Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti, Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan dalam rangka meningkatkan disiplin dan motivasi kerja Aparatur Pemerintah Desa, perlu diatur Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti dan Pakaian Dinas untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor I
Tahun 2017;Peraturan Bupati Mempawah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Bupati Mempawah Nomor 70 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Hari Kerja dan Jam Kerja; Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa; Pakaian Dinas;Atribut Pakaian Dinas; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
12 halaman peraturan dan 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 061
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rote Ndao
ABSTRAK:
Bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintahan Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rote Ndao.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagairnana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Bab 3. Tunjangan BPD; Bab 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2019
pengalokasian - dana - bagi - hasil - pajak - bumi - dan - bangunan - perdesaan - dan - perkotaan - kepada - desa - tahun - anggaran - 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2019/No. 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf d Perbup Tasikmalaya No. 12 Tahun 2015 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2011; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perda Kab. Tasikmalaya No. 6 Tahun 2018; Perbup Tasikmalaya No. 49 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil PBB Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa, Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa, Penggunaan Dana Bagi Hasil PBB Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil PBB Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 61 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa penghasilan pemerintah desa untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparat
pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat di Desa, perlu diberikan penghasilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa pemberian penghasilan pemerintah desa harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar, beban kerja, dan kinerja aparat Pemerintah desa, serta
kemampuan keuangan desa; bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten
Kudus sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
perekonornian dan regulasi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan
Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis penghasilan Pemerintah Desa, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA PENJALAAN KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA RANTAU PANJANG, DESA MATAN JAYA, DESA TELUK MELANO, DESA MEDAN JAYA, DESA SUNGAI MATA-MATA, DAN DESA BATU BARAT KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Rantau Panjang, Desa Matan Jaya, Desa Teluk Melano, Desa Medan Jaya, Desa Sungai Mata - Mata, dan Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.56 Tahun 2015, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.59 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2015
BATAS DESA PENJALAAN KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA RANTAU PANJANG, DESA MATAN JAYA, DESA TELUK MELANO, DESA MEDAN JAYA, DESA SUNGAI MATA-MATA, DAN DESA BATU BARAT KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM 5 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
6 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 62 Tahun 2019
Pajak dan Retribusi DaerahTransportasi Darat/Laut/UdaraDesa
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Umum Pedesaan dengan Kapasitas 12 (Dua Belas) dan 16 (Enam Belas) Tempat Duduk di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 19)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Jarak Batas dan Batas Bawah Angkutan Umum Perdesaan Dengan Kapasitas 12 (dua belas) dan 16 (enam belas) Tempat Duduk di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan Biaya Operasi Kendaraan
(BOK) angkutan perdesaan, kondisi topografi Kabupaten Pati
serta tingkat pelayanan yang besarannya telah
dimusyawarahkan dengan pihak terkait dan telah melalui
kajian tarif, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun
2014 tentang Penetapan Tarif Jarak Batas Atas dan Batas
Bawah Angkutan Umum Pedesaan dengan Kapasitas 12
(Dua Belas) dan 16 (Enam Belas) Tempat Duduk Di
Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (2) huruf c
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan serta Pasal 100 ayat (2) huruf d
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan, penetapan tarif penumpang kelas ekonomi
untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan
perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten
dilakukan oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Tarif Jarak Batas Atas dan Batas
Bawah Angkutan Umum Perdesaan dengan Kapasitas 12
(Dua Belas) dan 16 (Enam Belas) Tempat Duduk di
Kabupaten Pati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini diatur tentang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5594);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017
tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan
Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau/Feri/
Penyeberangan, Laut dan Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2016
tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah
Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas
Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2017
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tarif jarak batas atas dan batas bawah angkutan umum
perdesaan dengan kapasitas 12 (dua belas) dan 16 (enam belas)
tempat duduk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif
Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Umum Pedesaan
dengan Kapasitas 12 (Dua Belas) dan 16 (Enam Belas) Tempat
Duduk di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun
2009 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENYONGKA ELOK
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Sanggau pada umumnya serta Desa pada khsusnya, serta adanya aspirasi yang berkembangan dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2017, Perda no.4 Tahun 2015, Perbup No.25 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Pembentukan Desa Persiapan; Penjabat Kepala Desa Persiapan; Peningkatan Status Desa Persiapan Menjadi Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Kewenangan Desa Persiapan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
8 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 62 Tahun 2021
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 388 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif guna meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Inovasi Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.
Inovasi Daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; Inovasi Pelayananan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat; Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui:
a. peningkatan pelayanan publik;
b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
c. peningkatan daya saing daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
-
-
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018, dan Surat PMK Nomor S-l/MK.7/2018 hal Penyampaian Daftar Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal Penerima Alokasi Afirmasi TA. 2018 Sehingga perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 ; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 ; Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2017
Bab I Ketentuan Umum ; Bab II Penetapan Rincian Dana Desa ; Bab III Penyaluran Dana Desa ; Bab IV Penggunaan Dana Desa ; Bab V Pelaporan Dana Desa ; Bab VI Sanksi; Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2018.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati Katingan ini, maka
Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018
Nomor 422) dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2018 Nomor 427) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
