standar operasional prosedur - peminjaman gedung - sarana - prasarana - badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia - kabupaten bulungan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Peminjaman Gedung, Sarana Dan Prasarana Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan
ABSTRAK:
Dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pelayanan peminjaman
gedung, sarana dan prasarana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bulungan, diperlukan standar operasional prosedur.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2021; dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 15 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman atau acuan bagi aparatur dan masyarakat yang ingin meminjam gedung BKPSDM yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan peminjaman gedung BKPSDM agar lebih efektif, efisien dan akuntabel. SOP berlaku untuk peminjaman gedung, sarana dan prasarana BKPSDM yang meliputi ruang aula ruang laboratorium, ruang kelas, ruang makan, kursi bertangan, kursi tidak bertangan, kursi kuliah, kursi besi, stand informasi diklat (4m x 6m), kamar asrama, dan ruang tamu (guest house). Didalam peraturan ini dibahas prosedur peminjaman gedung, sarana dan prasarana, prosedur pembayaran, serta pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
Peraturan ini terdiri dari 16 halaman (Batang Tubuh hal 1 s.d. 9 dan Lampiran hal 10 s.d. 16)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 45 Tahun 2018
Standar Operasional Prosedur - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Ketahanan Pangan - Kabupaten Kerinci
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka perlu diatur dan disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang SOP Lingkup Dinas Instansi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Permenpan RB No. 52 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 2 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2016; Perpub No. 7 Tahun 2013
Perbup ini mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan; meliputi SOP; Ruang Lingkup; Pelaksnaan SOP OPD; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP; Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
Penetapan penyempurnaan rancangan SOP menjadi perubahan SOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menten Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menten Keuangan Nomor 2Ö5/PMK.Ö7/2Öi9
tentang Pengelolaan Dana Desa maka Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana perlu diubah kembali.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Transfer Kepada Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Ündang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan* Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18
Tahun 2015; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Transfer Kepada Desa yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Lampiran I Bab II huruf C;
2. Ketentuan Lampiran I Bab III huruf C diubah;
3. Ketentuan Lampiran II huruf BB dan GG diubah dan dibaca
sebagaimäna tercantum dalam lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. Ketentuan Lampiran II huruf MM dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2020.
Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 5 Tahun 2020 diubah.
32 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 45 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-U Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas perlu ditindaklanjuti dengan Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas jabatan struktural.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-G Tahun 2009 dicabut.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2021
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD 2021/No. 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan,
Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran
Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan,
Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran
Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan,
Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran
Badan Layanan Umum Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran; Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran; Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran; Ambang Batas; Ketentuan Lain Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
73 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN DANA BERGULIR
ABSTRAK:
Piutang Pemerintah Daerah yang dimuat didalam
neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai
bersih yang dapat direalisasikan, sehingga diperlukan
penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang
tidak tertagih berdasarkan klasifikasi kualitas piutang, dalam pengelolaan piutang Pemerintah Daerah
dimungkinkan adanya penghapusan piutang dari
pembukuan dengan tidak menghapuskan hak tagih
Pemerintah Daerah (penghapusan secara bersyarat) dan
penghapusan piutang dari pembukuan dengan
menghapuskan hak tagih Pemerintah Daerah
(penghapusan secara mutlak).
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.35 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.73 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Penyisihan Piutang, Tata Cara Penyisihan Dana Bergulir, Restrukturisasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
25 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan
pemerintahan, Daerah perlu memprioritaskan pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan
dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2016.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2019
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 45 Tahun 2009
STANDARdiSASI BIAyA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAyA PEMELIHARAAN SeRTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Tahun 2009/No.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Suplemen Ketiga Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Stadarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2010 serta usulan atas beberapa komoditasljenis dan biaya satuan kegiatan, honorarium dan harga satuan barang/jasa yang beJum tercantum maka Standar Biaya Tahun 2009, perlu disesuaikan lagi dengan suplemen; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Suplemen Ketiga Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007; Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2009
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2009.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 45 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN LAYANAN REKOMENDASI PERUMAHAN, RUMAH SUSUN DAN PENYERAHAN PRASARANAN SARANAN UTILITAS PERUMAHAN DAN RUMAH SUSUN DI KABUPATEN MEMPAWAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN LAYANAN REKOMENDASI PERUMAHAN, RUMAH SUSUN DAN PENYERAHAN PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN DAN RUMAH SUSUN DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara terpadu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.16 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2014; Permenhukam No.M.01-PR.08.10 Tahun 2006; Permendagri No.80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan, Materi dan Metode Penyuluhan Hukum; Sasaran dan Bentuk Pelaksanaan Penyuluhan Hukum; Biaya; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
8 halaman dan 3 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional prosedur Izin Mendirikan Bangunan (1MB) Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014 ; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 65 Tahun 2001; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/l1/2008; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2011; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016; Perbup Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Barito Kuala; yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operating Prosedur (SOP) Izin Mendirlkan Bangunan (IMB); Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
