Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aplikasi SI-HOBAS (Sistem Informasi Berbasis Hemat, Objektif, Akurat dan Tersinergi) di Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
Untuk membangun tata kelola administrasi kependudukan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang batu maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Aplikasi SI-HOBAS (Sistem Informasi Berbasis Hemat, Objektif, Akurat dan Tersinergi) di Kabupaten Simalungun.
UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 3 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU Noo. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 18 Tahun 2016; PP NNo. 12 Tahun 2017; PP NNo. 40 Tahun 2019; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 96 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkominfo No. 11 Tahun 2018; Permendagri No. 7 Tahun 2019; Perbup Simalungun No. 24 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistem Informasi SI-HOBAS; Sarana Prasarana; Pelayanan Aplikasi SI-HOBAS; Pendokumentasian Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring; Mekanisme Kerja; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMUM PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK, KARTU KELUARGA, KARTU IDENTITAS ANAK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL GRATIS
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 1 TAHUN 1974; UU NO. 9 TAHUN 1992; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 12 TAHUN 2006; UU NO. 23 TAHUN 2006; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 52 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 40 TAHUN 2019; PERPRES NO. 96 TAHUN 2018; PERPRES NO. 96 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 28 TAHUN 2005; PERMENDAGRI NO. 11 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 14 TAHUN 2015; PERMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 8 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 119 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 53 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 95 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 102 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 104 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 109 TAHUN 2019; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2019
PERATURAN INI MEMUAT STANDAR PELAYANAN MINIMUM PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK, KARTU KELUARGA, KARTU IDENTITAS ANAK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL GRATIS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum ( SPM ) Tata Cara Pembuatan Dan Perpanjangan KTP-eL, KK dan Akta Pencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 52)
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2020
KABUPATEN KARANGANYAR - PAKET LAYANAN KOMPLIT (PAKLAY ONLINE ADMINDUK)
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2020/ No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring diperlukan inovasi pelayanan dokumen kependudukan secara lengkap dan terintegrasi melalui sistem online untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan dokumen kependudukan dan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Karanganyar, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 82 Tahun 2012, PP Nomor 96 Tahun 2012, PP Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 tahun 2016, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019;
Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, dokumen kependudukan yang dilayani, prosedur pendaftaran, jangka waktu penyelesaian dokumen, hari dan jam kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
Mencabut Perbup Nomor 51 Tahun 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Dalam rangka meLaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Musi Rawas.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Percepatan Penurunan Stunting, Prinsip percepatan penurunan stunting, Percepatan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat beserta indikatornya. Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai Pilar perencanaan, ruang lingkup dan kegiatan pendukung lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 120 Tahun 2017; Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum; Kedudukan; Susunan organisasi dan nomenklatur dinas kependudukan dan pencatatan sipil; Tata kerja; Jabatan perangkat daerah; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
8 Hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2020/NO.17, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN BEDAH DATA RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendapatkan gambaran indeks kebahagiaan masyarakat, diperluhkan upaya pengumpulan data yang akurat guna mengetahui permasalahan dasar rumah tangga, ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.16 Tahun 1997, UU No.25 Tahun 2004, UU No.35 tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, UU No.52 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.87 Tahun 2014, Permenkes No.39 Tahun 2016, Permensos No.1 tahun 2018,
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan Umum; Penyelenggaraan Bedah Data Rumah Tangga; Pembiayaan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
Peraturan ini memiliki 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menetapkan kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016.
Materi pokok: Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Jumlah Halaman: 19 HLM; Lampiran : 1 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2020
Kependudukan dan PerkawinanPerizinan, Pelayanan PublikStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan dan Akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Jepara
pencabutan-perbup-tata cara-izin-akses-nik-data kependudukan-ktp elektronik
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Tahun 2020/ No. 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan dan Akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
Bahwa dengan diundangkannya Permendagri No 102 Tahun 2019 yang mencabut Permendagri No 61 Tahun 2015, maka perlu meninjau kembali Perbup Jepara No 10 Tahun 2017. Ketentuan dalam perbup Jepara yang mendasarkan pada Permendagri No 61 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dicabut.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; Permendagri No 9 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 8 Tahun 2016; Permendagri No 102 Tahun 2019; Perda Kab Jepara No 2 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pencabutan Perbup jepara No 10 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2020
PERBUP Kab. Ciamis No. 35 Tahun 2017 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pemberian Izin Pemanfaatan Data, Akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Serta Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kabupaten Ciamis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Data, Akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Serta Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan menyatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan, pendanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
