Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PIAGAM AUDIT INTERNAL INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1 ), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan; bahwa agar tujuan, wewenang dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah serta agar independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis diperlukan Piagam Pengawasan Internal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.23 Tahun 2007, Permendagri No.25 Tahun 2007, Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.19 Tahun 2009, Perda No.3 Tahun 2016, Perwako No.55 Tahun 2016, Perwako No.8 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Piagam Audit Internal; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
Penjelasan sebanyak 6 (enam) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraKesehatan
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 213/18.37 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif kepada
Dokter Spesialis dan Dokter Umum bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA KHUSUSNYA DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2018/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum Dan Dokter Gigi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.36 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERDAKAB SERDANG BEDAGAI No.6 Tahun 2007; PERDAKAB SERDANG BEDAGAI No.6 Tahun 2017 dan PERBUP SERDANG BEDAGAI No.61 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Aparatir Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Tambahan Penghasilan, Besaran Tambahan Penghasilan, Pengurangan Tambahan Penghasilan, Mekanisme Pembayaran, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 213/18.37 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif kepada Dokter Spesialis dan Dokter Umum bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 hlm Lampran; 1
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang profesional dan berintegritas sebagai
bagian dari Reformasi Birokrasi dengan tujuan
untuk menjaga martabat dan kehormatan PNS,
perlu diatur Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; dan Perda No. 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap dan
perilaku bagi Pegawai. Diatur pula tentang Tujuan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggr oleh setiap Pegawai, Kode Etik PNS, dan Penegakan Kode Etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2018.
19 hlm beserta lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 34 Tahun 2018
TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 621
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berrdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan Tunjangan disebutkan bahwa GajiKetiga Belas bagi PNSdiberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan (Struktural dan Fungsional) atau Tunjangan Umum dan Tunjangan Kinerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan disebutkan bahwa Tunjangan Hari Raya bagi PNS diberikan sebesar penghasilan pada bulan Mei yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan (Struktural dan Fungsional) atau Tunjangan Umum dan Tunjangan Kinerja. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD, yang menyatakan bahwa penghasilan yang menjadi komponen penghitungan besaran THR dan Gaji Ketiga Belas meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, dan Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja. Dalam rangka penyempurnaan Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan dimaksud. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2017.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
17 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Koordinasi Penatausahaan Layanan Administrasi Umum Berbasis Sistem Informasi Layanan Administrasi Umum (SI-YANADUM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintaha berbasis teknologi informasi
UU No.33 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Inpres No.3 Tahun 2003; PP No.28 Tahun 2012; Perpres No.87 Tahun 2014; Permendagri No.54 Tahun 2009; Permenpan No.6 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; PerKa Arsip Nasional No.38 Tahun 2011 dan Perda No.5 Tahun 2016
Ketentuan Umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, manfaat dan sasaran; pengelolaan aplikasi SI-YANADUM, Keamanan, pengabsahan dan otentikasi, pelaksanaan, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018.
Berlaku mulai tanggal diundangkan
11 hlm. (16 Pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Bank Sampah Induk Sanggam
ABSTRAK:
Untuk mendukung pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dengan dibentuknya bank sampah, perlu mengatur mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada bank sampah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Bank Sampah Induk Sanggam.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Nomor 01 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Organisasi Bsis; Bab III Tata Kerja; Bab IV Personalia; Bab V Pembiayaan; Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
15 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA - ORGANISASI DAN TATA KERJA
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BD.2018/NO.34
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah,
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 65
Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tatakerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan
Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah, namun
sehubungan dengan perkembangan keadaan dan
ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur
dimaksud perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a
dan huruf b, menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Organisasi
Dan Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), penambahan Bagian Kesepuluh A dan penyisipan Pasal 45A, perubahan pada Pasal 52, penyisipan Pasal 61A.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 diubah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2016 dicabut.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 34 Tahun 2018
PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Pohuwato No. 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Daerah Bagi Mahasiswa Yang Berasal Dari Kabupaten Pohuwato
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Pohuwato No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dan/atau tidak Mampu.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.48 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERDA No.2 Tahun 2015; PERDA No.10 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pemberian beasiswa daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan pemberian beasiswa daerah, kategori dan sasaran pemberian beasiswa daerah, jenis program beasiswa, persyaratan penerima beasiswa, prosedur pendaftaran, tim pelaksana pemberian bantuan beasiswa, penyelenggaraan dan mekanisme seleksi, penyaluran dana beasiswa, pembatalan, penghentian dan pengembalian dana beasiswa, serta pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 11 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran
2018.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun
2017; 35. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun 2018.
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 34 Tahun 2018
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
