Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan
kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Utara, diperlukan sebuah upaya yang
dapat memacu setiap Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk
menghasilkan inovasi pada setiap tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lampung Utara tentang Satu Perangkat Daerah Satu
Inovasi.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 tahun 2014, UU No 11 Tahun 2019, PP No 38 Tahun 2017, PerMendagri No 104 Tahun 2018, Perda Lampung Utara No 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2022.
Halaman :6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 22 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Kebijakan Pemerintah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. * tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007; PERMENPAN No. PER/20/M.PAN/11/2008; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 10 Tahun 2013; PERDA No. 10 Tahun 2016; PERDA No. 13 Tahun 2016; PERDA No. 7 Tahun 2021.
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
62 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 22 Tahun 2021
PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 KABUPATEN BIMA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Bagian Hukum Pemkab Bima
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Kabupaten Bima
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan
pasien gawat darurat medis maka perlu membentuk
Public Safety Center 119 Kabupaten Bima;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016
tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu, Public Safety Canter harus dibentuk oleh
pemerintah daerah;
c. bahwa_ berdasarkan’ pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan
Public Safety Center 119 Kabupaten Bima;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah sakit;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penangulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802); Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76); Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 nomor 348);
PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 KABUPATEN BIMA. Terdiri dari VII Bab dan 9 Pasal, yaitu: Bab I Ketentuan Umum, Bab II Pelaksanaan, Bab III Penyelenggaraan PSC 119, Bab IV Petugas PSC, Bab V Pembiayaan, Bab VI Pembinaan dan Pengawasan, Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2009 terbatas, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Ur.dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/200;
Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 3 diubah,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2009.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 22 Tahun 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 KABUPATEN TELUK WONDAMA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KAB. TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016
KABUPATEN TELUK WONDAMA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2016.
UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; dan Permendagri No. 16 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2016 Kabupaten Teluk Wondama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016.
-
-
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Periode Tahun 2019-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 201.7 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah
Daiam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Rumah Tangga Periode Tahun 2019-2025;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.10/ MENLHK / SETJEN / PLB.0/4/2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ARAH JAKSTRADA;
BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA;
BAB IV
PENDANAAN;
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
35 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2018
kebijakan pemerintah - Otonomi dan pemerintahan daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 13 / D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 02 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang MEKANISME DAN TATAKERJA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
ditetapkan peraturan gubernur lampung nomor 36 tahun 2016 tentang mekanisme dan tatakerja tenaga ahli pemerintah provinsi lampung, dalam rangka upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pencapaian program prioritas pemerintah provinsi lampung, perlu mengangkat tenaga ahli pemerintah provinsi lampung yang profesional pada bidang tertentu di pemerintah provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
4. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
5. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
6. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
7. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
8. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
9. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang pemerintahan administrasi pemerintahan
10. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
11. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
12. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja industri instansi pemerintahan
13. peraturan pemerintahan nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintahan
14. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
15. peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2016 tentang perangkat daerah
16. peraturan presiden nomor 87 tahun 2014
17. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011
18. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
20. peraturan gubernur lampung nomor 93 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang mekanisme dan tatakerja ahli pemerintahan provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
