Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/641/ M.SM.04.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 Hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.9 Tahun 2003, PP No.58 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permen Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.34 Tahun 2011, Permen Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.39 Tahun 2013, Permendagri RI No.80 Tahun 2015, Permen Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.41 Tahun 2018, Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hal dan 1 Hal Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 56 Tahun 2017
PERBUP Kab. Karawang No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan Kelas B Pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 56 Tahun 2014
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI-BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 56, BD.2014/NO.56
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Lubuklinggau
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1
Tahun 2014
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah Ketentuan Umum, Penjabaran Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Penjabaran Kelompok Jabatan Fungsional
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dicabut
-
16 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 56 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 56 Tahun 2021
pakaia dinas, hari kerja, jam dinas, jam pelayanan,dan cuti perangkat desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas, Hari Kerja, Jam Dinas, Jam Pelayanan, dan Cuti Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan disiplin, keseragaman, wibawa dan motivasi kerja Perangkat Desa, perlu pengaturan mengenai pakaian dinas Perangkat Desa, hari kerja dan jam dinas, jam pelayanan dan cuti perangkat desa; bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pengaturan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu a menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas, Hari Kerja, Jam Dinas, Jam Pelayanan, dan Cuti Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas, Hari Kerja, Jam Dinas, Jam Pelayanan, Dan Cuti Perangkat Desa, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pakaian Dinas
3. Hari Kerja, Jam Dinas Dan Jam Pelayanan Perangkat Desa
4. Cuti Perangkat Desa
5. Pembinaan Dan Pengawasan
6. Ketent Peralihan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 56 Tahun 2011
PERBUP Kab. Sleman No. 36 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman No. 36 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 56, BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 56
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! BENGKULU
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perda Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah provinsi Bengkulu, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fugsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan gubernur.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 9 Th 1967; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 20 Th. 1986; PP No. 18 Th, 2016; Perpres No. 16 Th. 2018; Permendagri No. 99 Th. 2018; Perda Provinsi Bengkulu No. 8 Th. 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf dengan Tipelogi B. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian secara administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan yang bersifat administrati. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi terdiri atas: Sekretaris Daerah Provinsi; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Asisten Administrasi Umum; Staf Ahli; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas dan meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Desa, guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat desa, perlu adanya disiplin kerja Aparatur Pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
46 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
