Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETERTIBAN DAN PENGAWASAN PASAR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK:
- Demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di pasar daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan peningkatan pendapatan asli daerah lewat retribusi pasar;
- Agar tujuan tersebut di atas dapat berlaku secara efektif dan optimal.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, perijinan, pemanfaatan bangunan pasar, kewajiban dan larangan lainnya, penertiban dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
10 halaman terdiri dari 6 halaman batang tubuh dan 2 halaman lampiran (9 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 22 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LANGKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2017/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat terdapat beberapa perubahan, sehingga perlu direvisi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada teks diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
11 Hlm, Lampiran: 1
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 22 Tahun 2017
jabatan pimpinan tinggi pratama-tata cara pengisian-terbuka-pedoman
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2017/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka.
ABSTRAK:
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasai 107 huruf c, perlu merubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dengan menetapkan peraturan bupati yang baru.
UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 5 Tahun 2005; PermenPANRB No. 13 Tahun 2014; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 26 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur perubahan ketentuan mengenai persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang berasal dari struktural dan dari fungsional tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatam akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan bertanggung jawab, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Taun 2016-2021 untuk menjabarkan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Pemda selama jangka waktu 5 tahun;
b. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan rencana strategis di Lingkungan Pemkab Tuban Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 1999
3. UU No 31 Tahun 1999
4. UU No 25 Tahun 2004
5. UU No 23 Tahun 2014
6. PP No 8 Tahun 2006
7. PP No 39 Tahun 2006
8. PP No 8 Tahun 2008
9. Prmendagri No 54 Tahun 2010
10. Perda Kab Tuban Nomor 5 Tahun 2014
11. Perda Kab Tuban Nomor 14 Tahun 2016
12. Perda Kab Tuban Nomor 24 Tahun 2016
13. Perbup Nomor 19 Tahun 2014
14. Perbup Nomor 15 Tahun 2015
15. Perbup Nomor 68 Tahun 2015
16. Perbup Nomro 47 Tahun 2016
17. Perbup Nomor 48 Tahun 2016
18. Perbup Nomor 49 Tahun 2016
19. Perbup Nomor 50 Tahun 2016
20. Perbup Nomor 51 Tahun 2016
21. Perbup Nomor 52 Tahun 2016
22. Perbup Nomor 53 Tahun 2016
23. Perbup Nomor 54 Tahun 2016
24. Perbup Nomor 55 Tahun 2016
25. Perbup Nomor 56 Tahun 2016
26. Perbup Nomor 57 Tahun 2016
27. Perbup Nomor 58 Tahun 2016
28. Perbup Nomor 59 Tahun 2016
29. Perbup Nomor 60 Tahun 2016
30. Perbup Nomor 61 Tahun 2016
31. Perbup Nomor 62 Tahun 2016
32. Perbup Nomor 63 Tahun 2016
33. Perbup Nomor 64 Tahun 2016
34. Perbup Nomor 65 Tahun 2016
35. Perbup Nomor 66 Tahun 2016
36. Perbup Nomor 67 Tahun 2016
37. Perbup Nomor 68 Tahun 2016
38. Perbup Nomor 69 Tahun 2016
39. Perbup Nomor 70 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang rencana strategis di lingkungan Pemkab Tuban Tahun 2016-2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2017/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa perubahan atas pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 yang mengakibatkan perubahan belanja langsung dan belanja tidak langsung, serta penggeseran rekening rincian objek belanja pada kegiatan yang sifatnya mendesak dan segera untuk ditindaklanjuti dengan melaksanakan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Blora Nomor 76 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 1, perubahan Ketentuan Lampiran I, perubahan Ketentuan Lampiran II, perubahan Ketentuan Lampiran III
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
Peraturan Bupati Blora Nomor 76 Tahun 2016 diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Di Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Dalam rangka kclancaran pelaksanaan program
pendaftaran tanah sistematis lengkap, perlu dilakukan
penyiapan dokumen penguasaari/pemilikan tanah,
sarana dan prasarana yang diperlukan bagi rnasyarakat
agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan.
Sesuai ketentuan DIKTUM KESEMBILAN
keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan, Menteri Desa, pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang
pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis ,
biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis yang tidak
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016.
Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Biaya Persiapan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 170 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojoker to Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6
Tahun 2011 tentang Retribusi .Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan · Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5. Tahun 2016 (Lembaran Daerah · Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing [Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tujuan dan ruang Lingkup Pemeriksaan;
3. Kewenangan Pemeriksaan;
4. Dasar Pemeriksaan;
5. pelaksanaan Pemeriksaan;
6. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar pertimbnagan dibentuknya peraturan adalah bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD, selain menerima penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah. besaran penghasilan tetap beserta tunjangan perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati.
Dasar hukum dibentuknya peraturan adalah: UU 39/2003; UU 6/2014; UU 23/2014; PP 43/2014; Permendagri 113/2014; Permendagri 84/2015; Perbup Kab Kepahiang 7/2017; dan Perbup kab Kepahiang 2/2017
materi pokok yang diatur dalam peraturan adalah bahwa peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghitungan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APNDesa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD dapat memperoleh penghasilan yang layak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATVRAN BUPATI SIDENRENG RAPPA.NG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2017/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
ABSTRAK:
a. bahwa t.arif Tarif air minum sebagaimana d.itetapkan dalam
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014
Ten tang Penetapan Tarif Air Min um Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM} Kabupaten Sidenreng Rappang, sudah tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan
pengelolaan perusahaan daerah, maka perlu meninjau
ketentuan tarif dalarn Peraturan Bupati tersebut untuk
selanjutnya dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014
Tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Sidenreng Rappang;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2005 Nornor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Ncrnor 4490} ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pedoman Tek.nis dan Tata Cara Pengaturan 'I'arif AiriJ
Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ; y
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Min um;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13
Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 13); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2007
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor
20);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014
t.entang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor l 1 );
Pasal I
Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2017.
NOMOR 22 TAHUN 2017
13
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
