Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.481 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2018

Formasi Jabatan Fungisional Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Mencabut :

Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya

Download :
Permenpan Nomor 22 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

Download :
Peraturan BKN Nomor 22 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017

Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen PAN & RB No. 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017

Download :
PERMENPAN NOMOR 22 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014

Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PAN & RB No. 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara

Mencabut :

Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

Download :
PERMENPAN NOMOR 22 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan dan Unit Pengolah Terbaik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

Perka Arsip Nasional No. 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan dan Unit Pengolah Terbaik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Mencabut :

Perka Arsip Nasional No. 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Lomba Tertib Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Perka Arsip Nasional No. 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Download :
Peraturan ANRI Nomor 22 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 22 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

Download :
Perpres Nomor 22 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Pengawas - Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Daerah

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 22, LN.2022/No.32, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN, dan PNS yang bekerja pada instansi daerah bersumber dari APBD.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 4 Tahun 2012.
Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2022

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Download :
2022perwal3375022.pdf

Abstrak

penugasan guru - kepala sekolah

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD.2022/NO.22

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelaj aran yang berpihak kepada peserta didik; bahwa untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah; bahwa Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem pendidikan nasional sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Persyaratan Bakal Calon Kepala Sekolah Bab IV Penyiapan Calon Kepala Sekolah Bab V Asesmen Calon Kepala Sekolah Bab VI Proses Penugasan Kepala Sekolah Bab VII Penugasan Kepala Sekolah Bab VIII Tugas Pokok Kepala Sekolah Bab IX Pengembangan Profesi Kepala Sekolah Bab X Pembinaan Karier Kepala Sekolah Bab XI Penilaian Kerja Kepala Sekolah Bab XII Pemberhentian Tugas Kepala Sekolah Bab XIII Berhalangan Sementara Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan Bab XV Ketentuan Peralihan Bab XVI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2019 dicabut.
11 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 22 Tahun 2020

Penetapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Tana Tidung No. 52 Tahun 2021 tentang Penetapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Download :
PB KTT 22-2020.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2020

Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Peraturan BKN Nomor 22 Tahun 2020.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.