Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2017

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari: a. Pendahuluan, b. Definisi, c. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, d. Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan mekanisme pemungutan Self Assesment System, Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan mekanisme pemungutan Official Assesment System, f. Prosedur Restitusi/ Kompensasi, g. Prosedur Pembukuan dan Pemeriksaan, h. Prosedur Penagihan dan Pelelangan; i. Prosedur Penghapusan Piutang Pajak.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor
46
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2017
Tempat Penetapan
SoE
Tanggal Penetapan
30 November 2017
Tanggal Pengundangan
30 November 2017
Tanggal Berlaku
30 November 2017
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 46
Subjek
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Bidang
Halaman ini telah diakses 392 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan