Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 huruf a dan pasal 3 peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional, serta berdasarkan pasal 14A ayat (1) peraturan daerah kabupaten sintang nomor 1 tahun 2007 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sintang, maka diperlukan pengaturan tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah kabupaten sintang tahun anggran 2014 ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1983, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 2008, UU No.27 Tahun 2009, UU No.9 Tahun 2010, UU No.12 Tahun 2011, PP No.24 Tahun 2004, PP No.24 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Permendagri No.21 Tahun 2007, Perda Sintang No.1 Tahun 2005, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.8 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tata Cara Perhitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan ini memiliki 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 78 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 71 Tahun 2013
petunjuk teknis bantuan keuangan kepada desa potensi terkena wabah
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, BD.2013/NO.71
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Potensi Terkena Wabah di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat desa di Kabupaten Semarang, perlu memberikan bantuan keuangan kepada desa potensi terkena wabah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013;
bahwa supaya pemberian bantuan keuangan kepada desa potensi terkena wabah dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu dibuat Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Potensi Terkena Wabah di Kabupaten Semarang Tahun 2013;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Potensi Terkena Wabah di Kabupaten Semarang Tahun 2013.
Dasar hukum dari peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14
Tahun 2008;
Di dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk teknis bantuan keuangan kepada desa potensi terkena wabah di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2013.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 69 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Perikatan Pinjaman Jangka Pendek Pada BADAN Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 68 Tahun 2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2013 NOMOR 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu
disusun Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Maros; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Maros tentang Standar Operasional Prosedur
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara; 9. Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah; 10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah; 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa; 15.Peraturan Pemerintah Nornr r 136 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penjualan Barang Penjualan Barang Sitaan
yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam
rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 16.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; 17 .Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan; 19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Pemerintahan Urusan Pembagian Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 20.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 21.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri
oleh
Wajib Pajak; 22.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun
2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Badan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bumi, Bangunan, Nilai Jual Objek Pajak, Subjek Pajak Bumi
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tahun Pajak, Pajak yang terutang, Pemungutan, Surat pemberitahuan Objek Pajak, Lampiran Surat pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Utang Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Tanda Terima Setoran, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, Nomor Obyek Pajak, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah, Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah, Petugas Pemungut, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Bagian Pertanian
Ruang Lingkup, Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan PBB-P2 Paragraf 1
Tata Cara Pendaftaran Obyek PBB P2 Paragraf ll
Tata Cara Pendataan Objek dan Subyek PBB-P2 Paragraf 3 Tata Cara Penilaian Objek PBB-P2 Paragraf 4
Tata Cara Penerbitan SPPT PBB-P2 Paragraf 5
Tata Cara Pembayaran PBB-P2 Paragraf 6
Tata Cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Obyek dan Subyek PBB-P2 Paragraf 7
Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT, SKPD PBB-P2 1-aragraf 8
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB
P2 dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 dan STPD
PBB yang tidak benar Paragraf 9
Tata Cara Penentuan Kemball Tanggal Jatuh Tempo Paragraf 10
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Paragraf 11
Tata Cara Pengurangan PBB-P2 Paragraf 12
Tata Cara Penagihan PBB-P2 aragraf 13
Tata Cara
Pengajuan Keberatan PBB-P2 Paragraf 14
Tata Cara Pemberian lnformasi PBB-P2 Paragraf 15
Prosedur Pencatatan Penerimaan PBB-P2. BAB III FASILITASI. BAB IV
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
56
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 66 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Penyuluh DI Lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa standar satuan harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.27 Tahun 2013, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perbup No.36 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2013.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 66 Tahun 2013
PERBUP Kab. Bogor No. 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pejalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
pedoman - perjalanan - dinas - dalam - negeri - bagi - bupati - wakil - bupati - pimpinan - dan - anggota - dprd - pegawai - negeri - pegawai - tidak - tetap - dan - pihak - lain - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD 2013/
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Perjalanan Dina Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pinpina dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Pegawi Tidak Tetap dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No 14 Tahun 1950 sebagaiman atelah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU no. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permen Keuangan RI No. 113/PMK.05/2012; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda No. 7 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No.11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 22 tahun 2011; Perda kab Bogor No. 2 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2012; Perda No. 14 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip Perjalanan Dinas, Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Maksud Perjalanan Dinas, Koponen Dan Pengelolaan Biaya Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri, Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas, Pengadilan, Ketentuan Peralihan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 66 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD Tahun 2013 No. 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa guna menjamin prosedur penyelenggaraan
administrasi pemerintahan di lingkungan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung dapat terlaksana lebih baik dan
jelas diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset
Daerah Kabupaten Temanggung telah menyusun Rancangan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
lingkungannya yang selanjutnya perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir. dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Daerah Ka bu paten Temanggung Nomor 15 Tahun
2008 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 70 Tahun 2011
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : menetapkan definisi Daerah, Bupati, Standar Operasional Prosedur (SOP), Administrasi Pemerintahan (AP), SOP-AP, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah (DPPKAD). SOP-AP ini diarahkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di DPPKAD, dengan maksud memperjelas peran, tanggung jawab, tugas, dan fungsi setiap pejabat serta pegawai, serta tujuan untuk meningkatkan keterbukaan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
41 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 65 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten SIntang Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa standar satuan harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.27 Tahun 2013, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perbup No.36 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2013.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara No. 64 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Bergulir
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan
dana bergulir yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara, diperlukan mekanisme
pengelolaan yang transparan dan akuntable.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupari Kolaka
Utara tentang mekanisme pengelolaan dana bergulir.
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4339);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan I Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005,
tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten.Kota (Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka
Utara;
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II RUANG LINGKUP,
BAB III SOSIALISASI,
BAB IV SUMBER DAN STATUS BANTUAN,
BAB V PERSYARATAN , SELEKSI, PENETAPAN DAN KEWAJIBAN PESERTA PROGRAM BANTUAN DANA BERGULIR,
BAB VI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI,
BAB VII PEMBINAAN,
BAB VIII KETENTUANPERALIHAN,
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2013.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
