Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pernerintah
Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembentukan produk
hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir, perlu mengganti Peraturan
Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6& Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Neger Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 45 (empat puluh lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Produk Hukum Daerah; Pembentukan Peraturan Daerah; Pembentukan Peraturan Bupati; Pembentukan Keputusan Bupati; Penetapan Dan Pendokumentasian, Penomoran, Pengundangan Dan Autentifikasi; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 36 Tahun 2022
Badan Layanan UmumHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKesehatan
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 137 Tah un 2021 tentang Remurierasi Pada Badan Layarian Umurn Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 137 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka perbaikan sistem penganggaran di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 137 Tahun 2021 tentang
Remunerasi pada Sadan Layanan Umum Daerah Rurnah Sakit Umurn Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 137 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 /PMK.05/2020, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 85 Tahun 2021.
Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 137 Tah un 2021 tentang Remurierasi Pada Badan Layarian Umurn Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 137 Tah un 2021 tentang Remurierasi Pada Badan Layarian Umurn
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
5 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 36 Tahun 2022
evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk pelindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia;
b. bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi, agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sisem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
1. UU No. 12 Tahun 2002
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 8 Tahun 2006
4. Perpres No. 29 Tahun 2014
5. Permenpan RB No. 88 Tahun 2021
Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 36 Tahun 2022
PERUBAHAN – RENCANA – KERJA – PEMERINTAH – DAERAH - (P-RKPD) – KABUPATEN – NIAS – UTARA – TAHUN – 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 188
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Nias Utara Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa rancangan Perkada sesuai dengan Pasal 354 ayat (6) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara tahun 2022 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian, melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 12 Tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2022
SUSUNAN ORGANISASI - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI - PEMERINTAH KECAMATAN - KABUPATEN OGAN ILIR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Ogan Komering Ilir ,perlu adanya kerjasama antara aparaturan di perangkat daerah pengelola pajak bumi dan banguan perdesaan dan perkotaan dengan aparatur yang berada di tingkat kecamatan dan /kelurahan ,perlu diatur dan ditetapkan perubahan Peraturan Bupati tentang Susunan organisasi uraian tugas dan fungsi pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir
Dasar hukum dalam peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 37 Tahun 2003;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 09 Tahun 2015;PP No 38 Tahun 2007;PP No 19 Tahun 2008;PP no 19 Tahun 2008;PP no 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Perda No 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 1 Tahun 2021
Dalam pearaturan ini diatur mengenai: Susunan Organisasi uraian tugas dan fungsi pemerintah kecamatan dalam kabupaten ogan ilir,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 36 Tahun 2022
APBDSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Secara Elektronik (E-Payment) (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 60)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Secara Elektronik (E-Payment)
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 222 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah menerapkan system Pemerintahan berbasir elektronik dibidang pengelolaan keuangan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 13 (tiga belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Proses Penerbitan SPM Secara Elektronik; Proses Penerbitan SP2D Secara Elektronik; Prosedur Penggunaan Tanda Tangan Elektronik; Waktu Transaksi Elektronik; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kampar Secara Elektronik (E-Payment) (Berita
Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 36 Tahun 2022
PERBUP Kab. Tabalong No. 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Tabalong No. 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Penjabaran Perubahan APBD;DPA SKPD;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
perumahan merupakan salah satu bagian yang penting
dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan,
meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas
penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan
lingkungan kawasan perumahan guna mewujudkan
penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi,
teratur dan berkelanjutan;
b. bahwa penyediaan yang dilanjutkan dengan penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada
pemerintah daerah dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat dan mewujudkan tertib administrasi bagi
pengelolaan asset daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana,
Sarana Dan Utilitas Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
34/Permen/M/2006; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
11/PERMEN/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
12/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022;
peraturan ini mengatur mengenai Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana,
Sarana Dan Utilitas Perumahan Kepada Pemerintah Daerah. meliputi: ketentuan umum; ruang lingkup; maksud, tujuan, prinsip dan azas; jenis prasarana, sarana dan utilitas; penyediaan prasaraan, sarana dan utilitas; tata cara penyerahan; pemanfaatan; peran serta masyarakat; pembiayaan; pengawasan dan pembinaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
jumlah 25 halaman
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional NO. 36, BN 2022 (980) : 10 hlm.; jdih.brin.go.id
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 36 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIAKABUPATEN BUTON
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR 412
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIAKABUPATEN BUTON
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton.
b. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diatur kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 1822)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telahdiubahdengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor245, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun2017tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi PenunjangPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197 (Lembaran DaerahKabupatenButon Tahun 2016 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintahuntuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun2016tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi KewenanganPemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom(LembaranDaerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten ButonTahun2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubahterahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten ButonNomor4Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (LembaranDaerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
BAB V
TATA KERJA
BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN
BAB VII
PEMBIAYAAN
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Buton Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTataKerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton
-
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
