Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penerbitan, Validasi, Pengesahan, Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penerbitan, Validasi, Pengesahan, Pencairan SP2D di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Standar Operasional dan Prosedur Penerbitan, Validasi, Pengesahan, Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan berdasarkan pertimbangan Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 900/BPKAD/2017/46 tanggal 14 Februari 2017, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; PMK nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Dan Kabupaten/Kota; Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Kepmendagri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau; Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; Perbup Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; Perbup Kepulauan Meranti Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Dalam peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 6 (enam) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Standar Operasional Dab Prosedur (Sop) Penerbitan,Validasi,Pengesahan, Pencairan SP2D Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penerbitan, Validasi, Pengesahan, Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2016
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima No. 23 Tahun 2017
Kependudukan dan Perkawinan - PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MELALUI KABUA NCORE JALUR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN MASYARAKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 396
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MELALUI KABUA NCORE JALUR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
a. Pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah NKRI dalam bentuk Akta Kelahiran;
b. Di Kabupaten Bima masih terdapat anak-anak yang belum memiliki Akta Kelahiran disebabkan karena berbagai kendala yang dapat berpengaruh pada masa depan anak;
c. Untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak melalui jalur pendidikan, kesehatan, dan masyarakat diperlukan suatu pedoman yang memuat program kerja yang perlu dilaksanakan seluruh instansi terkait dan masyarakat;
d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan PERBUP tentang Percepatan Pengurusan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan Dan Masyarakat.
UU No. 23 Tahun 2002;
UU No. 23 Tahun 2006;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 18 Tahun 2016;
Permendagri No. 9 Tahun 2016;
Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 06 Tahun 2012;
PERDA Bima No. 04 Tahun 2016;
PERBUP Bima No. 30 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tugas dan Tanggung Jawab; Percepatan Pengurusan Akta Kelahiran Jalur Pendidikan; Percepatan Pengurusan Akta Kelahiran Jalur Kesehatan; Percepatan Pengurusan Akta Kelahiran Jalur Masyarakat; Forum Koordinasi; Pembiayaan; Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
-
-
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2017 tentang Persetujuan Penganggaran Mendahului
Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017
tanggal 25 April 2017, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 23 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Pasaman No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pihak Lain di Lingkungan Pemkab. Pasaman Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pihak Lain di Lingkungan Pemkab. Pasaman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2017
manajemen - pegawai - non - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2017/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelasanaan tugas pelayanan Perda oleh Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang optimal serta menghasilkan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil maka perlu membentuk Perbup tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 56 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 37 Tahun 1991; Perpres No. 32 Tahun 1994; Permen Kes No. 7 Tahun 2013; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2012; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 48 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 68 Tahun 2016; Perbup Bogpr No. 80 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Runag Lingkup, Mekanisme Pengangkatan Dan Penempatan Pegawai Non PNS, Hak Kewajiban Dan Larangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil,Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Non PNS, Penyesuaian Ijazah, Perpanjang Masa Bakti/Kontrak Kerja Dan Pengangkatan Kembali Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Perpindahan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Sanksi, Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dengan Hormat, Pengajian Dan Pembiayaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
59 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2017
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah, nomenklatur instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan
Retribusi diubah;bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (I) Pera tu ran
Pemetintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan, Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, menyebutkan bahwa instansi Pelaksana Pemungutan Pajak
dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja
tertentu; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembetian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Bata.ng Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ba tang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, penerima insentif pemungutan pajak/retribusi, sumber dan besaran insentif, penganggaran, pelaksanaan dan peertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2014 dicabut.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 23 Tahun 2017
PERBUP Kab. Serdang Bedagai No. 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan pembentukan peraturan adalah untuk emalksanakan pasal 6 Perda Kab Kepahiang nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kepahiang, makan perlu membentuk UPTD RSUD
Dasar hukum peraturan adalah: UU 39/2003; UU 44/2009; UU 23/2014; PP 18/2016 dan Perda Kab Kepahiang 13/2016
Materi pokok yang diatur dalam peraturan adalah susunan organisasi UPTD RSUD, tugas dan fungsi UPTD RSUD dan tata kerja UPTD RSUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bu[ati kepahiang nomor 28 tahun 2013 penjabaran tugas pokok dan fungsi RSUD Kab Kepahiang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
