Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran akan diterapkan sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permenkeu No. 205/PMK.07/2019, Perbup Landak No.40 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Sistem dan Prosedur Penggunaan Anggaran, Sistem dan Prosedur Pembayaran Non Tunai, Laporan Transaksi Pembayaran Non Tunai, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
Peraturan ini memiliki 16 halaman dan 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 63 Tahun 2016
tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa kabupaten pohuwato ta 2017
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD. 2016/No.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Pohuwato TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 2015; Perpres No. 36 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pohuwato No. 11 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017 termasuk di dalamnya mengatur tentang rincian dan pembagian dana desa, penyaluran penggunaan dan pelaporan dana desa, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Tahun 2022 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Nanggerang Kecamatan Cirinten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Nanggerang Kecamatan Cirinten.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjus Teknis Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Megernt Nomor 114 Tahun 2914 tentang Pedomen Pembanpunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petinjuk Teknis Pere nenceaan Pembangunan Desa.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 59 (lima puluh sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Perencanaan Pembangunan Desa; Penyusunan RPJM Desa; Penyusunan RKP Desa; Pemantauan Dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 63 Tahun 2020
PERBUP Kab. Lamandau No. 51 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lamandau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lamandau.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
e. pendanaan;
f. pungutan Desa;
g. ketentuan peralihan; dan
h. ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Lamandau
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 63 Tahun 2018
perubahan atas peraturan bupati pohuwato no. 55 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa kabupaten pohuwato ta 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2018/No.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Pohuwato TA 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan hasil evaluasi Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2018, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan pemberian sanksi atas penundaan penyaluran, sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Pohuwato No. 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2006; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pohuwato No. 10 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.07/2017; Surat Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Marisa No. S-208/WPB.29/KP.0203/2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Staf Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan perubahan struktur organisasi dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur pelaksanaan $ecara teknis terkait kedudukan, tugas dan fungsi serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian unsur Staf Perangkat Desa sebagai penjabaran dari ketentuan pasatr 38 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2Al7; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Kedudukan, Ttrgas dan Fungsi serta Mekanisme Pengalgkatan dan Pemberhentian Unsur Staf Perangkat Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahtsn 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 20l5; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Staf Perangkat Desa; Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja
3. Pengangkatan Dan Pemberhentian Staf Desa
4. Penghasilan, Waktu Kerja Dan Istirahat/Cuti
5. Peningkatan Kapasitas Staf Desa
6. Ketentuan Peralihan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Kecamatan Kadudampit Dan Desa-Desa Di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi63
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sukabumi, diperlukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Kecamatan Kadudampit beserta desa-desa di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi secara pasti, Dan bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kecamatan Kadudampit dan Desa-Desa di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Batas Wilayah Kecamatan Kadudampit, Batas Wilayah Desa Kadudampit, Batas Wilayah Desa Citamiang, Batas Wilayah Desa Muaradua, Batas Wilayah Desa Gedepangrango, Batas Wilayah Desa Sukamanis, Batas Wilayah Desa Undrusbinangun, Batas Wilayah Desa Cipetir, Batas Wilayah Desa Sukamaju, Batas Wilayah Desa Cikahuripan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 63 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA SUNGAI MATA-MATA KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA MEDAN JAYA, DESA NIPAH KUNING, DESA PADU BANJAR, DESA PENJALAAN, DESA BATU BATU BARAT KECAMATAN SIMPANG HILIR, DESA SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG, DESA SUNGAI SEPETI DAN DESA DURIAN SEBATANG KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Sungai Mata - Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Sungai Mata - Mata Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Medan Jaya, Desa Nipah Kuning, Desa Padu Banjar, Desa Penjalaan, Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir, Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang, Desa Sungai Sepeti, dan Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara;
UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.56 Tahun 2015, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.59 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2015
BATAS DESA SUNGAI MATA-MATA KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA MEDAN JAYA, DESA NIPAH KUNING, DESA PADU BANJAR, DESA PENJALAAN, DESA BATU BATU BARAT KECAMATAN SIMPANG HILIR, DESA SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG, DESA SUNGAI SEPETI DAN DESA DURIAN SEBATANG KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM 5 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
7 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
