Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2023/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
Desa agar dapat berjalan dengan efektif, efisien
dan optimal perlu ditunjang oleh sarana dan
prasarana yang cukup dan memadai;
bahwa guna tertib administrasi dan identifikasi
penggunaan Kendaraan Dinas Operasional
Operasional Jabatan dan Kendaraan Dinas
Operasional Operasional Operasional pada
Pemerintahan Desa perlu ditetapkan petunjuk
teknis penggunaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional
di Lingkungan Pemerintah Desa.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2020.
peraturan bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan kendaraan dinas operasional di lingkungan pemerintah desa dengan sistematika: ketentuan umum; kendaraan dinas operasional; pengamanan dan pemeliharaan; kewajiban dan larangan; sanksi; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabuparen Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 14 (empat belas) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Pemusnahan BMD; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 209 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Hibah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2023
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kebumen No. 73 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
Mengubah
PERBUP Kab. Kebumen No. 75 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas
Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya untuk memenuhi
kebutuhan menyambut hari raya keagamaan bagi
Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen,
Pemerintah Daerah memberikan tambahan jasa sebagai
penghasilan lain yang sah bagi Petugas Penunjang
Kegiatan Kantor/Lapangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas
Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 14.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2023
PENGELOLAAN MASJID AGUNG BAITURRAHMAN KABUPATEN GORONTALO
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD 2023 (17)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dikarenakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo memiliki aset berupa Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo dan Fasilitas Pendukungnya yang dimanfaatkan untuk Syiar Islam untuk membangun masyarakat Kabupaten Gorontalo yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta lam rangka optimalisasi Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah perlu dilakukan penataan kelembagaan masjid.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Padal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pembentukan dan kelembagaan, badan pengelola masjid agung baiturrahman, badan pelaksana masjid agung baiturrahman, tata kerja, aset, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023
PERBUP Kab. Karanganyar No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas
ABSTRAK:
bahwa guna menunjang kelancaran operasional khususnya bagi para pejabat di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugasnya, maka perlu diberikan bahan bakar minyak kendaraan dinas; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, jabatan fungsional dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II AADB
Bab III Alokasi Biaya Operasional
Bab IV Tata Cara Pemberian Biaya Operasional
Bab V Ketentuan Penutup
Bab VI
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
Bab X
Bab XI
Bab XII
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2023
BARANG - MILIK - DAERAH - YANG - BERSIFAT - KHUSUS - ATAU - BARANG - SPESIFIK
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Bogor Tahun 2023 No 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Barang Milik Daerah yang Bersifat Khusus atau Barang Spesifik
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 332 ayat (4) Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang BMD yang Bersifat Khusus atau Barang Spesifik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 84 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2022; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 47 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 96 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Barang Milik Daerah Yang Bersifat Khusus Atau Barang Spesifik, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16 Tahun 2023
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai BaraT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD/2023/ No 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (11),
Pasal 48 ayat (4), Pasal 52 ayat (7), Pasal 54 ayat (7| dan
Pasal 63 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
Manggarai Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai
Barat,
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (16), UU Nomor 8 Tahun 2003, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2017.
Bahwa Peraturan ini mengatur tentang Tata cara dan prosedur Sewa, prosedur Pinjam Pakai, prosedur KSP: prosedur BOS atau BSG, dan tata cara dan prosedur KSPI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 68 Tahun 2017
74 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
