Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesawaran
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesawaran.
UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 36 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 36 Tahun 2014, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No30 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 80 tahun 2015, PerMendagri No 12 tahun 2017, PerMenkes No 43 Tahun 2019, PerMendagri 90 tahun 2019, Perda Kab Pesawaran No 4 Tahun 2021, Perbup No ? Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka :
1. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
2. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerbitan Surat Keterangan Tanah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
ABSTRAK:
Bahwa guna menghindari potensi sengketa dan tumpang tindih bidang tanah dan menjamin adanya legalitas kepemilikan yang bebas dari berbagai permasalahan yang akan timbul di kalangan masyarakat ; Bahwa adanya pihak-pihak yang menguasai fisik tanah secara tidak sah didasarkan pada surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631)
Penerbitan Surat Keterangan Tanah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten karangasem Tahun 2022 Nomer 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilak:ukan penataan dan penyesuaian ketentuan yang mengatur mengenai perjalanan dinas,bahwa Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak: sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ni sehingga perlu diubah,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak:sud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan upati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun
1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019,Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020.
Pasal I Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 26 diubah, dan angka 27 dihapus, serta ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 32
dan angka 33
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor
180/0014357, tanggal 6 September 2022 perihal Hasil
Klarifikasi Peraturan Bupati Rembang disimpulkan bahwa
substansi materi dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor
10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kerja
Pendukung Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal
96 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
terkait larangan Kepala Daerah mengangkat pegawai
non-PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor 10
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kerja
Pendukung Pekeriaan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan
Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengadaan Tenaga Pendukung Pekerjaan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rembang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2022 dicabut.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 36 Tahun 2022
kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022 /No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkup instansi pemerintah, perlu di lakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat No 800/7496/OTDA Tanggal 18 November 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Gubernur Sumatera Selatan No 016/2810/VII/2021 Tanggal 24 September 2021 Perihal Penyedarhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 7 Tahun 2013; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No 106 Tahun 2017; PERMENDAGRI No 99 Tahun 2018; PERMENPANRB No 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No 25 Tahun 2021; PERMENPANRB No 7 Tahun 2022; PERDA No 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2022.
Mencabut Peraturan Bupati No 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi.
15 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian
bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh
Pemerintah Kabupaten Kendal, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 5 ayat (5) juncto Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pemberian
Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang
Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Inventarisasi, Konsultasi, Asistensi Bentuk dan Layanan Inovasi Daerah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin pengelolaan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang efektif dan
efisien serta sesuai dengan kriteria Penilaian Inovasi Daerah perlu dilakukan pengelolaan Inventarisasi, Konsultasi, Asistensi Bentuk dan Layanan Inovasi Daerah Kabupaten Ketapang
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Inventarisasi dan Layanan Inovasi Daerah; Konsultasi Bentuk dan Layanan Inovasi Daerah; Asistensi Bentukdan Layanan Inovasi Daerah; Pengelola Ikan Belidak; Ketentuan Peralihan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
8 halaman peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang
PERUBAHAN ATAS PERBUP BATANG NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KAB. BATANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mernberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas;
b. bahwa prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang
diserahkan kepada Pemerintah Daerah perlu memiliki alas
hak atas nama Pemerintah Daerah; c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan serah terima prasarana, sarana Pemerintah Daerah dan utilitas perumahan kepada perlu menambah persyaratan administrasi, sehingga Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Permendagri Nomor 9 Tahun 2009
Peraturan tersebut mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kab. Batang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
eraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019
3
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 No 36 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak
ABSTRAK:
a. bahwa penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak perlu dilakukan secara terencana, sistematis, dan
komprehensif, sehingga dapat efektif dalam mengurangi dan mengendalikan dampak yang ditimbulkan;
b. bahwa wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak telah menimbulkan dampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi peternak;
c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan dampak wabah penyakit mulut dan kuku baik bagi ternak maupun peternaknya, diperlukan pengaturan mengenai penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950:
UU No 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 21 Tahun 2019:
PP No 47 Tahun 2014:
PP No 3 Tahun 2017:
Pergub Jawa Timur No 44 Tahun 2021:
Pergub Jawa Timur No 23 Tahun 2022.
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
