Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Tinjauan Materi; Prinsip Pengembangan Kla; Tahapan Pengembangan; Pendanaan; Pembinaan; Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
9 halaman peraturan dan 17 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Tumbuh kembang anak sebagai sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan salah satu hak dasar anak sejak usia dini sehingga perlu mendapat perlindungan untuk pengembangan diri yang bersifat holistik integratif. Untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan Peraturan Bupati Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Sumbawa.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Taahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Prinsip; Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan PAUD HI; Layanan PAUD HI, Penanggungjawab dan Pembina; Gugus Tugas; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan dan Sanksi; Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
-
-
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 29 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban jaringan Terorisme. Untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme, Pemerintah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri E).
PERGUB ini mengatur mengenai Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meliputi Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF LOMBOK TIMUR
ABSTRAK:
Kesejateraan sosial terhadap anak harus dipenuhi sebagai perlindungan jaminan terhadap hak-hak anak; dalam rangka pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak diperlukan upaya yang terstruktur, tersistematis dan terintegratif agar lebih efektif dan efisien, sehingga perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Lombok Timur
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 4 Tahun 1979
UU Nomor 23 Tahun 2002
UU Nomor 20 Tahun 2003
UU Nomor 23 Tahun 2006
UU Nomor 11 Tahun 2009
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 11 Tahun 2012
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 39 Tahun 2012
Perda NTB Nomor 8 Tahun 2015
Perda Nomor 9 Tahun 2013
Tujuan pembentukan PKSAI yaitu :
menurunkan jumlah penyandang kesejahteraan sosial anak, meningkatkan ketahanan keluarga rentan, menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan kesejahateraan sosial anak; dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak secara integratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
-
-
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Donggala Nomor 34 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/NO.659
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
ABSTRAK:
bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode sejak janin sampai berusia 6 tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi; bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi; bahwa untuk menjamin kepastian hukum tumbuh kembang anak usia dini Holistik-Integratif, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; Gugus Tugas; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; dan Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
15 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 33 Tahun 2019
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 718
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
Untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur mengalokasikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Selain itu pertimbangan lain adalah Penyaluran BOP yang tertib administrasi sehingga diberikan kepastian hukum
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 15 Tahun 2004
4. UU No. 33 Tahun 2004
5. UU No. 23 TAHUN 2014
6. UU No. 12 Tahun 2018
7. PP No. 27 Tahun 2014
8. Perpres RI No. 123 Tahun 2016
9. Perpres RI No. 16 Tahun 2018
10. Permendikbud RI No. 4 Tahun 2019
11. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Penyaluran dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilanjutkan ke rekening satuan Anak Usia Dini atau Lembaga mengikuti mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Program/DAK BOP Pendidikan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kepengurusan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
ABSTRAK:
Perlindungan sosial terhadap anak merupakan kebutuhan yang mendesak sebab dukungan dan respon terlambat terhadap masalah anak dapat menimbulkan potensi munculnya persoalan sosial di masa depan, sehingga agar penanganan perlindungan sosial anak lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih sistematik maka dibentuk Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Simalungun.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2005; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016; Kemensos Nomor 15A/HUK/2010; Perbup Simalungun Nomor 31 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; Prinsip dasar; kedudukan; tugas pokok, fungsi dan tujuan; susunan organisasi; keanggotaan; kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan; rincian tugas; tata kerja; pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
10 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembatasan Jam Malam Bagi Anak Di Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
hwa anak adalah generasi penerus masa depan bangsa
yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dani
kekerasan dan diskriminasi. Kepedulian masyarakat terhadap pembatasan
aktivitas anak-anak diluar rumah pada malam hari, agar
anak terhindar dan i kenakalan remaja, salahnya
pergaulan, pengaruh narkoba, pengaruh sex bebas,
terjadinya pemerkosaan dan pelecehan seksualitas baik
sebagai korban maupun sebagai pelaku, maka perlu
diadakan Jam Malam Bagi Anak
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2009; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2011; Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun
2014; Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ;
BAB III
PENYELENGGARAAN ;
BAB IV
PEMBINAAN ;
BAB V
SANKSI ;
BAB VI
PEMBIAYAAN ;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur adalah percepatan pencegahan stunting. Saat kejadian stunting pada balita masih terjadi di Kabupaten Kutai Timur sehingga menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian perlu menetapkan Perbup ini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 83 Tahun 2017; Permenkes No. 2269/Menkes/Per/Xl/2011; Permentan No. 4 Tahun 2012; Permenkes No. 23 Tahun 2014; Permenkes No. 25 Tahun 2014
Ketentuan Umum; Pilar Percepatan Pencegahan Stunting; Ruang Lingkup; Pendekatan; Edukasi, Pelatihan, dan Penyuluhan Gizi; Penelitian dan Pengembangan; Penguatan Kelembagaan; Penajaman Sasaran Wilayah Percepatan Pencegahan Stunting; Peran Serta Masyarakat; Pencatatan dan Pelaporan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
16 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
