Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab Kulon Progo No. 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Produk Hukum di Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Produk Hukum di Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015.
Ruang lingkup Produk Hukum di Desa meliputi :
a. Produk Hukum Desa; dan
b. Produk Hukum BPD.
Jenis Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
a. Peraturan Desa;
b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
c. Peraturan Kepala Desa; dan
d. Keputusan Kepala Desa.
Jenis Produk Hukum BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
a. Peraturan BPD;
b. Keputusan BPD; dan
c. Keputusan Pimpinan BPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo No. 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa
32 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 101 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Badan Usaha Milik Desa Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka pengembangan usaha ekonomi local perdesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu tersedianya lembaga ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 .
Tujuan diselenggarakannya BKK-BUMDesa, adalah : meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan aset Desa; meningkatkan usaha masyarakat; menciptakan peluang dan jaringan pasar; meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
8 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 100 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Sragen
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5
Tahun 2016;Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan
Bupati Sragen Nomor 43 Tahun 2016 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 98 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan Aset Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolaan, tukar menukar, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 88 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Komunikasi antara Masyarakat Desa, PT Bhimasena Power Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Batang untuk Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Pengelolaan Lingkungan terkait dengan kegiatan konstruksi dan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang perlu dilakukan upaya mengatasi dampak penting aspek sosial dengan membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Desa, PT Bhimasena Power Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Komunikasi Antara Masyarakat Desa, PT Bhimasena Power Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Batang untuk Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Penyelenggaraan Forkom PLTU Batang
Bab V Penatalaksanaan Forkom PLTU Batang
Bab VI Tim Fasilitasi
Bab VII Penyelengaraan Forkomdes
Bab VIII Penatalaksanaan Forkomdes
Bab IX Sumber Pembiayaan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 88 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Pembagian Dan penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, bupati menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpres no.97 Tahun 2016, Permendagri No.113 Tahun 2014, PMK No.49/PMK.07/2016, Perda No.4 Tahun 2015, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; penetapan rincian dana desa; penyaluran dana desa; penggunaan dana desa; pelaporan dana desa; sanksi administratif; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
8 Halaman dan 5 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 88 Tahun 2016
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
susunan organisasi-dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2016/NO.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2016.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2011 dicabut
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
