Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 176, Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 176
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MASTER PLAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 – 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di
lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo saat ini masih bersifat
sektoral, sehingga perlu upaya pengintegrasian dalam pola
pengembangan dan dukungan kebijakan secara terpadu dan
lintas sektoral yang diwujudkan dalam Master Plan Teknologi
Informasi dan Komunikasi;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan Master Plan Teknologi Informasi
dan Komunikasi, diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b konsideran ini, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Master Plan Pengembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah
Kota Probolinggo Tahun 2019-2023;
Mengingat :2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57
Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk
Pengembangan eGovernment Lembaga;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
65 Tahun 2011;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2015
tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2016
tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2016-2018; 21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Master Plan e-Government Tahun 2010-2029 (Berita Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 35);
22. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013
Nomor 19);
peraturan ini mengatur mengenai master plan pengembangan trknilogi informasifi lingkungan pemerintah kota probolinggo. pengaturan meliputi antara lain: a. Bagian 1 Ringkasan Eksekutif;
b. Bagian 2 Manajemen Pengembangan Master Plan TI;
c. Bagian 3 Arsitektur Bisnis;
d. Bagian 4 Strategi Pengembangan TI;
e. Bagian 5 Arsitektur Informasi;
f. Bagian 6 Arsitektur Aplikasi;
g. Bagian 7 Arsitektur Infrastruktur;
h. Bagian 8 Organisasi dan Manajemen TI; dan
i. Bagian 9 Pembiayaan dan Pentahapan Implementasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
jumlah 5 halaman + 9 lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 143 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 143, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 143
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 309 dan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan tahunan Daerah;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tahapan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan Kota Probolinggo;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Azas dan Tujuna;
3. Ruang Lingkup Peraturan;
4. Perencanaan Pembangunan Tahunan;
5. Perencanaan Penganggaran Tahunan;
6. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
19 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 107 Tahun 2018
PERWALI Kota Bandung No. 436 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
ketentuan mengenai tata cara penyusunan, pengajuan,
penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan
Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Badan
Layanan Umum; dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum dan
menyempurnakan ketentuan mengenai Rencana Bisnis
dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan
Layanan Umum, dipandang perlu mengatur kembali
ketentuan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran
serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum; sehingga perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana
Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran
Badan Layanan Umum.
Dasar Hukum: Undang- Undang Nomor 27 Tabun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Rencana
Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran
Badan Layanan Umum, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Rencana Bisnis Anggaran; DIPA BLUD; Revisi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 96 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN TAHUNAN DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 92 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kota Semarang 2018-2022
ABSTRAK:
bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan
dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk
meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat; bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih
mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan
percepatan penyediaannya untuk mencapai target
RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk
Peraturan Walikota Semarang tentang Rencana Aksi
Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kota Semarang Tahun 2018-2022;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang peran, fungsi dan kedudukan, sistematika RAD AMPL, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
53 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf
c Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017
tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi
masyarakat dalam kegiatan musyawarah
perencanaan pembangunan daerah di kecamatan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan, penentuan kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana lokal kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan
melalui musyawarah pembangunan kelurahan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
maka perlu membentuk Peraturan Walikota
Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug
Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kelurahan dan Kecamatan dalam Rangka
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Semarang Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan dan tujuan rembug warga, musrenbangkel dan musrenbangcam, tahapan rembug warga, musrenbangkel dan musrenbangcam, peserta rembug warga, musrenbangkel dan musrenbangcam, pembiayaan rembug warga, musrenbangkel dan musrenbangcam, kerangka anggaran kegiatan pembangunan hasil musrenbangkel dan musrenbangcam, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
163 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2018
PERWALI Kota Bekasi No. 76A Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas Di Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 86, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 86
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Kendari
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penguatan peran
serta masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam
pengelolaan pembangunan, Pemerintah Kota Kendari
bertekad untuk terus melanjutkan program Pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
(P2MK);
b. bahwa untuk menjamin efektifitas pengelolaannya, perlu ada
kesamaan visi, misi dan pemahaman para pihak yang terkait;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis
Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan dan Kelurahan Kota Kendari;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagairnana telah diubah
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ten tang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011Nomor310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 ten tang
Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008
Nomor 2);
KETENTUAN UMUM
MAKSUD DAN TUJUAN
PRINSIP P2MK
KEDUDUKA.N DAN PELAKSANAAN P2MK
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 84 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kota Bogor Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
