Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.656 peraturan dalam 0,023 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1991

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik

Mengubah :

KEPPRES No. 22 Tahun 1981 tentang Mencabut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1974 Dan Memberikan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Panasbumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Kepada Pertamina Di Indonesia

Download :
KEPPRES NO 45 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2009

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Minyak Bahan Bakar Tertentu

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Download :
PERPRES No.45 TH 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017

Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen ESDM No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik

Mencabut :

Permen ESDM No. 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik

Download :
Permen ESDM Nomor 45 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 45 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
45 PERBUP 2014 PAJAK MINERAL LOGAM.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2014

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 46 Tahun 2011

PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU DI WILAYAH KOTA MALANG

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 1979

Wajib Tera Dan Wajib Tera Ulang Meter Gas

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Keppres No. 46 Tahun 1979.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 46 Tahun 2015

Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB No. 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan

Abstrak

MINERAL – IZIN USAHA – PELAKSANAAN

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BD.2015/NO.48

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan

ABSTRAK:

Dalam rangka menciptakan ketertiban dalam usaha pertambangan,diperlukan peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengaturan. Penerbitan perizinan urusan energi dan sumber daya mineral merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1950. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 , Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 31 Tahun 2015.
Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan IUP mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah : a. mengatur pemberian IUP mineral logam, mineral bukan logam dan batuan; b. mengatur dan mengendalikan kegiatan IUP mineral logam, mineral bukan logam dan batuan di Daerah; c. menjamin pemanfaatan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; dan d. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2015.
33 HLM; -

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 2003

Pengadaan Kapal Tanker Produksi Dalam Negeri Oleh Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)

Pengadaan Barang/Jasa Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Keppres Nomor 46 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 46 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
pergub-46-2017.pdf

Abstrak

TENTANG-PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-GUBERNUR-BALI-NOMOR-48-TAHUN-2014-TENTANG-HARGA-ECERAN-TERTINGGI-(HET)-LIQUEFIED-PETROLEUM-GAS-(LPG)-TABUNG-3-KILOGRAM

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, LD.2017/NO.46

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram

ABSTRAK:

a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram; b. bahwa belum adanya pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di Kepulauan Nusa Penida yang dapat memicu kelangkaaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram sehingga berdampak pada harga yang tidak bisa dikendalikan dan rawan terjadi pengoplosan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009
Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
3 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1991.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2011.