, perlu dibangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tarakan;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM
BAB III KETENTUAN PENUTUP
LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
untuk mengoptimalkan penyelenggarakan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan peta jabatan dan sebagai dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien;
Peraturan Bupati Nomor Nomor 18 Tahun 2020 tentang kelas jabatan dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Validasi Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Nomor B/320/M.SM.04.00/2020 Tanggal 13 Maret 2020
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
BAB III KELAS JABATAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 No 45 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950:
UU No 17 Tahun 2003:
UU No 33 Tahun 2004:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020:
PP no 12 Tahun 2019:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 77 Tahun 2020:
Permendagri No 24 Tahun 2020:
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021:
Pergub Jawa Timur No 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No 14 Tahun 2021.
Ketentuan Bab VI, Bab VII, Bab VIII, Bab IX, Bab X, Bab XI, dan Bab XII dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Gresik secara Online
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan untuk lebih meningkatkan pelayanan pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan dinamika perkembangan pengaturan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Propsedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Gresik perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah
Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gresik tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Gresik Secara Online;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
mengatur tentang sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kabupaten Gresik secara online yang memuat seluruh rangkaian proses yang dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan BPHTB dengan menggunakan sistem e-BPHTB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021.
mencabut Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2014
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan efisien, maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menerbitkan pedoman Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, standarisasi biaya, uang lembur, honorarium dan uang saku, biaya umum kegiatan fisik, perjalanan dinas, biaya untuk kegiatan umum, biaya untuk kegiatan lain, biaya sewa kendaraan operasional dinas, satuan biaya pengadaan pakaian dinas, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 45 Tahun 2019
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang Sudah Kadaluwarsa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 27 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah, Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum, Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha, dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Perijinan Tertentu, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Yang
Sudah Kedaluwarsa.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2011 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2012 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4
Tahun 2012 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5
Tahun 2012 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6
Tahun 2012 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5
Tahun 2013
MENGATUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH
YANG SUDAH KEDALUWARSA, DIATUR JUGA TERKAIT KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI, DAN PENETAPAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 78 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesan dan Perkotaan Yang Sudah
Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2016 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 78 tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan
Yang Sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 7), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 45, BN.2014/No.1317, jdih.dephub.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 23 (Civil Aviation Safety Regulations Part 23) tentang Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter (Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic, And Commuter Category Airlines)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
