Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Penilaian Kinerja Aparatur Secara Elektronik (e-SIKAP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
ABSTRAK:
– Bahwa salah satu agenda refomasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau adalah penerapan penilaian prestasi kerja dan penilaian kesejahteraan pegawai secara proporsional, terukur, transparan dan akuntabel sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; bahwa untuk terwujudnya penerapan penilaian prestasi kerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai secara proporsional, terukur dan transparan perlu diiakukan penilaian secara elekronik melalui suatu aplikasi: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Dilinglrrngan Pemerintah Provinsi Riau;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 13 ( tiga belas ) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Penilaian Kinerja Aparatur Secara Elektronik (e-SIKAP)di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 8) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 550
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyediaan Bahan Pakaian Seragam Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik Baru di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan:
Dasar hukum:
Materi pokok:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS E-SPASIAL
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 33
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Infrastruktur Berbasis e-Spasial di Kota Kendari
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Visi Walikota Kendari Tahun
2017-2022 yaitu Mewujudkan Kota Kendari Sebagai Kota
Layak Huni Yang Berbasis Ekologi, Informasi dan
Teknologi;
b. bahwa penyelenggaraan data dan informasi dimaksudkan
untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur berbasis
e-spasial Pemerintah daerah kepada masyarakat;
c. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari
Tahun 2017-2022;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan
Data dan Informasi Infrastruktur Berbasis e-Spasial di
Kota Kendari;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 3602);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4739) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 25/PRT/M/2014 Tentang
Penyelenggaraan Data dan lnformasi Geospasial
lnfrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 48);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 tahun 2008
Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Kendari 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2012 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PROSEDUR PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS e-SPASIAL
BAB III KODEFIKASI DAN FORMAT ISIAN DATA INFRASTRUKTUR
BAB IV SIMBOL MUATAN PETA INFRASTRUKTUR
BAB V TATA LETAK DAN KOORDINAT PETA INFRASTRUKTUR
BAB VI PENYELENGGARA DATA DAN INFORMASI INFRASTROKTOR BERBASIS e-SPASIAL
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar Dan izin Penggunaan Gelar Akademik, Serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan pegawai negeri sipil melalui peningkatan kompetensi, perlu menetapkan kebijakan pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Izin Penggunaan Gelar serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah secara lebih selektif dengan menitikberatkan pada standar kompetensi dan kebutuhan organisasi;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/A ke Atas, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Izin Penggunaan Gelar serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian izin belajar, pemberian tugas belajar, hak dan kewajiban, surat keterangan sedang menyelesaikan pendidikan dan surat keterangan penggunaan gelar akademik, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, pembinaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2019
pengawasan - PUSAT LAYANAN konsultasi - COACHING CLINIC
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019 No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (Coaching Clinic)
ABSTRAK:
Dalam rangka reformasi birokrasi perlu dilakukan penguatan pengawasan dengan meningkatkan kapasitas, peran dan layanan APIP yang salah satunya memberikan deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan konsultasi dalam perspektif pengawasan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, maka perlu dibentuk Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (Coaching Clinic) di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian, perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Kutai Timur No. 10 Tahun 2016; Perbup Kutai Timur No. 28 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pembentukan; Susunan Organisasi; Kedudukan, Fungsi, dan Tugas; Organisasi; Pendistribusian Tugas; Personil Pelaksana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019
GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DALAM WILAYAH KOTA AMUNTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai Dalam Wilayah Kota Amuntai
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan, penataan dan pengaturan atas setiap kegiatan pembangunan fisik (bangunan rumah, kantor, gedung, ruko dan sejenisnya) dalam kawasan Kota Amuntai di Kecamatan Amuntai Tengah, perlu mengatur garis sempadan bangunan dan garis sempadan sungai dalam wilayah Kota Amuntai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 83 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Garis Sempadan Bangunan Dan Garis Sempadan Sungai Dalam Wilayah Kota Amuntai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Retribusi Pelayanan Pasar
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asa, BAB III Insentif, BAB IV Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
6.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran Dan Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 57 Bagian Kesepuluh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
1. Pembayaran PBB-P2;
2. Tata cara Pembayaran PBB-P2; dan
3. Pengenaan PBB-P2;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Pembinaan pegwai perlu mempertimbangakan nilai dan kelas jabatan (job value dan job class) sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi jabatan;
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 16 Tahun 1994; Keppres No. 87 Tahun 1999, PermenPanRB No. 34 Tahun 2011; PermenPanRB No. 39 Tahun 2013; PermenPan RB No. 25 Tahun 2016; Perka BKN No. 21 Tahun 2011; Perda No. 13 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang mengatur tentang Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nilai dan Kelas jabatan yang digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja. Nilai dan kelas jabatan ditetapkan berdasarkan proses evaluasi jabatan yang dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau Faktir Evaluation system (FES).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
181 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati Alor
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 setelah tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisien, efektif dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu mengatur perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No, 13 Tahun 2006; Permendagri No. 11 Tahun 2011; PMK No. 113/PMK.05/2012; PMK No. 32/PMK.02/2018; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013/2013; Perda Kabupaten Alor No. 2 Tahun 2014
Peraturan Bupati tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Prinsip; III. Ruang Lingkup; IV. Pelaksana Perjalanan Dinas; V. Tujuan Perjalanan Dinas; VI. Pelaksana Perjalanan Dinas; VII. Lama Perjalanan Dinas; VIII. Komponen Biaya Perjalanan Dinas; IX. Cara Pembayaran; X. Prosedur Perjalanan Dinas; XI. Ketentuan Lain-lain; XII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Alor
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 setelah tanggal 31 Desember 2019.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
