Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BD Kota Surakarta Tahun 2020/No.60
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa untuk kesatuan pemahaman dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu disusun pedoman tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah agar terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 16 tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2020
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 46, BN 2019/ NO 680; PERATURAN.GO.ID : 6 HLM
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Gudang Dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang Sistem Resi Gudang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 46 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD. 2013/NO.94, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 26 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sistimatika sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 33 dihapus, angka 34, angka 54, angka 61, angka 62 diubah, diantara angka 61 dan 62 disisipkan angka baru yaitu angka 61a, diantara angka 62 dan 63 disisipkan angka baru yaitu angka 62a, angka 66 diubah, ditambahkan angka baru yaitu angka 89 dan angka 90.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 8A.
3. Ketentuan Pasal 9 Ayat (4) diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu Ayat (5).
4. Ketentuan Pasal 188 ayat (3) diubah.
5. Ketentuan Pasal 189 ayat (2) dan (3) ditambah.
6. Ketentuan Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) huruf d dan f diubah.
7. Ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf g diubah.
8. Ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (2) huruf g diubah.
9. Ketentuan Pasal 194 ayat (6) huruf d diubah.
10. Ketentuan Pasal 195 ayat (5) diubah.
11. Ketentuan Pasal 207 ayat (3) diubah.
12. Ketentuan Pasal 208 ayat (2) dan ayat (3) diubah.
13. Ketentuan Pasal 213 ayat (3) huruf b dihapus dan huruf c ditambahkan penjelasan.
14. Ketentuan Pasal 217 ayat (14) diubah.
15. Ketentuan Pasal 304 dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana ketentuan Pasal 93 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, perlu disusun Standar Satuan Harga sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA TA 2017. Standar satuan harga tersebut merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Perbup No. 25 Tahun 2015 tentang Standar Saturan Harga TA 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perlu diperbaharui. Untuk itu perlu ditetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Permenkeu No. 33/PMK.02/2016; Perda No. 2 Tahun 2008; Perda No. 3 Tahun 2013; Peda No. 4 Tahun 2013; Perbup No. 46 Tahun 2008.
Dalam Peraturan ini diatur tentang standar satuan harga TA 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain diatur mengenai definisi Standar Satuan Harga adalah satuan biaya setinggi-tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Diatur tentang biaya administrasi pagu belanja modal, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.
Mencabut Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga TA 2016
8 hlm, Lampiran : 28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
Berdasarkan : Bahwa tata cara pengeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten Ogan Ilir sudah diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang tata cara pengeseran Anggaran Belanja Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diuabh terakhir kali dengan UU No 1 Tahun 2022;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur mengenai Tata cara pengeseran Anggaran ,ketentuan umum,dasar pengeseran Aggaran,jenis pergeseran Anggaran,Prosedur Pegseran Angagran,Tahapan teknis,ketetuan umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
mencabut peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang tata cara pengeseran Anggaran belanja Daerah kabupaten Ogan Ilir
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu mengatur standar operasional prosedur pelayanan pajak daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permenkeu No 11/ PMK.07/2010; Permendagri No. 43 Tahun 1999; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 9 tahun 1990; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 28 Tahun 2007; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 19 tahun 2011.
Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari: a. Pendahuluan, b. Definisi, c. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, d. Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan mekanisme pemungutan Self Assesment System, Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan mekanisme pemungutan Official Assesment System, f. Prosedur Restitusi/ Kompensasi, g. Prosedur Pembukuan dan Pemeriksaan, h. Prosedur Penagihan dan Pelelangan; i. Prosedur Penghapusan Piutang Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sambas Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perbup No.3 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; prinsip pelaksanaan ADD; Pengalokasian dan Penghitungan ADD; Penyaluran dan Penggunaan ADD, Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Pencabutan Peraturan bupati Nomor 57 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini memiliki 10 halaman dan 10 halaman lampiran;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Perda Kota Tomohon No. 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
UU No. 10 Tahun 2003; - UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014; - sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 37 Tahun 2005; - PP No. 55 Tahun 2005; - PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 65 Tahun 2010; - PP No. 79 Tahun 2005; - PP No. 71 Tahun 2010; - PP No. 30 Tahun 2011; - PP No. 2 Tahun 2012; - PP No.12 Tahun 2019; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; - Perda Kota Tomohon No. 11 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Tomohon No. 3 Tahun 2015; - Perda Kota Tomohon No. 6 Tahun 2017; - Perda Kota Tomohon No. 5 Tahun 2018; - Perda Kota Tomohon No. 1 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tomohon.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
8 halaman ( terdiri dari 6 Pasal).
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
