Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD NOMOR 34/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RICIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016; Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Perwali Madiun Nomor 42 Tahun 2016
beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 4 diubah; diantara huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1; diantara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1; diantara huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1; ketentuan huruf b dan huruf h ayat (1) diubah
struktur organisasi
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
bahwa telah diundangkannya Peraturan menteri Dalam negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang merupakan dasar ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimaksud perlu mengatur pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten sekadau
UU No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perda No.4 Tahun 2017, Perda No.5 Tahun 2018, Perbup No.16 Tahun 2017, Perbup No.16 Tahun 2018,
Ketentuan Umum; kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Anggaran Pendapatan Dan belanja Desa; Pengelolaan; Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
Perbup No.4 Tahun 2015
48 halaman
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018
ombudsman ri - pengelolaan HAK - besaran tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, serta tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa bagi ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman ri
2018
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 34, BN 2018/NO 1307; PERATURAN.GO.ID: 4 HLM
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, serta Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. 34 Tahun 2018 adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman RI, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, serta Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman RI.
Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. 34 Tahun 2018 diantaranya adalah UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman RI.
Peraturan Ombudsman No. 34 Tahun 2018 secara rigid mengatur mengenai besaran tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, serta tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa bagi ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman RI; serta pelaksanaan teknis pembayaran yang berkaitan.
CATATAN:
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah satuan pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah pertama satu atap
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.20 Tahun 2003, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.6 Tahun 2016, Perbup No.43 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan; Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Wialayah Kerja; Tata Kerja Dan Pelaporan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan; ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
7 halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.394/2018, TLD 2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka perlu dilakukan Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 28 Tahun 2012; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Maluku Tengah No. 43 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini diatur tentang Nama, Objek dan Subjek Pungutan, Golongan Pungutan, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, dan Tata Cara Pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2018.
8 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 34 Tahun 2018
PERBUP Kab. Barito Utara No. 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
Bahwa Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Standar;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barito Utara.
1. Ketentuan pasal 6 diubah;
2. Ketentuan pasal 6 dan pasal 7 disisipkan satu pasal yaitu pasal 7A;
3. Ketentuan pasal 7 diubah;
4. Ketentuan lampiran diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2018.
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Barito Utara
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 34 Tahun 2018
tata - cara - penganggaran - pelaksanaan - penatausahaan - pertanggungjawaban - dan - pelaporan - serta - monitoring - dan - evaluasi - hibah - dan - bantuAN - SOSIAL - DI - KABUPATEN - SUKABUMI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 42 Permendagri No. 32 Tahun 2011 maka perlu ditetapkan dengan Perbup tentang Tata Cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pealporan serta monitoring dan vealuasi hoibah dan bantuan sosial di Kab. Sukabumi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU no. 28 Tahun 1999; Uu No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; Uu No. 24 Tahun 2007; Uu No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir derngan Uu No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahujn 2007; PP No. 71 Tahun 2010; UU No. 27 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No.l 13 tahun 2018; Permendagri No. 44 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2006; Perda No. 7 Tahun 2016; Perbup No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah teraskhir dengan Perbup Sukabumi No. 63 Tahun 2015; Perbup Sukabumi No. 26 Tahun 2006 sebagaimana telah diubvah dengasn Perbup Sukabumi No. 44 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Merngatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Hibah, Bantuan Sosial, Tim Evaluasi SKPD, Tim EValuasi SKPKD, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
72 Hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 985)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DI PEMERINTAHAN NAGARI
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari serta dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, Pemerintahan Nagari dan/atau Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai kewenangan membuat Produk Hukum Nagari;
- bahwa untuk terciptanya Produk Hukum Nagari yang berkualitas serta tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan Pembinaan maupun Pengawasan terhadap Produk Hukum dimaksud;
- bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu adanya pedoman pembinaan dan pengawasan produk hukum di Pemerintahan Nagari;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 2 Tahun 2013, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2011, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Di Pemerintahan Nagari, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Asas Pembentukan;
4. Ruang Lingkup;
5. Peraturan Nagari;
6. Evaluasi Dan Klarifikasi Peraturan Nagari;
7. Peraturan Bersama Wali Nagari;
8. Peraturan Wali Nagari;
9. Produk Hukum BAMUS;
10. Pembiayaan;
11. Ketentuan Lain-Lain;
12. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
