pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam apbd, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2010
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2010
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 52 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.31 2002; UU No.12 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.2 Tahun 2008; PP No.24 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2009; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No.25 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara penghitungan, penganggaran, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik kabupaten Gorontalo utara tahun anggaran 2010 termasuk didalamnya mengatur tentang penghitungan bantuan keuangan, penganggaran dalam APBD, pengajuan bantuan keuangan partai politik, verifikasi kelengkapan administrasi partai politik, pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik, penggunaan bantuan keuangan partai politik, laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2010.
Terdiri dari 26 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 53 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Pengembangan Tebu yang Bersumber dari Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/KU.510/7/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu Yang Bersumber Dari Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)-Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu Yang Bersumber Dari
Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/KU.510/7/2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2010 ; Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud Dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pengelolaan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok
Bab V Tim Teknis
Bab VI Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2010.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 51 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan bupati;
Llndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Poraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun
2010;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 2 tahun 2010 tentang penggilingan padi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2010.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 51 Tahun 2010
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - PROSEDUR PEMUNGUTAN
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2010/No.580
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu
menyusun Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemungutan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan;
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tempat pembayaran, pengurangan, fasilitasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 50 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Klaten perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten . Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2010.
36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2010
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA - PEDOMAN PENYUSUNAN
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2010/No. 327
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Dan Rencana Kerja Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan perencanaan pembangunan desa
dipandang perlu menyusun pedoman penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja
Pembangunan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pembangunan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
84 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 49 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembongkaran Reklame di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi maka Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembongkaran Reklame Di Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 55 tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PERPRES Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturaan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2009
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembongkaran Reklame di Kabupaten Pati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
PERBUP Pati Nomor 54 Tahun 2009 diubah
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 48 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Tahun 2010/No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai sasamn Pola Pangan Harapan (PPH) dan belum mengoptimalkan peran sumber daya pangan lokal dalam mendukung penganekaragalnan konsgmsi pangan yang berbasis pada sumber daya lokal; bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokat sebagai dasar pemantapan Ketahanan Pangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), perlu menetapkan suatu pedoman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka pedu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Dayalokal Di Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009; Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999; Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88; peraturan Mentri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Dayalokal Di Kabupaten Wonosobo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
20 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
